DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, meliputi tata cara, tahapan, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kerjasama, termasuk musyawarah desa, persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan penetapan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

1.Pasal 18 ayat · (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;}
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran N€~gara Nomor 4587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi.an Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam.a Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlua.san Peraturan Perundang-undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAif PBRWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATBN TUBAN dan BUPATI TUBAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PBRATURAN DAERAR TENT.ANG KERJASAMA DESA.

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toban.
2.Bupati adalah Bupati Toban.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Toban.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5.Camat adalah Camat diwilayahkecamatan di Kabupaten Toban.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyara.kat setempat berdasarkan prakarsa ma.syarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. I
12.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13.Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan Desa.
14.Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama Desa yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Desa yang melakukan kerjasama.
15.Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antara dua Desa atau lebih untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan kerjasama.
16.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peratu.ran yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kerjasama Desa.
17.Keputusan Bersama Kepala Desa adalah Keputusan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam penetapan kerjasama Desa.
18.Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama Desa.

a.optimalisasi potensi Desa;
b.meningkatkanPendapatan Asli Desa; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAB TUJUAB KERJASAMA Pasal 2 Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka :

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.

(1)RuanglingkupKerjasamaDesameliputi :
1. a.Kerjasama antar Desa; dan
2. b.Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
(2)Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan sesuaike wenangan yang dimiliki Desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RtJANG LINGKUP Pasa14

Pasal 5

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD.

a.Desa dengan Desa dalam 1 {satu) Kecamatan; I f
b.Desa dengan Desa dilain Kecamatan dalam Daerah;
c.Desa dengan Desa dilain Kabupaten dalam l (satu) Provinsi Jawa Timur;dan
d.Desa dengan Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur. Pasa17 {1) Ruang lingkup Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputibidang :
a.pemerintahan;
b.pembangunan;dan
c.kemasyarakatan.

(2)Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah an.tar Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(3)Kerjasama antar Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur sebagaimana diroaksud dalam Pasal 6 huruf d clilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kerjasama ant.ar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
(2)Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan;
4. d.lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
5. e.tokoh masyarakat.
(3)Mekanisme dan Tata Kerja BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4)BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

( 1} Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desasebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :

a.ruang lingkup kerjasama;
b.bidang Kerjasama;
c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d.jangka waktu;
e.hak dan kewajiban;
f.pembiayaan;
g.tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
h.penyelesaian perselisihan; dan
i.pembentukan BKAD.

(2)Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berl~.

Pasal 10

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa.

Pasal 11

(1)Ruang lingkup Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga meliputi bidang :
1. a.Peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
2. b.Peningkatan pelayanan pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.social budaya;
5. e.ketentraman dan ketertiban;
6. f.pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pekerjaan umum;
9. i.batas Desa; dan
10. j.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.
(2)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga clitetapkan dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah Desa dengan pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

(1)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga clilaksanakan oleh BKD yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa. (2} Keanggotaan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakata.n;
4. d.lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
5. e.tokoh masyarakat. ·
(3)Mekanisme dan Tata. Kerja BKD diteta.pkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)BKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

(1)Peneta.pan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedildt memuat :
1. a.ruang lingkup kerjasama;
2. b.bidang Kerjasama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pembiayaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan;
(2)Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1)Kepala Desa mempunyai tugas:
1. a.memimpin proses pembentukan Kerjasama Desa; dan
2. b.mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
(2)Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD. Pasa115
(1)BPD mempunyai tu.gas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasam.a dan obyek yang dikerjasamakan. {2} BPD mempunyai tu.gas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari ta.hap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
(3)BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat. Pasa116 Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:
1. a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. b.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
4. d.memberdayakan masyarakat Desa; dan
5. e.mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasall7 Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:
6. a.mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
7. b.memberdayakan masyarakat lokal;
8. c.mempunyai orlentasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
9. d.mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. BABV PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 18

(1)Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa.
(2)Rencana Kerjasam.a Desa sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) paling sedikit membahas mengenai :
1. a.ruang lingkup kerjasama; I f
2. b.bidang Kerjasama;
3. c.ta.ta cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pembiayaan; dan
7. g.penyelesaian perselisihan.
(3)Objek yang akan dikerjasamakan oleh Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
(4)Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama, menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa, BKAD atau BKD dalam melakukan Kerjasama Desa

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…