Proses IPR yang harus dilakukan secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a.Dihapus;
b.Izin Lokasi atau IPT;
c.Izin Gangguan; dan
d.IMB.
jdih.tubankab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 22 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11-7/2016 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003 jdih.tubankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN I. UMUM Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan terhadap beberapa materi khususnya mengenai penghapusan izin prinsip dan pengaturan mengenai izin lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Penghapusan Izin Prinsip dalam sistem perizinan pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah. Dengan pengaturan ulang izin pemanfaatan ruang di Daerah diharapkan akan meningkatkan daya tarik dunia usaha untuk berinvestasi di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1