DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan perizinan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penggilingan padi, huller (mesin pemecah kulit padi), dan penyosohan beras di wilayah Kabupaten Tuban

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Tuban, maka perlu adanya pengaturan mengenai penertiban melalui perijinannya agar berdaya guna dan berhasil guna;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Hullerdan Penyosohan Beras;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 226 Stbl. Tahun 1926 tentang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 dan 450 Stbl. Tahun 1940;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-Undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; l 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859 KPTS /TP.250/ 11/ 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan Menetapkan : BUPATITUBAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PENGGILINGAN PADI, BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toban. IZIN USAHA PENYOSOHAN
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3.Bupati adalah Bupati Toban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6.Pengusaha adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
7.Perusahaan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
8.Penggilingan Padi adalah setiap usaha yang digerakkan oleh tenaga mesin dan digunakan untuk penggilingan padi/ gabah.
9.Huller adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
10.Penyosohan Beras adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.
11.Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disebut Izin adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau pejabat penerbit izin yang memberikan hak kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
12.Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disingkat TDU adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau Pejabat Penerbit Izin yang memberikan hak kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

BAB III

PENGGOLONGANUSAHA

Pasal 4

Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan :

a.usaha skala kecil; dan
b.usaha skala besar.

Pasal 5

(1)Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) per jam setara beras per unit.
(2)Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) per jam setara beras per unit usaha.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

( 1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Daerah, wajib memiliki Izin atau TDU dari Bupati.

(2)Untuk memperoleh Izin atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Tata cara dan persyaratan penerbitan izin atau TDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memiliki TDU.
(2)Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memiliki Izin.

Pasal 8

(1)Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar u1ang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Pelaksanaan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa daftar ulang.
(3)Perusahaan yang akan melakukan pemindahan lokasi usaha, perluasan, perubahan atau peralihan hak usaha dan/ atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 9

(1)Usaha penggilingan padi harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.memiliki izin lingkungan;
2. b.memiliki Izin Gangguan (HO);
3. c.jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum adalah 250 m (dua ratus lima puluh meter); dan
4. d.jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi adalah 700 m (tujuh ratus meter).
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peralatan yang dipergunakan harus mendukung upaya peningkatan mutu beras giling dan menekan kehilangan hasil.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABV RAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ATAU TDU

Pasal 10

Pemegang Izin atau TDU berhak :

a.melakukan kegiatan usaha; dan
b.memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…