DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tuban

regulasi_utama

Ringkasan

perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi TJSLP oleh perusahaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. BABIX LAPORAN PROGRAM TSP Paaal 17

(1)Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
(2)Tata Cara dan mekanisme pelaporan evaluasi. TSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABX PENGHARGAAN

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
(2)Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
(1)Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
(2)Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non ligitasi) dengan melibatkan mediator.
(3)Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di pengadilan. BABXII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20
(1)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat
(1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi.
(2)Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.pembatasankegiatan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati. BABXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. PaaaJ.22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 12 Maret ·2015 BUPATI TUB.AN, ttd. H.FATHULHUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Juni 2015 SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 32 NORBO PERATURA?f DAERAR KABUPATEN TUB.AB, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR 0'70-3/2015 UNTUK SALINAN YANG SAH ,,. ~~:ET:ARIS DAERAH PA:ltJ4.~i3.AGIAN HUKUM ~ iUpaten Tuban t 1 NIP. 19661102 199603 1 003 I. UMUM. PENJBLASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATER TUBAR ROMOR 3 TAHUN 201S TERTARG TARGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAR Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undar1g Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati. tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengaku.i prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:
1. a.kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku. unsur-w1sur lingkungan ·perusahaan (business environment).
2. b.kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
3. c.menunjukkan kesadara.i1 terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
4. d.transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta. teknologi komunikasi. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, ll$D1Ull juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik:, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangk.u kepenti.ngan.TSP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSP bennanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan.Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan m~syarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta. mengurangi kesenja11gan dan keterpencilan. Bagi pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Standar pelaksanaan yang dapat dirujuk · misalnya prinsip Corporate Social Responsibz1ity dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization . (ISO) bulan September i 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (ORI), yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 19

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSP. Hurufb Yang dimak:sud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Hurufd Yang din1aksud dengan "asas partisipatif dan aspiratif' adalah bahwa setiap anggota masyarakat d~dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. dan pelaksanaan TSP, baik secara langsung maupun tidak langsung. , Hurufe Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhada:.p hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSP. .i Huruff Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayaka.n berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akEμ1 datang. Hurufg Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial. Hurufh Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Hurufi Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…