DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 yang memuat analisis kondisi umum daerah, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Pembentukan Nomor 12 Tahun 1950 Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ' 1
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Seri E Nomor 02);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 01);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2005 - 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. f 1
3.Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban
5.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnyadisebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola ruang wilayah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
11.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

(1)Program pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP-D Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2012- 2032 yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2)RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJP-D untuk penyusunan RPJM-D dalam periodesasi yang telah ditentukan.
(3)RPJP-D merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (duapuluh) tahun ke depan yaitu sejak tahun 2005 sampai 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2

Pasal 3

RPJP-D Kabupaten Toban mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP-D Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

RPJP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari : BABI PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI DAN MISI DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN PasalS

(1)Dokumen RPJP-D tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)RPJP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM-D yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
(3)RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)RPJP-D dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP-D.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban. Ditetapkan · ban pada t M ret 2014 BUPA Diundangkan di Toban pada tanggal 19 Juni 2 01 4 SEKRETARIS DAERAH, ~ HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 24 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2005 - 2025 A. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerahsebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah sebagaipedoman/ rujukan Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.Dalam penyusunannya memperhatikan dan menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat Nasional (RPJP Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Timur (RPJPD Provinsi Jawa Timur). Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Kepala Daerah (Presiden dan Bupati) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

RPJP Daerah Kabupaten Tuban mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bertujuan agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup platform pembangunan nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…