DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 3. Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD; 4. Peraturan Tata Tertib BPD; 5. Pimpinan dan Musyawarah BPD; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Hari adalah hari kerja. jdih.tuban.go.id

BAB II

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan perempuan, luas wilayah dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sebagai berikut:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (sembilan) orang.
4. d.Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; jdih.tuban.go.id
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.persyaratan Administratif lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. jdih.tuban.go.id

Pasal 7

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 8

(1)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(2)Hasil musyawarah dari Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
(3)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(4)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(5)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. jdih.tuban.go.id

Pasal 9

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. d.melanggar larangan dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Apabila terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir, akan diisi melalui pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keterwakilan wilayah/dusun yang sama.
(3)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. jdih.tuban.go.id
(4)Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa.
(5)Bupati menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

BAB III

FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA

Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…