DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; memuat perubahan pada ketentuan umum;jenis produk hukum daerah; dll

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN jdih.tubankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); jdih.tubankab.go.id
9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Dearah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Seri E Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 92) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus dan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tuban. jdih.tubankab.go.id
9.Dihapus.
10.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tuban.
11.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban.
12.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tuban yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tuban.
20.Bagian Hukum adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban yang membidangi urusan hukum.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tuban. jdih.tubankab.go.id
22.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
24.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penetapan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asitensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukan pembatalan.
29.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang- Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. jdih.tubankab.go.id
30.Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap layanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras antar golongan, dan gender.
32.Pelaksanaan Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat difinitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33.Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah Kabupaten Tuban sampai dengan pelantikan pejabat difinitif.
34.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Perkada;
c.dihapus; dan
d.Peraturan DPRD.
1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. jdih.tubankab.go.id
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
(3)Penyusun dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(4)Penyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(5)Penyusun dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(6)Sebelum ditetapkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(4)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah. jdih.tubankab.go.id
(5)Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
(6)Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

5.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
(2)Dalam penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
(3)Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan Rancangan Perda tidak selesai dalam 1 (satu) tahun, penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

6.Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. jdih.tubankab.go.id
(2)Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
(3)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

8.Ketentuan Pasal 43 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Materi Muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat:

a.pengertian kode etik;
b.tujuan kode etik;
c.pengaturan mengenai: 1) ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 2) sikap dan perilaku anggota DPRD; 3) tata kerja anggota DPRD; 4) tata hubungan antara penyelenggara Pemerintah Daerah; 5) tata hubungan antara anggota DPRD; 6) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 7) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8) kewajiban anggota DPRD; 9) larangan terhadap anggota DPRD; 10) hal hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 11) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12) rehabilitasi.
1. 9.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 disisipkan 2 (dua) yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. jdih.tubankab.go.id (1a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau penjabat Bupati.
(1b)Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan II.

10.Ketentuan judul paragraf 2 Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
(2)Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa;
2. b.Sekertaris : Kepala Bagian Hukum; dan
3. c.Anggota : sesuai kebutuhan.
(4)Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati. jdih.tubankab.go.id
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

12.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
(2)Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13.Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehimgga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
(2)Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
(3)Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
(4)Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
(5)Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan. jdih.tubankab.go.id

14.Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…