DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan zona atau lokasi khusus yang diizinkan untuk kegiatan usaha PKL, juga menekankan aspek pemberdayaan, termasuk memberikan pendampingan dalam akses permodalan dari lembaga keuangan dan pembinaan usaha, mengatur perizinan, sanksi, dan tim koordinasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima der:igan kelancaran lalu lintas, estetika dan ke bersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima; b. c. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomo! 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta:hun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 7,. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 20);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011- 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 09 Tahuri 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri E Nomor 24); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6.Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan / atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi P:1(L dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah dan/ atau swasta.
10.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11.Tanda Daftar Usaha .PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
12.Rencaria Pen:ibangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

( 1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2)Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendataan;
2. b.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. c.fasilitasi akses permodalan;
4. d.penguatan kelembagaan;
5. e.pembinaan dan bimbingan teknis;
6. f.fasilitasi kerjasama antar daerah;
7. g.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. c1itrf
(3)Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Penataan PKL; dan
b.Pemberdayaan ·PKL.

Pasal 4

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi ternpat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan di kawasan perkotaan sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 5

Penataan PKL dih:~.kukan dengan cara :

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e.Peremajaan lokasi PKL. Paragraf Kesatu Pendataan PKL

Pasal 6

( 1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan penataan PKL melakukan pendataan PKL.

(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan tahapan antara lain:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan ~ 1 illakukan validasi/ pemutakhiran data.

Pasal 7

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan :
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1). digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
b.Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
1. a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

(1)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…