DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur kerangka hukum dan prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, sehingga tercipta tata ruang yang terencana dan berkelanjutan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertumbuhan kebutuhan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Toban sudah sedemikian tinggi sehingga dapat mengakibatkan munculnya konflik ataupun kompetisi dalam pemanfaatan ruang;
b.bahwa ketersediaan ruang di Kabupaten Toban adalah terbatas, sehingga dibutuhkan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang;
c.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toban Tahun 2012-2032, maka perlu pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten ~Toban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Toban.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194$;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tan.ah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta.hun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
26.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
27.Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 {Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur. IZIN
5.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW.
9.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. t -7-
10.Rencana Rind Tata Ruang Lainnya adalah Rencana Kawasan Strategis Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah
11.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan . tertib tata ruang sehingga tujuan rencana tata ruang tercapai. 12 .. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
14.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
15.Izin Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan melaksanakan kegiatan dan/ atau mengubah pemanfaatan tanah atau bangunan menjadi tempat usaha.
16.Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan berkaitan dengan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian, dan gangguan.
17.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan/ atau perairan, berupa bangunan gedung dan/ atau bukan gedung, digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia.
19.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk di kabupaten yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
20.Orang adalah orang perorangan dan/ atau korporasi.
21.Korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keselamatan;
b.kaidah tata ruang;
c.perlindungan kepentingan umum;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keberlanjutan lingkungan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan IPR bertujuan untuk:

a.menjamin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rind Tata Ruang Lainnya;
b.mewujudkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c.mencegah dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan
d.melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

BAB III

IZIN PEMANFAATAN RUANO

Pasal 4

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki IPR dari Bupati. Pasa15 IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Orang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada suatu kawasan/ zona berdasarkan RTRW dan Rencana Rind Tata Ruang Lainnya;

Pasal 6

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.Izin Prinsip;
b.Izin Lokasi;
c.IPr;
d.Izin Gangguan (HO); dan
e.1MB. BagianKedua Izin Prinsip Pasa17

(1)Izin Prinsip merupakan salah satu dokumen perizinan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan pada tahap awal kepada setiap Orang yang berencana memanfaatkan ruang.
(2)Izin Prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan RTRW Rencana Rinci Tata Ruang Lainnya. Pasa18 Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang wajib memiliki Izin Prinsip adalah :
1. a.pertambangan;
2. b.industri;
3. c.perdagangan;
4. d.jasa;
5. e.perumahan;
6. f.pariwisata;
7. g.pertanian;
8. h.perikanan;
9. i.fasilitas sosial; dan
10. j.utilitas.

Pasal 9

(1)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui sekretariat BKPRD atau BPPT.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
1. a.surat permohonan tertulis;
2. b.data identitas pemohon; dan
3. c.proposal rencana pemanfaatan lahan, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.uraian rencana pemanfaatan lahan;
  2. 2.peta lokasi lahan rencana kegiatan beserta titik koordinatnya;
  3. 3.rencanaluasanlahan;dan
  4. 4.peta situasi sekitar lokasi;
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap, yang akan dilanjutkan ke tingkat kajian materi oleh BKPRD.

Pasal 10

(1)Kajian materi oleh BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi :
1. a.kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tuban dan/ atau Rencana Rinci;
2. b.letak lokasi rencana pemanfaatan lahan terhadap kegiatan dan kawasan di sekitarnya;
3. c.pemanfaatan sumber daya alam;
4. d.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan e .. pengaruh kegiatan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
(2)Kesimpulan hasil kajian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota BKPRD.

Pasal 11

Izin Prinsip diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

(1)Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.
(2)Selama kurun waktu berlakunya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan perizinan lainnya untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya kegiatan, yaitu :
1. a.Izin Lokasi atau IPT;
2. b.Izin Lingkungan;
3. c.Site Plan atau blok plan;
4. d.Izin Gangguan (HO); dan/atau
5. e.1MB.
(3)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh, maka diajukan permohonan Izin Prinsip baru.
(4)Terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat Provinsi sebelum Izin Prinsip harus mendapatkan izin dari Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi adalah peruntukan tanah untuk:
1. a.kegiatan pertanian dengan luas ;;::25 (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima) hektar; dan
2. b.kegiatan non pertanian dengan luas ;;:: 1 (lebih dari atau sama dengan satu) hektar.
(2)Kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pertambangan, industri, perdagangan, jasa, perumahan, pariwisata, perikanan, fasilitas sosial dan utilitas.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

IZIN PEMANFAATAN RUANO

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

IZIN PEMANFAATAN RUANO

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9 Tahun 2012