DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas III pada RSUD. pengaturan meliputi : ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; nama objek dan subjek retribusi; golongan retribusi, struktur tarif retribusi; cara perhitungan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang; besaran tarif retribusi; dsb

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R. Ali Manshur, perlu didukung kelangsungan pembiayaan dan sumberdaya kesehatan yang memadai melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan;
b.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 110 huruf a, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada Rum.ah Sakit Umum Daerah R. Ali Manshur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
21.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
26.Peraturan Menteri 411/Menkes/PER/Il/2010 Klinik; Kesehatan Nomor ten tang Laboratorium
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mneteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Keselamatan Pasien;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
38.Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Akupuntur Terapis;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. ALI MANSHUR KABUPATEN TUBAN. - --------------------------- BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
3.Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4.Rumah Sakit Umum Daerah R. Ali Manshur yang selanjutnya disingkat RSUD R. Ali Manshur adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. Ali Manshur Kabupaten Tuban.
5.Direktur adalah Direktur RSUD R. Ali Manshur Kabupaten Tu.ban.
6.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD R. Ali Manshur.
7.Pelayanan Kesehatan Penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD R. Ali Manshur dijamin oleh Pihak Penjamin.
8.Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM RS adalah Standar mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya Rumah Sakit dan merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal serta merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan yang diberikan oleh RSUD R. Ali Manshur kepada masyarakat.
9.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD R. Ali Manshur yang terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri atau keluarganya dan pasien penjaminan.
10.Pelayanan Kelas III adalah pelayanan akomodasi perawatan kelas III beserta pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, atau pelayanan rehabilitasi medik pasien di RSUD R. Ali Manshur baik pasien non penjaminan maupun pasien penjaminan.
11.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik atau rehabilitasi medik tanpa harus rawat inap di RSUD R. Ali Manshur.
12.Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif/ pemberian resep obat tan pa tindakan medik dan/ atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat di RSUD R. Ali Manshur.
13.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, visite, diagnose penunjang medik, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14.Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
15.Pelayanan Intermediate adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil untuk dipindahkan ke ruang inap atau ruang rawat Intermediate jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
16.Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis sesuai bidang keahliannya.
17.Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan diruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reaminasi) pasien setelah menjalani pembiusan dari tindakan medik operatif.
18.Perawatan Isolasi adalah perawatan diruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
19.Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya.
20.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tindakan tanpa anestesi.
21.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik kepada pas1en tanpa pembedahan baik disertai tindakan atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/ atau terapi.
22.Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi secara anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
23.Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik oleh dokter spesialis jiwa untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
24.Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi dan memiliki sertifikat dan diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas, dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
25.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
26.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripuma meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
27.Pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan terhadap ibu dan anak.
28.Pelayanan konsultasi adalah pelayanan advice (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien.
29.Pelayanan Konsultasi Obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/ apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/ atau masalah penggunaan obat diruang rawat inap.
30.Visite adalah kunjungan tenaga kerja medik ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31.Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional bio, psiko, sosio, spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan a tau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
32.Asuhan Kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.
33.Pelayanan Medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
34.Pengujian Kesehatan atau General/ Medicalcheck up adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
35.Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyiapan dan pengelola dokumen medik pasien yang bersifat rahasia.
36.Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan penunjang pelayanan kesehatan bagi pasien rawat map.
37.Perawatan Satu Hari atau One Day Care adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada ruangan khusus dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perawatan. J
38.Pelayanan Visum et Reperl:um adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medicolegal.
39.Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian tranfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan.
40.Pelayanan Akunpuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akunpuntur dalam rangka diagnose.
41.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
42.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD R. Ali Manshur atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
43.Jasa Medik adalah jasa yang diterimakan kepada tenaga medik sesuai jenis pelayanan/tindakan medik yang telah diberikan kepada pasien, terdiri dari jasa medik operator dan jasa medik anestesi.
44.Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan kimia, reagen, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
45.Biaya Satuan selanjutnya disebut unit cost adalah metode perhitungan jasa sarana per unit layanan dengan menggunakan pendekatan variable cost.
46.Biaya Akomodasi adalah biaya kamar perawatan yang meliputi penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelas, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar di rawat inap tidak termasuk biaya makan/ nutrisi non diet dan diet pasien sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
47.Biaya Makan/nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh RSUD R. Ali Manshur.
48.Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya diluar RSUD R. Ali Manshur, yang diberikan izin khusus atau perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan.
49.Pelayanan Transportasi Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai crew kesehatan maupun tidak disertai crew kesehatan.
50.Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan pengantar pasien yang meninggal di RSUD R. Ali Manshur maupun diluar RSUD R. Ali Manshur.
51.Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/ atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD R. Ali Manshur.
52.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan dan/ atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD R. Ali Manshur.
54.Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD R. Ali Manshur yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya.
55.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran retribusi.
56.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan oleh Pihak Penjamin dengan bukti Kartu Penjaminan yang masih berlaku.
57.Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar yang sudah dijamin oleh program Jamkesmas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
58.Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesda adalah kartu bukti kepesertaan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin yang ditanggung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
59.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
60.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
61.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
62.Penyidikan dilakukan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik untuk mencari yang serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Pengaturan dan penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan:

a.asas kemanusiaan;
b.asas manfaat;
c.asas keadilan;
d.asas non diskriminatif;
e.asas partisipatif;
f.asas keamanan dan keselamatan pasien; dan
g.asas transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

(2)Pengaturan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas III di RSUD R. Ali Manshur adalah:

a.untuk menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
b.untuk menjamin kesehatan agar sesuai dan keberlangsungan pelayanan standar yang telah ditetapkan;
c.untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan pengelola pada RSUD R. Ali Manshur.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas III dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
b.terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan SPM RS dan standar profesi yang ditetapkan;
c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan ilmu kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.terlaksananya kapasitas dan potensi RSUD R. Ali Manshur, secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
e.terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD R. Ali Manshur; dan
f.terwujudnya peran serta masyarakat pembiayaan pelayanan kesehatan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

dalam Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan pungutan retribusi jasa umum bagi setiap orang, Badan atau Penjamin yang mendapatkan kemanfaatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD R. Ali Manshur.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan kesehatan, dan pelayanan penunjang kesehatan di RSUD R. Ali Manshur.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan pendaftaran; dan
2. b.pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 7

( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya di RSUD R. Ali Manshur.

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan akan kemanfaatan umum yang telah diterima.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. BABV STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan di RSUD R. Ali Manshur terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan biaya satuan per jenis pelayanan di semua instalasi/unit pelayanan dari sejumlah investasi dana (biaya tetap dan biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan yang bersangkutan.
(3)Titik impas (break even point) penghitungan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada kelas II sebagai dasar penetapan komponen jasa sarana kelas III dan kelas I.
(4)Penetapan besarnya komponen jasa sarana kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih rendah dari hasil perhitungan biaya satuan kelas II paling banyak 5% (lima persen).
(5)Penetapan besarnya komponen jasa sarana kelas I ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) diatas hasil perhitungan biaya satuan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Penetapan besarnya komponen jasa sarana non kelas meliputi pelayanan instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi bedah pusat/kamar tindakan, unit intermediate (high care unit), unit rawat isolasi, dan unit-unit pelayanan penunjang lainnya sesuai hasil perhitungan biaya satuan berdasarkan standar fasilitas yang dibutuhkan.
(7)Penetapan besarnya komponen jasa sarana kelas utama sesuai hasil perhitungan biaya berdasarkan fasilitas yang disediakan ditambah kebijakan pengembangan pelayanan dengan mempertimbangkan persaingan penyelenggaraan pelayanan sejenis oleh Rumah Sakit privat (swasta) serta daya beli masyarakat.

Pasal 10

(1)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) meliputi jasa pelayanan profesi pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan umum pemberi pelayanan tidak langsung.
(2)Jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan dari kelompok profesi yang bersangkutan.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan jenis pelayanan yang sama diberlakukan sama pada semua kelas perawatan berdasarkan kondisi pasien.
(4)Kategori kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.pelayanan reguler, meliputi: 1) rawat inap kelas utama; 2) rawat inap kelas III, kelas II, dan kelas I; dan 3) poli umum, poli gigi dan mulut serta poli spesialis; dan
2. b.pelayanan non reguler adalah rawat inap non kelas (high care unit dan isolasi), dan rawat Instalasi Gawat Darurat dan pelayanan lainnya yang sejenis.
(5)Berdasarkan kondisi pasien, Jasa pelayanan diklasifikasikan menjadi:
1. a.pelayanan emergensi, yaitu pelayanan yang harus segera dilakukan untuk penyelamatan, agar tidak terjadi kecacatan atau kegagalan fungsi organ utama yang mengancam jiwa pasien; dan
2. b.pelayanan elektif yaitu pelayanan yang dapat direncanakan pelaksanaannya.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…