DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggarLan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomof5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta...11.un 2004 Nomor 6.6, Ta.."Ubaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
8.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
9.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C'J9 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki:an Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegJa Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepuLlik Indonesia Nomor 5165);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 26.· Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuhili kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang BersumJer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 30: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20r4 tentahg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor l);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentt·,ng Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38.Peraturan Daer ah Kabu paten Tu ban Nomor 10 Tahun 20 11 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7); ·,•
40.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41.Peraiuran Daerah Kal:mpaten Tuban Nomor is Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor O1 Tahun 2012 tentP".lg Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 03 Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nornor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persarnpahan/Kebersihan (Lernbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nornor 5);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nornor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lernbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nornor 6);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nornor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nornor 7);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nornor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rurnah Potong Hewan (Lernbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nornor 8);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nornor 17 Tahun 2013 tentang Pernbentukan Dana Cadangan (Lernbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri A Nornor 08); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan. BUPATITUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1. 797 .891.331. 778,66 .2. Belanja Daerah R:g. 1. 935. 787.482.587,38 Surplus/ (Defisit) (Rp. 137.896.150.808,72)
3.Pern biayaan :

a.Penerirnaan Rp. 141.131.150.808,72
b.Pengeluaran R:g. 3.235.000.000,00 Pern biayaan Neto Rp. 137.896.150.808,72 Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 260.939.260.326,66 Rp. l .096.825.264.523,00 Rp. 440.126.806.929,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 132.086.694.220,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.351.994.349,00 C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 9.937.161.273,66
3. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 103.563.410.484,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : __ ----------~-- ___________ §!.'.__ Dana J3a.gi H§:§LL~~juml_ah
1. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
2. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp,__ W.LQ.29.651,923.00 Rp. 955.939.873.000,00 Rp. 39.855.740.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari j enis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah
2. b.Dana Darurat sejumlah
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 77.296.221.051,00 Rp. 334.925.632.878,00
5. e.Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah

Pasal 3

Rp. 27.904.953.000,00

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.1.216. 706.255.043,66 Rp. 719.081.227.543,72
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 986.045.919.879,74
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 36.117 .663.600,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 16.664.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 14.235.521.039,30
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 153.908.549.533,29
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 9.734.600.991,33
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

Rp. 71.901.031.488,00 Rp. 334.247.312.697,00 Rp. 312.932.883.358,.72

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 141.131.150.808,72
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 3.235.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 113.207.210.400,00 Rp. 23.985.443.288,72 Rp. Rp. 0,00 0,00 sejumlah Rp.
6. f.Penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp. 3.580.996.100,00 357.501.020,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 3.235.000.000,00
5. e.Pengembalian Kelebihan Setor Penerimaan sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; · ---4-_ Lam.piran IV · Rekapitulasi Belanja ---rnierah menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban. Ditetapkan di Toban pada tanggal 23 1 ~f H. F THUL HUDAJ& Diundangkan di Tuban pada tanggal 23 Desember 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 09/2014 BUPATI TUBAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan, Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
b.bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 26.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
30. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
31. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
32. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
33. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
34. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
35. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
36. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
37. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
38. 39.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
39. 40.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
40. 41.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
41. 42.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
42. 43.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
43. 44.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
44. 45.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
45. 46.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
46. 47.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
47. 48.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
48. 49.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
49. 50.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
50. 51.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.692.246.003.572,35 bertambah sejumlah Rp. 256.088.103.608,98 sehingga menjadi Rp. 1.948.334.107.181,33 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan:

a.Semula
b.Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
1. 2.Belanja:
a.Semula
b.Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan (Defisit) setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan :
a.Penerimaan Rp. 1.559.245.390.522,35 Rp. 193.122. 798.380,07 Rp 1.752.368.188.902,42 Rp l .692.246.003.572,35 Rp. 256.088.103.608,98 Rp. 1.948.334.107.181,33 (Rp. 195.965.918.278,9 l) ✓ 1) Semula Rp. 150.479.413.050,00 2) Bertambah _R......P~•__6~2_.9_6_5_._30_5_._2_28_,.__9_1 Jumlah Penerimaan setelah Rp. 213.444.718.278,91 Perubahan
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 17.478.800.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Rp. Perubahan 17.478.800.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan Rp. 195.965.918.278,91 Rp. 0,00 anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah PAD setelah Perubahan
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah Rp. 205.170.246.286,35 Rp. 53.204.698.546,07 Rp. 258.374.944.832,42 Rp. 1.073.098.459. 7 41,00 Rp. 2.772.371.852.00 Rp. l .075.870.831.593,00 Rp. 280.976.684.495,00 Rp. 137.145.727.982.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 418.122.412.477,00 Daerah Yang Sah setelah Perubahan
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Rp. Perubahan
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Retribusi Daerah Rp. Setelah Perubahan 108.857 .502.482,45
  1. 19.766.319.190,97 128.623.821.673,42 22.130.227.323,00 13.079.300.576,00 35.209.527.899,00 tl 1f
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 9.553.485.107,37 383.676.166,29 Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 9.937.161.273,66 Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Setelah Perubahan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp. 64.629.031.373,53 2) Bertambah Rp. 19.975.402.612,81 Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 84.604.433.986,34 Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. Rp. Rp. 1) Semula Rp. 97.846.332.741,00 2.772.371.852,00 100.618. 704.593,00 926.685.197.000,00 2) Bertambah -'--R"""'P..c....•________0"-'1-'-0-"-0 Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 926.685.197.000,00 Setelah Perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. Setelah Perubahan 48.566.930.000,00 0,00 48.566.930.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 898.000.000,00 2) Berkurang (Rp. 898.000.000,00} Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 58.251.145.495,00 2) Bertambah Rp. 38.629.365.982,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 96.880.511.477,00
3. c.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 193.749.432.000,00 2) Bertambah =R=p-'--.----=--94--=--•:.....;4c...=lc.....:c4..;...;.3:;;._;:6=2::...:...0-=--0=-0=,=0-=-0 Jumlah Dana Penyesuaian Rp. 288.163. 794.000,00 dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
4. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 28.078.107.000,00 2) Bertambah _R..,.p_.___5_.0_0_0_.0_0_0_._00_0""""''-"-0--'-0 Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 33.078.107 .000,00 Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…