DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tugas wewenang, hak dan kewajiban kepala desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kepala Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
b.bahwa untuk mewujudkan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan ·sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf ·b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentar1g Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 i Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nouior 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 te11tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 'KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PBRATURAN DABRAH TBNTANG KBPALA DBSA. RABI KBTBNTUAK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.· .Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat huk.um yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentin.gan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diak:ui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu · perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerirttah daJ;l Pemerintah Daerah.
10.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan. hak wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. ~
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa _yang. selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BABII TUGAS DAN WEWB:NANG KEPALA DESA . Bagian kedua Wewenang Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berwenang:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c.·memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa;
e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f.membina kehidupan ma.syarakat Desa;
g.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta i. j. k. 1. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian _kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda.ngan;dan
o.melaksanakan . wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak: ·

a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c.menerima penghasilan tetap setia.p bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa. BagianKedua KewaJlban

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1'ahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhai1 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h.'menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. 1.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tu.gas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan I>esa setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraart Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
(2)Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka wa.ktu 5 (lima) bulan sebelum berakhimya masa jabatan.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; · b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
2. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
3. d.hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

(2)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ·oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV LARANGAN KEPALA DESA ·

Pasal 11

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan ma.syarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan wnum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah;
k.melanggar swnpah/janjijabatan; dan
1. 1.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BABV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanabμi, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2006