DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan Pengelolaan Taman Pemakaman; 3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Taman Pemakaman; 4. Penggolongan Taman Pemakaman; 5. TPBU; 6. TPK; 7. Tata Tertib Pemakaman; 8. pemeliharaan dan Pelestarian; 9. Penutupan dan/atau Pemindahan Taman Pemakaman; 10. Krematorium; 11. Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Pembinaan dan Pengawasan; 14. Pembiayaan; 15. Sanksi Administratif; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
b.bahwa mengingat semakin terbatasnya lahan, keberadaan areal pemakaman selain·>~~bagai tern.pat mengebumikan atau menyemayamkan jenazalf'perlu dioptimalkan fungsinya sebagai ruang terbukh. hijau kawasan perkotaan untuk menambah keindahan, daerah resapan air dan fungsi pelestarian/pelindung lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;

1.Pasal 18 ayati (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indon~sia Tahun 1945; j. ' -2-
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan · Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prppinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tan.ah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); . -3-
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman; ' -4-
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau KawasanPerkotaan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan Menetapkan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLMN TAMAN PEMAKAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman di Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang :diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
8.Taman Pemakaman adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
9.Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, diprioritaskan bagi penduduk di Daerah tanpa membedakan agama dan golongan.
10.Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
11.Tempat Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut untuk pemakaman berdasarkan peraturan perundang- undangan.
13.Krematorium adalah tempat pembakaran atau pengabuan mayat dan/ atau kerangka jenazah.
14.Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpa.n abu jenazah setelah dilakukan kremasi atau pengabuan jenazah. l -6-
15.ljin Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah · kepada orang pribadi untuk mendapatkan petayanan pemakaman pada TPU.
16.Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
17.Tanah Makam Cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya yang sekurang- kurangnya telah berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
18.Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
19.Blok makam adalah area pemakaman yang terdiri dari beberapa petak makam.
20.Petak makam adalah luas tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
21.Kijing adalah pembuatan bangunan baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik di atas petak makam.
22.Rencana Tata 'Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.
23.Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. BABU ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

I Pengelolaan taman pemakaman didasarkan pada asas:

a.kemanusiaan; J 1t
b.keadilan;
c.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
d.kemanfaatan;
e.kepastian hukum; dan
f.keberlanjutan. ( 1) Pengaturan dimaksudkan

Pasal 3

pengelolaan Taman sebagai landasan Pemakaman yuridis dalam penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU, TPBU dan TPK.

(2)Pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman bertujuan untuk:
1. a.menyediakan fasilitas TPU, TPBU dan TPK bagi masyarakat secara terencana, tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
2. b.memperjelas tugas dan tanggung jawab pengelolaan TPU, TPBU dan TPK; dan
3. c.menata keberadaan TPU, TPBU dan TPK sebagai RTHKP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Taman Pemakaman meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. penggolongan taman pemakaman; TPU; TPBU; TPK; tata tertib pemakaman; pemeliharaan dan pelestarian; penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman; krematorium; usaha jasa pelayanan pemakaman; . -8-

j.peran serta masyarakat;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.pembiayaan. BABIV PENGGOLONGANTAMANPEMAKAMAN

Pasal 5

Taman Pemakaman digolongkan berdasarkan:

a.fungsi; dan
b.tanggung jawab pengelolaan.

Pasal 6

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a.TPU;
b.TPBU; dan
c.TPK.

Pasal 7

Penggolongan Taman Pemakaman berdasarkan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a.Pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah;
b.Pemakaman yang dikelola Pemerintah Desa; dan
c.Pemakaman yang dikelola kelompok masyarakat, Badan Sosial dan/ atau keagamaan. BABV TPU

Pasal 8

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pemeliharaan penyediaan, pengelolaan dan TPU berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.

(2)Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi I pemakaman. ' -9- ,

Pasal 9

(1)Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. b.inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
3. c.perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
(2)Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
2. b.menghindari penggunaan tanah produktif;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah per:usakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 10

(1)Penyediaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara:
1. a.penunjukan lokasi;
2. b.pengadaantanah;dan
3. c.penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah.
(2)Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a didasarkan atas pertimbangan:
1. a.kebutuhan penduduk untuk penyediaan lahan pemakaman; , :
2. b.syarat-syarat :kesehatan lingkungan, ketertiban dan keamanan umum.;
3. c.penyediaan tempat peristirahatan yang nyaman, tertata rapi dan kemanfaatan;
4. d.mendukung keindahan Daerah; dan
5. e.menciptakan lingkungan makam sebagai salah satu daerah tangkapan dan resapan air.
(3)Tata cara penunjukan lokasi, pengadaan tanah dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah atau tanah milik Pemerintah Desa untuk penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…