menetapkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas; dan d. Catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 8
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. l.526.016.153.880,56 b. Belanja Rp. l.489.827.940.912.12 Surplus Rp. 36.188.212.968,44 c Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus
Rp. 187.005.117.499,19 Rp. 64.224.608.288,72 Rp. 122.780.509.210,47 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.40.051.890.056,85 (empat puluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih Le bih (2) Selisih anggaran dengan Rp. l.485.964.263.823,71 Rp. l.526.016.153.880,56 Rp. 40.051.890.056,85 realisasi belanja sejumlah Rp.116.549.876.079,93 (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.l.606.377.816.992,05 b. Realisasi Rp.l.489.827.940.912.12 Selisih Kurang Rp.116.549.876.079,93 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.156.601.766.136,78 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga 9 puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut: a. Defisit setelah perubahan b. Realisasi surplus Selisih le bih (4) Selisih anggaran dengan realisasi Rp. (120.413.553.168,34) Rp. 36.188.212.968,44 Rp.156.601. 766.136, 78 penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(287.639.033,87) (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan b. Realisasi Selisih kurang Rp. 187.292.756.533,06 Rp. 87.005.117.499,19 Rp. (287.639.033,87) (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.354.800.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan b. Realisasi Selisih le bih Rp. 65.579.408.288,72 Rp. 64.224.608.288,72 Rp. 1.354.800.000,00 (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.067.160.966,13 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen) dengan rincian sebagai qerikut: a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan b. Realisasi Selisih Le bih Rp. 121.713.348.244,34 Rp. 122.780.509.210,47 Rp. 1.067.160.966,13 (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.299.795.076,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh • 10 lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pendapatan setelah Rp. l.485.964.263.823,71 perubahan b. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. l.606.377.816.992.05 Defisit Rp.(120.413.553.168,34) c. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan d. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 187.292.756.533,06 Rp. 65.579.408.288. 72 Surplus Rp. 121.713.348.244,34 e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang Rp. 1.299. 795.076,00 tidak digunakan
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut: a. Jumlah aset b. Jumlah kewajiban c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 3.716.653.151.627,63 Rp. 10.238.791.481,02 Rp. 3.706.414.360.146,61 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut: a. Saldo kas awal 1 Januari Tahun 2012 Rp. 184.273. 733.033,06 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 293.808. 951.538,87 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp. (258.169.355.177,00) non - keuangan d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (61.493.223.822,59) e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (0,00) f. Saldo Kas di Bendahara penerimaan Rp. 43.338.015,22 g. Saldo Kas di BLUD Rp. 548.616.606,57 h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 59.012.060.194,13 11
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun/ ataupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pel,aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran Lampiran I.1 I b. C. d. Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4 Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran I. 7 Lampiran I. 8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Laporan realisasi APBD Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca daerah Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan ... 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 A~ustua 2014 SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 A~ustus 2014 H. FATHUL HUDA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 01 ..
Membuka PDF…