DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 yang memuat perubahan struktur dan besaran tarif retribusi serta penambahan rincian objek retribusi baru dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk mendukung upaya percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan, dan dengan mempertimbangkan rincian obyek retribusi baru, indeks harga, dan perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah; SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DAN BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 178), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan,
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.
(3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
(4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD.
(5)Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
3. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
  1. 4.Penjelasan Pasal 21 huruf j diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
  2. 5.Ketentuan huruf l ayat (1) Pasal 23 diubah dan setelah huruf l ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
1. a.tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. b.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan;
4. d.kontes binaraga;
5. e.pameran;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. h.permainan ketangkasan;
9. i.olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. j.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
11. k.panti pijat dan pijat refleksi;
12. l.diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar; dan
13. m.mandi uap/spa.
(2)Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
1. a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
2. b.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
3. c.Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas:
1. a.jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam dan bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l; dan
2. b.mandi uap/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf m, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
2. b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  1. 7.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 8.Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 13 November 2025 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY Diundangkan di Tuban pada tanggal 13 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI B NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 269-10/2025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN @ CYTA SORJAWIJATI, S.H. Pembina NIP. 19680903 199003 2 008 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini disusun sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah berlaku selama lebih dari 1 (satu) tahun, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 agar tidak kehilangan validitasnya baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara yuridis, perubahan peraturan daerah a quo dilandasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024. Selain putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa kebijakan pemerintahan yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, antara lain:
  3. 1.Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/214/Keuda tentang Penjelasan Terkait Pelaksanaan PP Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 8 Januari 2024; dan
  4. 2.Surat Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S- 141/PK.5/2024 Hal Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos tanggal 4 November 2024. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 ini bertujuan untuk:
  5. 1.meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  6. 2.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah; serta
  7. 3.mendukung upaya percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Dalam perubahan Peraturan Daerah ini, terdapat 2 (dua) materi muatan utama yang mengalami perubahan atau penyesuaian, meliputi:
  8. 1.perubahan ketentuan mengenai Pajak Daerah, dalam hal ini diperlukan penyesuaian terhadap hasil reviu terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 serta penyesuaian terhadap kondisi perekonomian Daerah melalui skema Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan Daerah; dan
  9. 2.perubahan ketentuan mengenai Retribusi Daerah, meliputi:
3. a.perubahan struktur dan besaran tarif retribusi serta penambahan rincian objek retribusi baru dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Retribusi Daerah dalam Lampiran I; dan
4. b.perubahan struktur dan besaran tarif retribusi dan penambahan rincian objek retribusi dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Retribusi Daerah dalam Lampiran II. Melalui perubahan ini, diharapkan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan Daerah yang inklusif dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) Angka 4

Pasal 21

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023