DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; memuat antara lain: perubahan ketentuan umum; Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (2); Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah; Ketentuan Judul dalam BAB XIV diubah; Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah; Ketentuan dalam Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur pada Lampiran diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi saat ini berupa penyesuaian tarif dan penambahan serta perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.tubankab.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); jdih.tubankab.go.id
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 53);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 07);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 7); jdih.tubankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 07), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 22 dihapus, dan ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 6A, angka 6B, angka 24A, angka 24B, dan angka 26A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. dan bentuk usaha tetap. jdih.tubankab.go.id
5.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan pemakaian laboratorium. 6A.Kekayaan Daerah adalah kekayaan dalam bentuk aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 6B.Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
11.Dihapus.
12.Dihapus.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Dihapus.
17.Dihapus.
18.Dihapus.
19.Dihapus. jdih.tubankab.go.id
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24.Kas Umum Daerah adalah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan. 24A.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban; 24B.Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah dimana kekayaan daerah berada yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah;
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi Daerah.
26.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 26A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah. jdih.tubankab.go.id
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 3 berbunyi sebegai berikut:

Pasal 3

(1)Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Rincian obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
3. c.pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
4. d.pemakaian laboratorium; dan
5. e.pemakaian peralatan/mesin.
(3)Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (2), diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjanjian, karcis, kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran, kupon dan/atau kartu berlangganan. jdih.tubankab.go.id

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan pemakaian kekayaan Daerah.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Tata cara pemberian dan penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id

Pasal 18

(1)Penagihan didahului dengan surat teguran.
(2)Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
(3)Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Judul dalam BAB XIV diubah, sehingga Judul BAB XIV berbunyi sebagai berikut:
10.Diantara ketentuan Bab XIV dan Bab XV ditambah 1 (satu) Judul Bab baru yakni BAB XIV A, sehingga Bab XIV A berbunyi sebagai berikut: BAB XIVA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
11.Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur antara lain : lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam.
(3)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan dalam Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur pada Lampiran diubah, sehingga Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. jdih.tubankab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 2 Maret 2021 BUPATI TUBAN, Ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 2 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, Ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI C NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 32-3/2021 jdih.tubankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah. Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta dapat pula membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka harga jual dan nilai jual kekayaan daerah baik yang bergerak dan tidak bergerak harus disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kekayaan yang dimiliki Daerah dapat terpelihara dengan baik. Dalam rangka menunjang pemeliharaan perawatan dan pemanfaatan kekayaan Daerah, peningkatan pendapatan Daerah, menghindari adanya tumpang tindih penafsiran dan perbedaan serta untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu menetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, serta adanya penambahan dan perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2,

Pasal 3

ayat (1) Cukup Jelas jdih.tubankab.go.id ayat (2) Huruf a Pemakaian tanah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang strategis dan kurang strategis:

1.Strategis adalah Jalan Basuki Rahmad, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Letda Sucipto, Jalan Bogorejo, Jalan Sukarno Hatta, Jalan R.E Martadinata, Jalan Teuku Umar, Jalan P. Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Manunggal, Jalan sekitar Pasar Besar, apabila digunakan untuk usaha tertentu sangat baik/menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat yang lain.
2.Kurang strategis adalah suatu tempat selain jalan-jalan yang strategis, apabila digunakan untuk usaha tertentu kurang baik/kurang menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat lain yang strategis. Sedangkan pemakaian tanah untuk industri seperti pada lampiran pemakaian tanah angka 12, angka 13 dan angka 14 dibagi menjadi 3 (tiga, yaitu Industri kecil, industri sedang, dan industri besar:
1.lndustri Kecil adalah Perusahaan yang nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan seluruhnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.lndustri Sedang adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3.lndustri Besar adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk usaha tambak (perikanan) dalam hal pemakaian tanah pada lampiran angka 20) menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu intensif, semi intensif dan tradisionil intensif, yaitu:
1.lntensif adalah usaha tambak yang menggunakan alat teknologi baru tidak tergantung pakan alami dan padat tebar di atas 50/M 2 (lima puluh per meter persegi). jdih.tubankab.go.id
2.Semi lntensif adalah usaha tambak yang menggunakan pakan tambahan dan padat tebar 50/M 2 (lima puluh per meter persegi).
3.Tradisionil lntensif adalah usaha tambak secara alami tidak menggunakan pakan/alat tambahan dan padat tebar di atas 15/M 2 (lima puluh per meter persegi). Huruf b Pemakaian gedung/bangunan/ruangan dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu non komersial dan komersial:
1.Non Komersial adalah suatu kegiatan yang tidak mendapatkan jasa dari pengunjung.
2.Komersial adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan jasa dan lainnya dari pengunjung atau tamu. Yang dimaksud khusus dalam pemakaian gedung/bangunan/ruangan adalah suatu kegiatan untuk kepentingan sekolah, Dinas Sosial dan Apresiasi Budaya dan sejenisnya. Huruf c Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat adalah penggunaan dan pemanfaatan per u nit kendaraan/peralatan milik Pemerintah Daerah tidak termasuk Bahan Bakar Minyak, operator, mobilisasi dan demobilisasi. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Pemakaian peralatan mesin yang berupa Videotron, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1.Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan iklan layanan publik dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu Lembaga Pemerintah, Perusahaan atau Lembaga Swasta.
2.Materi tayang videotron disampaikan dalam bentuk video sudah siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disk (DVD).
3.Penayangan Materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak materi diterima. jdih.tubankab.go.id
4.Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Harga penggunaan dan pemanfaatan spot informasi dan iklan layanan publik videotron belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6.Pemasangan minimal tayang adalah 3 (tiga) kali dalam sehari.
7.Kontrak lama pemasangan minimal 3 (tiga) bulan dan apabila kontrak selama 1 (satu) tahun mendapatkan potongan harga sewa sebesar 15% (lima belas persen). Ayat 3 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 144 jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PEMAKAIAN TANAH NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) KET OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
1.Untuk Pemasangan papan atau panggung reklame dan Videotron strategis kurang strategis 25.000,- 20.000,- m2/bulan m2/bulan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.Pendirian warung/kios/depot/ bangunan tempat usaha (tidak permanen/semi permanen) strategis kurang strategis 5.000.- 2.000,- m2/bulan m2/bulan - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
3.Untuk pemasangan Banner/Spanduk Tuban Sport Center 3.000,- m2/hari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.Pendirian warung/kios/depot/ bangunan tempat usaha (permanen) strategis kurang strategis 7.000,- 4.500,- m2/bulan m2/bulan - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pendidikan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
5.Pendirian terop /panggung - 5.000,- m2/hari - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
6.Pertunjukan umum yang dikomersilkan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

a.luas 0 s/d 1.000 m2 - 25.000,- m2/hari
b.luas 1.001 s/d 3000 m 2 - 22.500,- m2/hari
c.luas 3.001 m2 ke atas - 20.000,- m2/hari jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) KET OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
1. 7.Pertunjukan umum yang dikomersilkan Lap Bola Voli (GOR) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.luas 0 s/d 1.000 m2 500,- m2/hari
b.luas 1.001 s/d 3000 m 2 750,- m2/hari
c.luas 3.001 m2 ke atas 1.250,- m2/hari
1. 8.Pertunjukan umum yang dikomersilkan Tempat Bermain Anak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.luas 0 s/d 1.000 m2 750,- m2/hari
b.luas 1.001 s/d 3000 m 2 1.000,- m2/hari
c.luas 3.001 m2 ke atas 2.000,- m2/hari
1. 9.Penjemuran, penimbunan hasil pertanian, perikanan maupun industri - Dinas Pertanian dan KP - Dinas Perikanan & Peternakan - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
a.luas 10 s/d 1.000 m2 - 300,- m2/hari
b.luas 1.001 s/d 2.500 m2 - 450,- m2/hari
c.luas 2.501 m2 ke atas - 600,- m2/hari
1. 10.Untuk bangunan rumah beserta halamannya (tidak permanen/semi permanen) strategis kurang strategis 900,- 600,- m2/bulan m2/bulan - Sekretariat Daerah - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
2. 11.Untuk bangunan rumah beserta halamannya (permanen) strategis kurang strategis 1.800,- 1.200,- m2/bulan m2/bulan Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
3. 12.Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (besar) beserta halamannya - Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 15.000,- m2/tahun - halaman - 10.000,- m2/tahun
4. 13.Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (sedang/ menengah) beserta halamannya - Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 10.000,- m2/tahun - halaman - 5.000,- m2/tahun
5. 14.Untuk mendirikan bangunan/perkantoran perusahaan/ industri (kecil) beserta halaman nya - Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 7.500,- m2/tahun - halaman - 3.500,- m2/tahun
6. 15.Untuk pemasangan saluran pipa gas/minyak, pipa/saluran/kabel Fiber Optik 20.000,- m2/tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) KET OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
7. 16.Untuk pendirian menara telekomunikasi (monopole, micropole dll) 3.800.000,- m2/tahun - Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
8. 17.a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan s/d 70 m2 beserta halamannya strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan 30.000,- m2/tahun - halaman 12.500,- m2/tahun
b.Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan s/d 70 m2 beserta halamannya kurang strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan 20.000,- m2/tahun - halaman 7.500,- m2/tahun
1. 18.a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200 M2 beserta halamannya strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 37.500,- m2/tahun - halaman - 15.000,- m2/tahun
b.Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200 M2 beserta halamannya kurang strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 30.000,- m2/tahun - halaman - 12.500,- m2/tahun
1. 19.a. Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 200 M2 ke atas beserta halamannya strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 55.000,- m2/tahun - halaman - 20.000,- m2/tahun
b.Untuk tempat usaha/ rumah makan dengan luas bangunan 200 M2 ke atas beserta halamannya kurang strategis - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan - Sesuai kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD - bangunan - 37.500,- m2/tahun - halaman - 12.500,- m2/tahun
1. 20.Untuk usaha tambak (perikanan) Dinas Perikanan dan Peternakan
a.intensif - 750,- m2/tahun
b.semi intensif - 500,- m2/tahun
c.tradisional - 300,- m2/tahun
1. 21.Untuk usaha pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Kecamatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.irigasi teknis - 800 m2/tahun
b.irigasi non teknis - 600 m2/tahun
c.tadah hujan - 400 m2/tahun jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) KET OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
1. 22.Pemakaian tanah eks reklamasi pantai Dinas Perikanan dan Peternakan
a.luas 0 - 1.000 m2 - 1.000,- m2/tahun
b.luas 1.001 – 10.000 m2 - 700,- m2/tahun
c.luas 10.001 m2 ke atas - 500,- m2/tahun
1. 23.Tanah untuk mesin ATM Strategis Kurang Startegis 1.700.000,- 1.300.000,- m2/tahun m2/tahun Sesuai Dengan kepemilikan Aset dan Tupoksi OPD
2. 24.Lahan untuk kios di Pangkalan Truk Pangkal an Truk Plumpan g 1.000,- m2/bulan Dinas Perhubungan
3. 25.Tanah tambahan untuk Kios/Los di dalam parkir wisata kebonsari Parkir Wisata Kebonsa ri 1.500,- m2/bulan Dinas Perhubungan
4. 26.Tanah tambahan untuk Kios di Eks Terminal Pakah Eks Terminal Pakah 1.300,- m2/bulan Dinas Koperindag
5. 27.Tanah untuk Kios di Parkir Wisata Kebonsari Parkir Wisata Kebonsa ri 10.000,- m2/bulan Dinas Perhubungan
6. 28.Perdagangan Temporer Tuban Sport Center 15.000,- m2/hari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga II. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANGAN
7. 1.GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN NO OBYEK RETRIBUSI WAKTU LOKASI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
8. 1.Gedung budaya loka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a.umum 07.00 -18.00 - non komersial - komersial 1.050.000,-/hari 1.400.000,-/hari
b.khusus 07.00 -18.00 425.000,-/hari
a.umum 19.00 -24.00 - non komersial - komersial 1.400.000,-/hari 2.000.000,-/hari
b.khusus 19.00 -24.00 500.000,-/hari
1. 2.Bangunan ex. pujasera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.umum 07.00 -18.00 - non komersial - komersial 400.000, /hari 600.000,-/hari
b.khusus 07.00 -18.00 300.000,-/hari
a.umum 19.00 -24.00 - non komersial - komersial 600.000,-/hari 850.000,-/hari
b.khusus 19.00 -24.00 450.000,-/hari
1. 3.Pemasangan papan / panggung reklame Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI WAKTU LOKASI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
a.billboard bertiang di dalam kota - - 25.000,-/m2/bulan
b.billboard bertiang di luar kota - - 20.000,- /m2/bulan
1. 4.Plaza Ikan Tuban
a.Ruang Pertemuan Lantai 2 650.000,- / 8 Jam Dinas Perikanan dan PeternakanKelebihan jam 50.000,- / Jam
b.Ruang Pertemuan Lantai 3 1.000.000,- / 8 Jam Kelebihan jam 100.000,- / Jam
c.Foodcourt Lantai 2 2.000.000,- / tahun
d.Perkantoran Lantai 3 6.000.000,- / tahun
1. 5.RSUD dr. R. Koesma RSUD dr. R. Koesma
a.Ruangan ATM luas 2,6 m2 12.750.000,- / tahun
b.Ruangan Kantor Kas Bank luas 63 m2 43.500.000,- / tahun
1. 6.Bangunan Gudang Sistem Resi Gudang, Rice Milling Unit, dan Pengering 40.000.000,- / tahun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2. 7.Bangunan WC/MCK di Pangkalan Truk Pangkalan Truk Plumpang 1.500.000,-/bulan Dinas Perhubungan
3. 8.Bangunan WC/MCK di Parkir Wisata Kebonsari Parkir Wisata Kebonsari 1.250.000,-/bulan Dinas Perhubungan
4. 2.RUMAH DINAS Tipe Rumah Dinas dan kelas berdasarkan luas tanah dan bangunan sebagai berikut: TYPE KELAS LUAS OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN TANAH BANGUNAN 1 2 3 4 5 A 1 1.001 m2 ke atas 251 m2 ke atas - Sekretariat Daerah - Kecamatan 2 501 m2 s/d 1.000 m2 251 m2 ke atas 3 251 m2 s/d 500 m2 251 m2 ke atas jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd B 1 1.001 m2 ke atas 151 m2 s/d 250 m2 - Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma - Dinas Kesehatan 2 501 m2 s/d 1.000 m2 151 m2 s/d 250 m2 3 151 m2 s/d 500 m2 151 m2 s/d 250 m2 C 1 1.001 m2 ke atas 71 m2 s/d 150 m2 2 251 m2 s/d 1.000 m2 71 m2 s/d 150 m2 3 71 m2 s/d 250 m2 71 m2 s/d 150 m2 D 1 1.001 m2 ke atas 36 m2 s/d 70 m2 2 201 m2 s/d 1.000 m2 36 m2 s/d 70 m2 3 36 m2 s/d 200 m2 36 m2 s/d 70 m2
a.Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik : TYPE KELAS BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 A 1 Rp. 2.250,- x luas bangunan - Sekretariat Daerah - Kecamatan - Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma - Dinas Kesehatan 2 Rp. 2.000,- x luas bangunan 3 Rp. 1.750,- x luas bangunan B 1 Rp. 1.100,- x luas bangunan 2 Rp. 1.000,- x luas bangunan 3 Rp. 900,- x luas bangunan C 1 Rp. 850,- x luas bangunan 2 Rp. 800,- x luas bangunan 3 Rp. 750,- x luas bangunan D 1 Rp. 700,- x luas bangunan 2 Rp. 650,- x luas bangunan 3 Rp. 600,- x luas bangunan
b.Rumah Dinas Dalam Kondisi Kurang Baik TYPE KELAS BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 A 1 Rp. 1.200,- x luas bangunan - Sekretariat Daerah - Kecamatan - Dinas Pendidikan - RSUD dr. R. Koesma - Dinas Kesehatan 2 Rp. 1.000,- x luas bangunan 3 Rp. 900,- x luas bangunan B 1 Rp. 850,- x luas bangunan 2 Rp. 800,- x luas bangunan 3 Rp. 750,- x luas bangunan C 1 Rp. 700,- x luas bangunan 2 Rp. 650,- x luas bangunan 3 Rp. 600,- x luas bangunan D 1 Rp. 550,- x luas bangunan 2 Rp. 500,- x luas bangunan 3 Rp. 400,- x luas bangunan jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd
1. 3.KIOS/LOS NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5
2. 1.Kios di komplek pangkalan truk Pangkalan Truk Plumpang 7.750,- /m2/bulan Dinas Perhubungan
3. 2.Kios di dalam parkir bus wisata kebonsari Parkir Kebonsari 15.000,- /m2/bulan Dinas Perhubungan
4. 3.Los di dalam parkir bus wisata kebonsari Parkir Kebonsari 7.750,- /m2/bulan Dinas Perhubungan
5. 4.Kios di Rest Area Tuban Rest Area Tuban 310.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
6. 5.Kios di Jl. Basuki Rahmad 500.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
7. 6.Kios di Belakang Telkom 200.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
8. 7.Kios Jl. di Belakang Pasar Baru 350.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
9. 8.Kios di Karangwaru / Jl. Gajah Mada
a.Luas 46 m2
b.Luas 51 m2 500.000,- /bulan 550.000,- /bulan Dinas Koperindag
1. 9.Kios di Jl. Hayam Wuruk 350.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
2. 10.Doom Rest Area Komersil Non Komersil 1.500.000,- /hari 1.000.000,- /hari Dinas Koperindag
3. 11.Kios di Eks Terminal Pakah 140.000,- /kios/bulan Dinas Koperindag
4. 12.Kios di Stadion Bumi Wali
a.Ukuran 4 x 4 m
b.Ukuran 8 x 8 m 275.000,-/bulan 550.000,-/bulan Dinas Parbudpora
1. 13.Kios Komplek Pantai Boom
a.Luas 6,25 m2
b.Luas 9 m2 1.946.350,- / tahun 2.802.750,- / tahun Dinas Parbudpora
1. 14.Kios Komplek Pemandian Bektiharjo Depan Belakang 150.000,- / bulan 125.000,- / bulan Dinas Parbudpora
2. 15.Kios di Komplek Goa Akbar 75.000,- /kios/bulan Dinas Parbudpora
3. 16.Kios di Komplek Sunan Bonang 75.000,- /kios/bulan Dinas Parbudpora
4. 4.FASILITAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN NO OBYEK RETRIBUSI LOKASI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5
5. 1.Bangsal pengolahan TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan Dinas Perikanan dan Peternakan
6. 2.Bengkel nelayan TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan
7. 3.Pabrik es TPI Karang Agung 5.500,- /m2/bulan
8. 4.Cold storage TPI Karang Agung 5.500,- /m2/bulan
9. 5.SPDN TPI Karang Agung 5.500,- /m2/bulan
10. 6.Kios penjual ikan TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan
11. 7.Tempat per- baikan jaring TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan
12. 8.Tempat penjemuran ikan TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan
13. 9.Gudang pengepakan TPI Karang Agung 3.500,- /m2/bulan jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd III. PEMAKAIAN PERALATAN/MESIN
14. 1.PERALATAN RUMAH KEMASAN NO OBYEK RETRIBUSI JENIS OBYEK TARIF (Rp) KET OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
15. 1.Mesin Printer L1300 Stiker Biasa 1.100,-/lembar Dinas Koperindag
16. 2.Mesin Digital Printing 1. Stiker Bontax
a.Uk. A3
b.Uk. Folio
1. 2.Stiker Vinil
2. 3.Stiker Vinil Transparan
3. 4.Stiker Glory
4. 5.AP 230
5. 6.AP 120 4.000,-/lembar 2.000,-/lembar 5.750,-/lembar 5.500,-/lembar 850,-/lembar 3.500,-/lembar 3.000,-/lembar
6. 3.Mesin Laminasi Laminasi A3 5.000,-/lembar
7. 4.Mesin Sablon Mesin Sablon Media Datar
8. 1.Uk. > 20 cm
9. 2.Uk. 10-20 cm
10. 3.Uk. < 10 cm 300,-/pcs 200,-/pcs 100,-/pcs Mesin Sablon Cup 300,-/pcs Meja Sablon 1. Uk. > 20 cm
11. 2.Uk. 10-20 cm
12. 3.Uk. < 10 cm 300,-/pcs 200,-/pcs 100,-/pcs
13. 5.Mesin Box
a.Digital Printing
b.Laminasi
c.Pond Kemasan Box
1. 1.Uk. 6x6.5x15
2. 2.Uk. 14x5x6.5
3. 3.Uk. 9x9x12.5
4. 4.Uk. 20x5.5x10
5. 5.Uk. 23x14x5 batik 5.000,-/box 5.000,-/box 5.000,-/box 5.000,-/box 10.000,-/box
6. 6.Mesin Spiral Uk. Spiral Kecil Uk. Spiral Besar 3.000,-/buah 5.000,-/buah
7. 7.Mesin Vertical Packaging 1.000,-/sachet
8. 8.Direct Heat Sealer/Pedal Sealer 1.500,- / jam
9. 9.Vacuum Sealer 2.000,- / jam
10. 10.Continous Band Sealer 2.000,- / jam
11. 2.MESIN PEMBUAT ES BALOK/CURAH NO OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) LOKASI OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5
12. 1.Pemakaian Mesin Pembuatan Es Balok / Curah 60.000.000,- / tahun Dinas Koperindag
13. 3.PEMANCAR RADIO NO JENIS IKLAN DURASI REGULER TIME PRIME TIME OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
14. 1.Spot Iklan 01-30 Detik 10.000,- 15.000,- Dinas Komunikasi dan Informatika2. Spot iklan 01-60 Detik 12.500,- 15.000,-
15. 3.Adlib 01-60 Detik 10.000,- 15.000,-
16. 4.Insert 3 menit 400.000,- 600.000,-
17. 5.Blocking Time 30 Menit 100.000,- 125.000,- jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd
18. 6.Blocking Time 60 Menit 125.000,- 150.000,-
19. 7.Talkshow 60 Menit 300.000,- 300.000,-
20. 8.Live Report 5 menit 250.000,- 300.000,- 1 2 3 4 5 6
21. 9.OB Van Live 60 menit 500.000 1.000.000,-
22. 10.Song Expose 3 menit 300.000 300.000,-
23. 11.Production Free 60 detik 200.000
24. 12.Pemakaian Tower Radio Per bulan 10.000.000
25. 4.VIDEOTRON NO JENIS IKLAN DURASI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN REGULAR TIME (jam 06.00 - 18.00 WIB hari senin s/d sabtu) PRIME TIME (jam 18.00 - 22.00 WIB hari senin s/d jum’at) PRIME TIME /WEEKEND (hari sabtu jam 18.00 - 22.00 WIB; hari minggu jam 06.00 - 10.00 WIB) 1 2 3 4 5 6 7
26. 1.KKoommeerrssiill 3300 ddeettiikk 2255..000000,,-- 3300..000000,,-- 5500..000000,,-- Dinas Komunikasi dan Informatika
27. 2.KKoommeerrssiill 6600 ddeettiikk 3355..000000,,-- 4455..000000,,-- 7755..000000,,--
28. 3.LLaayyaannaann MMaassyyaarraakkaatt 3300 ddeettiikk 1155..000000,,-- 2200..000000,,-- 2255..000000,,--
29. 4.LLaayyaannaann MMaassyyaarraakkaatt 6600 ddeettiikk 2200..000000,,-- 2255..000000,,-- 3300..000000,,--
30. 5.BBlloocckkiinngg TTiimmee 3300 MMeenniitt 115500..000000,,-- 220000..000000,,-- 225500..000000,,--
31. 6.BBlloocckkiinngg TTiimmee 6600 MMeenniitt 220000..000000,,-- 225500..000000,,-- 330000..000000,,-- IV. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT NO NAMA ALAT/JENIS ALAT KAPA SITAS TAHUN PEM- BUATAN TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
32. 1.Tyre Roller 10-12 Ton 1984 175.000,- /jam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2. Buldozer 0,5 M3 1993 400.000,- /jam
33. 3.Buldoser 1,5 M3 2007 120.000,- /jam
34. 4.Drump Truck Mitsubishi 135 PS 5 Ton 1997 160.000,-/hari
35. 5.Excavator PC 200 2008 150.000,-/jam
36. 6.Pemakaian Mesin Gilas Jalan
a.Mesin Gilas 6-8 Ton 1969 80.000,-/hari
b.Mesin Gilas 6-8 Ton 1973 88.000,-/hari
c.Mesin Gilas 6-8 Ton 1975 100.000,-/hari
d.Mesin Gilas 2-2,5 Ton 1982 52.000,-/hari jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO NAMA ALAT/JENIS ALAT KAPA SITAS TAHUN PEM- BUATAN TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 5 6
e.Mesin Gilas 6-8 Ton 1983 100.000,-/hari
f.Mesin Gilas 8-10 Ton 1984 116.000,-/hari
g.Mesin Gilas 0,5-1 Ton 1984 28.000,-/hari
h.Mesin Gilas 10-12 Ton 1997 160.000,-/hari
i.Mesin Gilas 6-8 Ton 2001 180.000,-/hari
j.Mesin Gilas 1 Ton 2011 80.000,-/hari V. PEMAKAIAN LABORATORIUM
1. 1.LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM NO OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 A. Laboratorium Tanah sekali uji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. 1.Speedy Moisture Containts 1.000,-
3. 2.Los angeles test 40.000,- B. Laboratorium Bahan Jalan sekali uji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1. Extration test aspal 11.200,-
4. 2.Bor lapis penetrasi/cordrille 25.000,-
5. 3.Kepadatan lapangan dep 7.000,-
6. 4.Laboratory cbr test 35.000,-
7. 5.Sand cone test 25.000,-
8. 6.Sonding Boring 1.000.000,- C. Laboratorium Beton sekali uji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. 1.Kuat tekan hancur specimen 45.000,-
10. 2.LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP NO OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN 1 2 3 4 A. Uji Air Limbah Cair untuk sekali uji Dinas Lingkungan Hidup1. pH 13.000,-
11. 2.Daya hantar listrik 13.000,-
12. 3.Kekeruhan 26.000,-
13. 4.Kesadahan 39.000,-
14. 5.Oksigen terlarut (DO) winker 39.000,-
15. 6.Oksigen terlarut (DO) komleksiometrik 19.500,-
16. 7.Salinitas 13.000,-
17. 8.Temperatur 6.500,-
18. 9.Warna metode 32.500,-
19. 10.Zat padat terlarut 19.500,-
20. 11.Zat padat tersuspensi (TSS) 39.000,-
21. 12.Aluminium (Al) 32.500,-
22. 13.Kromium (Cr total) 78.000,-
23. 14.Kromium (Cr) +3 28.600,-
24. 15.Mercuri (Hg) 91.000,-
25. 16.Magnesium (Mg) 130.000,- jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN
26. 17.Kalium (K) 39.000,-
27. 18.Kalsium (Ca) 36.400,-
28. 19.Natrium (Na) 143.000,-
29. 20.Arsenik (As) 273.000,-
30. 21.Cadmium (Cd) 65.000,-
31. 22.Besi (Fe) 65.000,-
32. 23.Tembaga (Cu) 65.000,-
33. 24.Nikel (Ni) 32.500,-
34. 25.Seng (Zn) 78.000,-
35. 26.Timbal (Pb) 65.000,-
36. 27.Perak (Ag) 71.500,-
37. 28.Kobal (Co) 65.000,-
38. 29.Mangan (Mn) 65.000,-
39. 30.Amonia (NH3-N) 39.000,-
40. 31.Boron (B) 130.000,-
41. 32.Florida (F) 32.500,-
42. 33.Klorida (Cl) 35.100,-
43. 34.Krom Heksavalen (Cr6+) 32.500,-
44. 35.Nitrat (NO3-N) 32.500,-
45. 36.Nitrit (NO2-N) 32.500,-
46. 37.Total Nitrogen 130.000,-
47. 38.Fosfat (PO4-P) 32.500,-
48. 39.Sianida (CN¯) 32.500,-
49. 40.Sulfat (SO42¯) 39.000,-
50. 41.Sulfida (S2¯) 32.500,-
51. 42.BOD 97.500,-
52. 43.COD 117.000,-
53. 44.Detergen (MBAS) 156.000,-
54. 45.Fenol 123.500,-
55. 46.Karbo Organik Total (TOC) 32.500,-
56. 47.Minyak dan Lemak 65.000,-
57. 48.Zat Organik (Permanganat) 52.000,- B. Uji Parameter Biologi untuk setiap sampel
58. 1.Coliform kualitatif 100.000,-
59. 2.E. Coli kualitatif 75.000,- C. Uji Air Laut untuk setiap sampel
60. 1.Kromium (Cr) 100.000,-
61. 2.Antomoni (Sb) 100.000,-
62. 3.Merkuri (Hg) 130.000,-
63. 4.Tembaga (Cu) 100.000,-
64. 5.Timbal (Pb) 100.000,-
65. 6.Cadmium (Cd) 100.000,-
66. 7.Nikel (Ni) 100.000,-
67. 8.Besi (Fe) 100.000,-
68. 9.Seng (Zn) 100.000,-
69. 10.Perak (Ag) 100.000,-
70. 11.Mangan (Mn) 100.000,-
71. 12.Arsenik (As) 100.000,-
72. 13.Selenium (Se) 100.000,- jjddiihh..ttuubbaannkkaabb..ggoo..iidd NO OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) OPD PELAKSANA PEMUNGUTAN D. Uji Kualitas Udara Ambien untuk setiap titik
73. 1.Amonia (NH3-N) 156.000,-
74. 2.Hidrogen Sulfida 156.000,-
75. 3.Nitrogen Diosida (NO2) 156.000,-
76. 4.Sulfurdioksida (SO2) 156.000,-
77. 5.Total Partikulat (TSP)-Debu 260.000,-
78. 6.Kecepatan Angin 78.000,-
79. 7.Temperatur dan Kelembaban 78.000,-
80. 8.Arah Angin 15.000,-
81. 9.Total Partikulat (TSP)-Debu 24 Jam 950.000,-
82. 10.Klor Bebas 35.000,- E. Pengukuran Kebisingan, Getaran dan Pencahayaan untuk setiap titik
83. 1.Kebisingan lingkungan 390.000,-
84. 2.Kebisingan lingkungan sesaat 78.000,-
85. 3.Vibrasi mekanis 78.000,-
86. 4.Intensitas pencahayaan 78.000,- BUPATI TUBAN, H. FATHUL HUDA ttttdd..

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…