DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai pelestarian Cagar Budaya sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan guna mempertahankan kearifan lokal Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud, dan tujuan; ruang lingkup; tugas dan wewenang pemerintah daerah; kriteria dan penggolongan cagar budaya; pencarian dan penemuan cagar budaya; pemilikan dan penguasaan cagar budaya; tim ahli cagar budaya; register daerah cagar budaya; pelestarian cagar budaya; kerjasama; partisipasi masyarakat; pembinaan dan pengawasan; larangan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan zaman dan peradaban telah mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah, sehingga rentan untuk melunturkan nilai-nilai keaslian dan ciri khas Cagar Budaya itu sendiri;
c.bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pelestarian Cagar Budaya melalui upaya perumusan kebijakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); jdih.tubankab.go.id
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); jdih.tubankab.go.id
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17.Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 tahun 2009 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Yang Dilestarikan.
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: jdih.tubankab.go.id

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Dinas yang menangani bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Tuban.
7.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. jdih.tubankab.go.id
12.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14.Cagar Budaya Daerah adalah Cagar Budaya peringkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Pemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17.Dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Daerah.
19.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
20.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non finansial untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
21.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. jdih.tubankab.go.id
22.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
24.Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
25.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
26.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
27.Register Daerah Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya Daerah berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar Daerah.
28.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya.
29.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.
30.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. jdih.tubankab.go.id
32.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
37.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. jdih.tubankab.go.id
42.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi;
i.transparansi dan akuntabilitas; dan
j.kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah;
b.orang perseorangan;
c.masyarakat;
d.lembaga swadaya masyarakat; dan
e.organisasi kemasyarakatan; dalam pencarian, penemuan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah, baik Cagar Budaya yang ada di darat maupun di air.

Pasal 4

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

a.melestarikan Cagar Budaya yang berada di Daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan guna mempertahankan kearifan lokal Daerah; jdih.tubankab.go.id
b.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
c.memperkuat karakter dan kepribadian Daerah;
d.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
e.mempromosikan potensi cagar budaya Daerah kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.kriteria dan penggolongan Cagar Budaya;
c.pencarian dan penemuan Cagar Budaya;
d.pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya;
e.tim ahli Cagar Budaya;
f.register Daerah Cagar Budaya;
g.pelestarian Cagar Budaya;
h.kerjasama;
i.partisipasi masyarakat;
j.larangan;
k.pembiayaan;
l.penyelesaian perselisihan;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.sanksi administrasi;
o.ketentuan penyidikan; dan
p.ketentuan pidana.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas:

a.merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
b.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya; jdih.tubankab.go.id
c.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
d.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
e.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
f.menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
g.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
h.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
i.melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
j.mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya peringkat Daerah;
b.mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
c.menghimpun data Cagar Budaya peringkat Daerah;
d.menetapkan peringkat Cagar Budaya peringkat daerah;
e.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya peringkat Daerah;
f.menyusun peraturan Pelestarian Cagar Budaya;
g.menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang Cagar Budaya;
i.mengelola kawasan Cagar Budaya;
j.mendirikan atau membubarkan lembaga pelaksana bidang pelestarian, penelitian, dan museum; jdih.tubankab.go.id
k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
l.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya;
m.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
o.menetapkan batas situs dan kawasan Cagar Budaya; dan
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB V

KRITERIA DAN PENGGOLONGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 8

(1)Benda, bangunan, atau struktur dapat ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
1. a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
(2)Benda Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
2. b.benda bergerak atau tidak bergerak; dan
3. c.merupakan kesatuan atau kelompok. jdih.tubankab.go.id
(3)Bangunan atau struktur Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat:
1. a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f.memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…