DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3. Ketentuan Peralihan; 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021. jdih.tubankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tuban.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2018 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013–2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tuban untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. jdih.tubankab.go.id
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016–2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun
12.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2016–2021 dan perencanaan tahunan RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

a.Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang (1) Latar belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar dokumen, (4) Sistematika Penulisan, (5) Maksud dan Tujuan;
b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, (4) Aspek Daya Saing Daerah;
c.Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab ini berisi: Kinerja keuangan masa lalu, yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan perhitungan kerangka pendanaan; jdih.tubankab.go.id
d.Bab IV Analisis Isu-isu Strategis. Bab ini berisi: (1) Permasalahan Pembangunan, (2) Isu-Isu Strategis;
e.Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisi: (1) Visi, (2) Misi,

(3)Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
1. f.Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini berisi: (1) Strategi, (2) Arah Kebijakan;
2. g.Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Bab ini berisi:
(1)Kebijakan Umum, (2) Program Pembangunan Daerah;
1. h.Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini mengulas tentang program-program prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya rencana kerja yang semestinya ditetapkan disertai kebutuhan pendanaan;
2. i.Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini mengulas aspek indikator kinerja pembangunan daerah, kondisi kinerja pada awal periode, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode;
3. j.Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini berisi: (1) Pedoman Transisi, (2) Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJMD berikut matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 6

(1)RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. jdih.tubankab.go.id
(2)Bupati melalui OPD yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra OPD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA jdih.tubankab.go.id Diundangkan di Tuban pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2006 SERI E NOMOR 63 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 427-24/2016 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003 jdih.tubankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. jdih.tubankab.go.id Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas Huruf e Visi Kabupaten Tuban yaitu “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera” merupakan visi pada RPJMD Tahun 2016-2021, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2016 – 2021. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas 2 jdih.tubankab.go.id Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…