DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

memberikan perlindungan terhadap ekosistem dari kepunahan dengan melakukan penetapan kawasan lindung, pemanfaatan satwa dan tumbuhan serta peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya tumbuhan dan satwa dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan U_ndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482 );
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 7 /Kpts- II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 8);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan .PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spisies dan ekosistem.
5.Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
6.Pemanfaatan Jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
7.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
8.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
9.Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
10.Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
11.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
12.Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.terbentuknya landasan hukum dalam upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa di Daerah; dan
b.terciptanya keselarasan lingkungan antara manusia dengan tumbuhan dan satwa; dan
c.terwujudnya kelestarian dan keseimbangan ekosistem sumber daya alam hayati.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/ atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa;
b.memelihara kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya agar dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kawasan tertentu;
b.perlindungan dan pelestarian;
c.pemanfaatan satwa dan tumbuhan;
d.larangan; dan
e.peran serta masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan meliputi:

a.inventarisasi dan identifikasi; dan
b.penetapan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk mengetahui kondisi, populasi jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan tertentu ada di Daerah.

Pasal 7

Bupati melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap kawasan tertentu di Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. BABV Kawasan Tertentu

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan perlindungan terhadap kawasan tertentu di Daerah dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaan hayati.

Pasal 9

(1)Kawasan tertentu yang dilindungi meliputi:
1. a.Kawasan Resapan Air;
2. b.Kawasan Sempadan Sungai;
3. c.Kawasan Sempadan Pantai;
4. d.Kawasan Sekitar Mata Air;
5. e.Kawasan Hutan Kota;
6. f.Kawasan Berfungsi Khusus;
(2)Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang terdapat di kawasan tertentu.
(3)Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABVI Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 10

(1)Perlindungan dan pelestarian terhadap tumbuhan dan satwa pada kawasan tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya- upaya sebagai berikut:
1. a.pemeliharaan tumbuhan dan satwa;
2. b.pengembangbiakan tumbuhan dan satwa; dan
3. c.sosialisasi perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa dan kawasan tertentu. f,
(2)Selain upaya-upaya perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa liar dan kawasan tertentu.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…