DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Perda ini; 5. Golongan Minuman Beralkohol; 6. Peredaran Minuman Beralkohol; 7. Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol; 8. Larangan; 9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, Pemerintah Daerah berwenang membatasi peredaran minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; SALINAN jdih.tubankab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); jdih.tubankab.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. jdih.tubankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
9.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
10.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
11.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
12.Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. jdih.tubankab.go.id
13.Penjual Langsung untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Izin Edar Adalah Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebelum produk pangan beredar.
15.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan minuman Beralkohol dilakukan dengan prinsip:

a.perlindungan masyarakat;
b.kepastian hukum;
c.keberlanjutan; dan
d.keterpaduan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
(2)Pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol bertujuan:
1. a.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; jdih.tubankab.go.id
2. b.menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
3. c.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang timbul akibat Minuman Beralkohol.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Golongan Minuman Beralkohol;
b.Peredaran Minuman Beralkohol;
c.Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
d.Larangan;
e.Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; dan
f.Peran Serta Masyarakat;

BAB V

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara tradisional dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan.
(2)Minuman Beralkohol campuran atau oplosan ditetapkan sebagai barang yang terlarang. jdih.tubankab.go.id

BAB VI

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari instansi atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 8

Minuman Beralkohol yang diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

BAB VII

PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

(1)Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran, hanya bisa dijual oleh pengecer di supermarket atau hypermarket.
(2)Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau Badan yang melakukan pengeceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…