DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan BAB I Pasal 1, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan satu angka yakni 17a; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah; 4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB XIA, BAB XIB dan BAB XIC serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D dan Pasal 17E

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa struktur tarif, obyek dan subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan fasilitas dan kondisi sosial ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN jdih.tubankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; jdih.tubankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB I Pasal 1, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan satu angka yakni 17a, yang berbunyi sebagai berikut: 17a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jumlah, jenis pelayanan dan jangka waktu tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan kartu langganan. jdih.tubankab.go.id

4.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB XIA, BAB XIB dan BAB XIC serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai berikut: BAB XIA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17A

(1)Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(2)Pembebasan retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(3)Tata cara dan mekanisme pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIB KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 17B

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan.
(2)Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
(3)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17C

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang jdih.tubankab.go.id diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17D

(1)Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIC

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17E

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. jdih.tubankab.go.id
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 1 Maret 2018 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 1 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI C NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 51-1/2018 jdih.tubankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA I. UMUM Sumbangan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata berupa tempat rekreasi Kabupaten Tuban masih kecil. Terdapat obyek wisata potensial antara lain Air Terjun Nglirip, Pantai Sowan, Sumber Air Prataan, Wisata Alam Nganget, Goa Suci dan Goa Putri Asih, namun tidak bisa dipungut pendapatannya karena tempat wisata tersebut berada di bawah kewenangan Perhutani Divre II Jawa Timur. Beberapa destinasi juga tidak bisa memberi kontribusi pendapatan Daerah karena dikelola Pemerintah Desa yakni Pemandian Belerang Dermawuharjo di Kecamatan Grabagan, dan Goa Ngerong Kecamatan Rengel. Sedangkan untuk makam-makam wali seperti Makam Sunan Bonang dan Makam Ibrahim Asmoroqondi juga tidak kita pungut retribusinya karena dalam pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto. Dalam kondisi yang demikian maka diperlukan intensifikasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada tempa trekreasi yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Berdasarkan peningkatan kualitas tersebut maka struktur tarif, obyek, dan subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 89 jdih.tubankab.go.id LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAFTAR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA No OBJEK RETRIBUSI JENIS PELAYANAN BESARAN TARIF RETRIBUSI KET 1 2 3 4 5 I TEMPAT REKREASI I.1. Goa Akbar a. Tarif Masuk Tarif Masuk Hari Biasa - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun (Rombongan minimal 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi rombongan) Rp. 10.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang Rp. 15.000,00/orang Rp. 7.000,00/orang
1. b.Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata (07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB) 1) Kegiatan yang dikomersilkan:  Kesenian Tradisional  Kesenian Modern  Photo Pre-Wedding 2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan:  Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern  Kegiatan Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan Rp. 300.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan jdih.tubankab.go.id Edukasi/Sosial
2. c.Fasilitas Toilet : - Mandi - Buang air kecil/besar Rp. 2.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang I.2. Pemandian Bektiharjo
3. a.Tarif Masuk Kawasan: 1) Tarif Masuk Hari Biasa  Dewasa  Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun 2) Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur  Dewasa  Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun Rp 8.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang Rp. 10.000,00/orang Rp. 6.000,00/orang
4. b.Tarif Masuk Kawasan Berlangganan : - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun Rp. 100.000,00/bln/org Rp. 50.000,00/bln/org
5. c.Untuk Latihan/Pertandingan - Jumlah 1 (satu) sam pai dengan 25 (dua pulluh lima) orang - Jumlah 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh orang) - Lebih dari 6 (enam) jam (Durasi waktu/kegiatan adalah 6 (enam) jam) Rp. 100.000,00/kegiatan Rp. 150.000,00/kegiatan 2 kali Rp. 150.000,00
6. d.Untuk Pemakaian Kawasan dan Fasilitas dalam Lokasi Wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB) 1) Pertunjukan yang dikomersilkan:  Kesenian tradisional  Kesenian modern Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan jdih.tubankab.go.id  Photo Pre Wedding 2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan:  Kesenian Tradisional/ Modern  Kegiatan edukasi/ Sosial Rp. 300.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan
7. e.Untuk Camping Rp. 20.000,00/hari/ ukuran 3x3m persegi
8. f.Fasilitas Toilet : - Mandi - Buang air kecil/besar Rp. 2.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang
9. g.Tarif Kendaraan Masuk Kawasan: - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua Rp. 15.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00
  1. 3.Pantai Boom
10. a.Tarif Masuk Tarif Masuk Hari Biasa - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun (Rombongan minimal 50 orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi Rp. 10.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang Rp. 15.000,00/orang Rp. 7.000,00/orang jdih.tubankab.go.id rombongan)
11. b.Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata: - Kegiatan yang dikomersil- kan jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB  Kesenian Tradisional  Kesenian Modern  Photo Pre-Wedding - Kegiatan yang dikomersil- kan Jam 18.00 WIB sampai dengan Jam 22.00 WIB:  Kesenian Tradisional  Kesenian Modern  Photo Pre-Wedding - Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 07.00 WIB sampai dengan Jam 16.00 WIB  Kegiatan kesenian tradisional/modern  Kegiatan edukasi/sosial - Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB:  Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern  Kegiatan Edukasi/Sosial Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan Rp. 300.000,00/kegiatan Rp. 2.000.000,00/kegiatan Rp. 3.000.000,00/kegiatan Rp. 500.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan Rp.1.000.000,00/kegiatan Rp.1.000.000,00/kegiatan
12. c.Fasilitas Toilet : - Mandi - Buang air kecil/besar Rp. 2.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang
13. d.Tarif Kendaraan Masuk Kawasan : - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi Rp. 15.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 jdih.tubankab.go.id - Roda dua Rp. 2.000,00 II TEMPAT OLAHRAGA II.1 Kawasan Olahraga: Tarif Kendaraan Masuk - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00 II.2 Lapangan tennis setiap klub/lapang an
14. a.Siang - Latihan - pertandingan
15. b.Malam - Latihan - pertandingan Rp. 2.500,00/jam Rp. 5.000,00/jam Rp. 3.500,00/jam Rp. 7.000,00/jam II.3 Lapangan tennis in door setiap klub/lapang an
16. a.Siang - Latihan - pertandingan
17. b.Malam - latihan - pertandingan Rp. 4.000,00/jam Rp. 8.000,00/jam Rp. 5.000,00/jam Rp. 10.000,00/jam II.4 Stadion Loka Jaya - Latihan - Pertandingan (tanpa bayaran) - Pertandingan (memungut bayaran) - Pertunjukan/keramaian (tanpa bayaran) - Pertunjukan/keramaian (memungut bayaran) Rp. 25.000,00/hari Rp. 50.000,00/hari Rp. 100.000,00/hari Rp. 500.000,00/hari Rp. 1.000.000,00/hari II.5 Gedung Olah Raga (Gor) Rangga Jaya Anoraga - Untuk latihan badminton - Untuk pertandingan badminton Catatan : untuk latihan penggunaan lapangan seminggu 2 kali dengan durasi waktu latihan selama 3 (tiga) jam Rp. 50.000,00/bulan/klub Rp. 50.000,00/hari/lapangan BUPATI TUBAN ttd H. FATHUL HUDA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…