DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

pengaturan mengenai pedoman pembangunan desa dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait hingga pelaporan keuangan dan administrasinya

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan peningkatan k:ualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat Desa dilak:ukan melalui Pembangunan Desa;
b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka dipandang perlu disusun Pedoman Pembangunan Desa dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. 7. Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ·(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Dengan Peretujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNA?f DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

(1)Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
1. a.RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. b.Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

(1)Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
1. a.penyusunan RPJM Desa; dan
2. b.penyusunan RKP Desa.
(2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 · (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
(3)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 5

(1)Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Bidang penyelenggaraan pemedntahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.penetapan dan penegasan batas Desa;
2. b.pendataan Desa;
3. c.penyusunan tata ruang Desa; .,
4. d.penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. e.pengelolaan informasi Desa;
6. f.penyelenggaraan perencanaan Desa;
7. g.penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. h.penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. i.pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
10. j.kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(3)Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:
1. a.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  1. 1.tambatan perahu;
  2. 2.jalan pemukiman;
  3. 3.jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. 4.pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  5. 5.lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. 6.infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. b.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. 1.air bersih berskala Desa;
  2. 2.sanitasi lingkungan;
  3. 3.pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. 4.sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. c.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. 1.taman bacaan masyarakat;
  2. 2.pendidikan anak usia dini;
  3. 3.balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. 4.pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. 5.sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. d.Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  1. 1.pasar Desa;
  2. 2.pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  3. 3.penguatan permodalan BUM Desa;
  4. 4.pembibita.n tanaman pangan;
  5. 5.penggilingan padi;
  6. 6.!um.bung Desa;
  7. 7.pembukaan lahan pcrtanian;
  8. 8.pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. 9.kolam ikan dan pembenihan ikan; 10.kapal penangkap ikan; 11.gudang pendingin;
  10. 12.tempat pelelangan ikan;
  11. 13.tambak garam;
  12. 14.kandang ternak; 15.instalasi biogas; 16.mesin pakan ternak;
  13. 17.sarana dan prasarana. ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. e.pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. 1.penghijauan;
  2. 2.pembuatan terasering;
  3. 3.pemeliharaan hutan bakau;
  4. 4.perlindungan mata air;
  5. 5.pembersihan daerah aliran sungai;
  6. 6.perlindungan terumbu karang; dan
  7. 7.kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. (4} Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
6. a.pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. b.penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
8. c.pembinaan kerukunan umat beragama;
9. d.pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
10. e.pembinaan lembaga adat;
11. f.pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
12. g.kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
(5)Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. a.pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. b.pelatihan teknologi tepat guna;
3. c.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
4. d.·peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  1. 1.kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. 2.kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. 3.kelompok perempuan,
  4. 4.kelompok tani,
  5. 5.kelompok masyarakat miskin,
  6. 6.kelompok nelayan,
  7. 7.kelompok pengrajin,
  8. 8.kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  9. 9.kelompok pemuda;dan
  10. 10.kelompok lain sesuai kondisi Desa. Pasa16
(1)Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
(2)Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
(3)Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1. a.pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. b.penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.pengkajian keadaan Desa;
4. d.penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. e.penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. f.penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
7. g.penetapan RPJM Desa. Paragraf2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 7

(1)Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Desa selaku pembina;
2. b.Sekretaris Desa selaku ketua;
3. c.ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal da.ri perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
(5)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ,.. I i I .. Pasa18 Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
2. b.pengkajian keadaan Desa;
3. c.penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. d.penyempumaan rancangan RPJM Desa. Paragraf3 Pen:,elarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 9

(1)Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2)Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
(3)Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
(4)lnformasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.RPJMDaerah;
2. b.rencana strategis SKPD;
3. c.rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
4. d.rencana rinci tata ruang wilayahDaerah; dan
5. e.rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 10

(1)Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan ·memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
(2)Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
(4)Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 7 Paragraf4 PengkaJian Keadaan Desa

Pasal 11

(1)Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufb.
(2)Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
(3)Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. a.penyelarasan data Desa;
2. b.penggalian gagasan masyarakat; dan
3. c.penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(4)Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 12

(1)Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3)huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengambilan data dari dokumen data Desa;
2. b.pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
(2)Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
(3)Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam fonnat data Desa.
(4)Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(5)Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 13

(1)Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang penday;agunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. i
(2)Basil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

(1)Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
(2)Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawa.rah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.kelompok tani;
6. f.kelompok nelayan;
7. g.kelompok perajin;
8. h.kelompok perempuan;
9. i.kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.kelompok masyarakat miskin;dan
11. k.kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(4)Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap rnusyawarah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014