DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

pengaturan mengenai pengangkatan, tugas pokok, fungsi, wewenang, kewajiban, pembinaan, pengawasan, hingga pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Negara tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kade Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna serta Format Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 28);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor O1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

Pasal 3

! ( 1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. 1

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan;
5. e.melakukan pemasukan rumah dan/ atau tempat kegiatan usaha;
6. f.melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
7. g.melakukan pengambilan barang bukti dan/ atau surat;
8. h.melakukan penyegelan;
9. i.melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
10. j.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
11. k.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  1. 1.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
12. m.mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
13. n.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

BAB III

BAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

! (1) PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan dapat diberikan uang insentif.

(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.penggeledahan;
3. 3.pemasukan rumah;
4. 4.penyitaan barang dan/ atau surat;
5. 5.pemeriksaan saksi; dan
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian;
c.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN,MUTASIDANPEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri yang membidangi tugas teknis PPNS, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a;
b.pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
c.ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
d.telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
e.daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
f.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter. Pasa19

(1)Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Menteri yang membidangi tugas teknis PPNS dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 10

(1)Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
(3)Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(4)PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.berhenti sebagai PNS;
3. c.melanggar disiplin PNS;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/ atau
5. e.meninggal dunia. BABV KODE ETIK PPNS

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi;
3. c.obyektifitas;dan
4. d.independensi.
(2)Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
(3)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
2. b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
4. d.memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
5. e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
6. f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
7. g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
8. h.tidak mempublikasikan tata cara,taktik dan teknik penyidikan;
9. i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
10. j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
11. k.senantiasa memegang teguh rahasiajabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  1. 1.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
12. m.dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 12

(1)Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
(2)Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABVI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

(1)PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS.
(2)KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS. ' II
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian.
(3)Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…