DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; memuat perubahan antara lain: perubahan ketentuan umum; perubahan persyaratan pendaftaran calon kepala desa;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); jdih.tubankab.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); jdih.tubankab.go.id
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: jdih.tubankab.go.id

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. jdih.tubankab.go.id
12.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13.Pelaksana Harian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Plh Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14.Pelaksana Tugas Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Plt Perangkat Desa adalah perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
15.Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
16.Keputusan Kepala Desa adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
17.Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk pengisian lowongan Perangkat Desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam pengisian Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Calon Perangkat adalah Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan dari hasil penelitian berkas persyaratan. jdih.tubankab.go.id
20.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
21.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24.Bencana non-alam Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas dan berskala besar.
25.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diantara huruf g dan huruf h ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g.1 dan diantara huruf i dan huruf j ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i.1 dan ayat (2) huruf d, huruf i, dan huruf j diubah, setelah huruf l ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; jdih.tubankab.go.id
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
5. e.dihapus;
6. f.sehat jasmani, serta bebas dari narkotika dan obat terlarang;
7. g.berkelakuan baik; g.1 tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.dihapus; i.1 sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili diwilayah kerjanya; dan
10. j.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; jdih.tubankab.go.id
3. c.fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. d.fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
5. e.dihapus;
6. f.fotocopy Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
7. g.surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
8. h.surat Keterangan Catatan Kepolisian;
9. i.surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
10. j.bagi bakal calon yang pernah menjalani pidana penjara dilengkapi dengan surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.dihapus;
12. l.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
13. m.surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya. jdih.tubankab.go.id
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak mendaftar sebagai calon Perangkat Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
(2)Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dihapus.

4.Ketentuan Judul Bagian Kelima BAB V dan Pasal 12 diubah, sehingga Judul Bagian Kelima BAB V dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pegawai BUMN/BUMD dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (4) serta ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Desa membentuk Tim pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur: jdih.tubankab.go.id
1. a.Perangkat Desa;
2. b.Dihapus;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
4. d.tokoh masyarakat.
(1a)Dalam hal situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah unsur dari Satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam hal anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam Tim.
(5)Tim pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

6.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (4b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
(2)Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
(3)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat dan dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan serta dipantau oleh Tim Pengawas.
(4)Materi ujian tertulis disusun oleh Pemerintah Desa dan/atau Tim Pengangkatan setelah dikonsultasikan dengan Camat. jdih.tubankab.go.id (4a) Pemerintah Desa dan/atau Tim Pengangkatan dalam menyusun naskah ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai kemampuan keuangan Desa.
(4b)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), dilaksanakan atas persetujuan Camat.
(5)Tim Pengangkatan menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Kepala Desa.
(6)Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi.

7.Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2)Tugas dan wewenang Tim Pengawas adalah memfasilitasi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
1. a.menyiapkan materi ujian;
2. b.pelaksanaan ujian;
3. c.memantau penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai.
(3)Keanggotaan Tim Pengawas terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer, dan unsur Kepolisian Sektor.

8.Ketentuan Pasal 26 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1 dan huruf b diubah serta setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Perangkat Desa berkewajiban: jdih.tubankab.go.id

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; a.1 mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
b.membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
c.bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya.
1. 9.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan diantara ayat

(4)dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, dan belum dapat dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa Lainnya sebagai Plt Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang berhenti sampai dengan diangkat Perangkat Desa definitif.
(2)Dihapus
(3)Plt. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. jdih.tubankab.go.id (4a) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(5)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Selain mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan menerima jaminan kesehatan, Perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVIIA KETENTUAN LAIN-LAIN dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A, berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…