DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tuban

regulasi_utama

Ringkasan

pengaturan tempat pelelangan ikan untuk menstabilkan harga serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan mengumumkan bakul yang lolos seleksi;

c.mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
d.melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
e.menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
f.melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
g.menolak me1elang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
h.membayar lunas dan tuna.i harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan;
i.menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya; dan
j.n1elaksana.kan penata.usahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan kemampuan keuangan serta penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan hasil pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BagianKedua Bakul

Pasal 11

Bakul mempunyai kewajiban untuk :

a.menyerahkan uang jaminan/inden paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
b.melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
c.membayar tunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.

Pasal 12

Nelayan sebagai komponen pelelangan ikan mempunyai hak :

a.memperoleh fasilitas dan pelaya11an TPI;
b.mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
c.mengetahui peserta dan pemenang lelang;
d.mengetahui harga lelang;
e.mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
f.m.endapatkan pembayaran tuna.i atas ikan yang dilelang. BABVI TATA CARA PELELAKGAN

Pasal 13

( 1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya dan bukan ikan beracun harus dijual secara lelang di TPI.

(2)Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran m:eningkat.
(3)Pembeli/bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
(4)Pembeli/bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar seca.ra l'unas dan tunai.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Pemenang lelang dengan nilai tawa,r tertinggi harus membayar secara lunas dan tunai sesuai dengan ha.rga lelang pada saat itu.
(2)Apabila pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar secara lunas dan tunai, maka tidak diperbolehkan · mengikuti lelang berikutnya, kecuali yang bersangkutan telah melunasi pembayaran lelang yang menjadi kewajibannya. BABVII PENCATATAN

Pasal 15

(1)Dalam rangka pencatatan sumber daya ikan, maka setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas di TPI.
(2)Hasil Pencatatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber data statistik perikanan tangkap.

Pasal 16

(1)Bupati melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan TPI.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTR;ATII'

Pasal 17

(1)Setiap peserta lelang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan
3. c.pencabutan izin. BABX KETENTUAN PBNYIDIKAN Pasal 18
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwn Acara Pidana.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tinda.k pidana di bidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengar1 tindak pidana dalam pengelolaan TPI;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
5. e.melakukan penggeledahan untuk m.endapatka.n bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
7. g.menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyelidikan dalam hal tidak cukup bukti terkait tindak pidana di bidang pengelolaan TPI; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.
(3)Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut wnwn dalam waktu 3- (tiga) hari sejak Berita Acara pemerik:saan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/ atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umwn, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BABXI KBTENTUAN PIDANA Pual 19
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling ban.yak Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BABXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berla.kunya Per~turan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2002 Seri B Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cUundangkan. Agar setiap orang me11getahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denga,n penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban. Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 16 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDIWIYANA Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 15 Juni 2015 BUPATI TUB.Alf,. ttd. H. FATHUL RUDA LEMBARAN DAERAH KABUPATBN TUBAN TAHON 2015 SERI It NOMOR 55 NORBO PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUB.AN, PROVINS! JAWA TIMUR 147-12/2015 UNTUK SALINAN YANG SAH . SDAERAH !"0 SB ~~·jJffi. Tingka.t 1 N'll~~51102 199603 1 003 I. UMUM PENJELASAlf ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEH TUBAK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren .yaitu tergolong dalam urusan pemerintahan pilihan. Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Tuban dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah memberikan akses yang seluas:-luasnya kepada nelayan dan peserta lelang untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan TPI. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah da1am pen.gelolaan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup nelayan dan peserta lelang. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. I 1. .. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah dalam pengelolaan TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Nelayan, dan peserta lelang dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Nelayan, dan peserta lelang sebagai mitra Pemerintah untuk menangani permasalahan dalam pengelolaan TPI dan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan peserta lelang. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam pengelolaan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Huruff Yang dimaksud dengan "asas efisien" adalah pengelolaan TPI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Hurufg · 'Pasal 3 Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah dalam pengelolaan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan. Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…