DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Rumah Kost; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak, Kewajiban dan Larangan; 5. Ijin Usaha Rumah Kost; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sanksi Administratif Penyelenggaraan Rumah Kost; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Tuban sebagai Kota Industri dan Pariwisata akan berdampak pada perlunya rumah kost bagi para pekerja/ ka.ryawan/ ka.ryawati;
b.yang tertib, layak, nyaman, aman bagi pekerja/ka.ryawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah diperlukan patisipasi semua pihak untuk mewujudkannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelen.ggaraan Rumah Kost;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahu.n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tuban.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bail< yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5.Penyelenggaraan Rumah Kost adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kost.
6.Penyelenggara Rumah Kost adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kost.
7.Penanggungjawab Rumah Kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk . oleh pemilik Rumah Kost atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan rumah kost.
8.Penghuni Rumah Kost adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost.
9.Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.
10.Ijin Usaha Rumah Kost adalah ljin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah kost atau ruangan yang digunakan usaha penyelenggaraan rumah kost
11.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data clan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeti sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Rumah Kost yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kekeluargaan Rumah Kost dilaksanakan berdasarkan asas

a.manfaat,
b.kesusilaan,
c.keseimbangan,
d.ketentraman dan,
e.ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah kost adalah:

a.mewujudkan Kabupaten Tuban yang berbudaya;
b.mendukung Kabupaten Tuban sebagai industri dan pariwisata;
c.penataan dan monitoring kependudukan serta rumah kost;
d.menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
e.mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat rumah kost;
f.mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan narkoba atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang -undangan yang berlaku;
g.memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara rumah kost, pengguna rumah kost, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANO LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.
(2)Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kamar atau ruangan baik dalarr.1 satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. BABIV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan rumah kost di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan rumah ko~t berhak memperoleh Ijin Usaha Rumah Kost.

Pasal 6

Hak penyelenggara rumah kost:

a.menentukan besamya tarif rumah kost;
b.membuat tata tertib bagi para pengguna rumah kost;
c.memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pengguna rumah kost;
d.menerima sewa dari pengguna rumah kost.

Pasal 7

Hak pengguna rumah kost:

a.memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pengguna rumah kost;
b.terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara rumah kost wajib:
1. a.memiliki Ijin Usaha Rumah Kost terhadap orang atau badan yang memiliki kamar rumah kost minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pengguna rumah kost;
2. b.bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
3. c.mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam rumah kost yang melanggar perundang- undangan yang berlaku;
4. d.menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar rumah kost, MCK dan fasilitas lainnya;
5. e.melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pengguna rumah kost kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. f.melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
7. g.memasang tata tertib yang berlaku;
8. h.memberikan bimbingan kepada pengguna rumah untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
9. i.memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
10. j.mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(2)Setiap penyelenggara rumah kost harus bertanggunruawab terhadap keberadaan pengguna rumah kost di rumah kost dan ha.ms bertindak sebagai penanggungjawab di rumah kost.
(3)Bagi penyelenggara rumah kost yang tidak tinggal serumah di rumah-rumah kost wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelengaraan rumah kost.
(4)Penyelenggara rumah kost dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat--syarat sebagai berikut:
1. a.orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP Kecamatan;
2. b.pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa melalui RT dan RW.
(5)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengguna Rumah Kost Wajib:

a.mentaati ketentuan-ketentuan administrasi kependudukan; yang berhubungan dengan
b.berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
c.ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
d.mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
e.memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…