DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah. Ketentuan yang diubah adalah 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka 6a (Jalan Umum), diantara angka 17 dan 18 disisipkan angka 17a( Parkir berlangganan), diantara angka 22 dan 23 disisipkan angka 22 a (masa retribusi pelayanan parkir harian) dan 22 b (masa retribusi pelayanan parkir berlangganan) 2. Pasal 4 diubah 3. Pasal 9 diubah 4. Pasal 14 diubah 5. Diantara Bab XIII dan Bab XIV dan diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 1 bab dan 3 Pasal yakni Bab XIIIA dan Pasal 17A, 17B. 17C

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, serta guna meningkatkan pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 07);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri E Nomor 29);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR. 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARK.IR DI TEPI JALANUMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 07), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara Angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 17a, dan diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 22a dan angka 22b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seelanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Jalan adalah bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 6a. Jalan Umum adalah semua jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang ada di Daerah kecuali jalan Umum milik Provinsi dan Jalan Umum Nasional.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan a tau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
10.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
11.Mobil bus adalah kendaaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
12.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan utuk angkutan barang.
13.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuoleh kendaraan bermotor penariknya.
14.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kedaraan bermotor.
15.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
16.Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraaan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 17a Parkir Berlangganan adalah Pemungutan Retribusi Parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh Badan atau Perorangan.
20.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 22a. Masa Retribusi Pelayanan Parkir Harian adalah jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu) kali parkir bagi Wajib Parkir Harian. 22b. Masa Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan adalah jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu) tahun bagi Wajib Retribusi Parkir Berlangganan.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
24.Surat TagihanRetribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi merupakan bunga dan/ atau denda.
25.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menompang seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
26.Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuaan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
27.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat dan/ atau memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.
(2)Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan parkir harian; dan
2. b.pelayanan parkir berlangganan;
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi parkir harian atau retribusi parkir berlangganan.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ·(1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tarif sekali parkir untuk parkir harian: 1) Sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); 2) Mobil penumpang, sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah); 3) Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah); 4) Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 5) Bus, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 6) Kereta gandeng, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 7) Kereta tempel, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
2. b.tarif parkir berlangganan: 1) Sepeda Motor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 2) Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan 3) Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta gandeng dan Kereta tempel sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1) Retribusi pelayanan parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis dan kartu berlangganan.

5.Diantara BAB XIII dan BAB XIV dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) BAB dan 3 (tiga) Pasal, yakni BAB XIII Adan Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga BAB XIII A, Pasal 17 A, Pasal 17B dan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

A KEBERATAN

Pasal 17A

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17B

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan Yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17C

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 2017 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 2 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 56-2-2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. UMUM Perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tuban terutama di wilayah perkotaan disertai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah berupa peningkatan kegiatan parkir baik ditepi jalan (on street parking) maupun di luar ruang jalan (off street parking). Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi parkir ditepi jalan umum serta untuk menghindari kebocoran retribusi parkir ditepi jalan umum perlu dilakukan upaya antisipasi, salah satunya adalah dengan mengatur mekanisme parkir berupa parkir harian dan parkir berlangganan, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perparkiran termasuk urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah perlu mengedepankan peran serta masyarakat dan/ atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka2

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Parkir harian diperuntukkan bagi wajib retribusi yang belum menggunakan tarif Retribusi Parkir Berlangganan. Hurufb Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas. Cukup jelas. Angka4

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…