DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; memuat antara lain: perubahan ketentuan umum; perubahan tarif pelayanan; perubahan biaya penggantian tanda bukti lulus uji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); jdih.tubankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.tubankab.go.id
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); jdih.tubankab.go.id
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01), diubah sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id
1.Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 25 dan angka 26 diubah, angka 12 dan angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. jdih.tubankab.go.id
11.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12.Dihapus.
13.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
14.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor.
15.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
16.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17.Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18.Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.
19.Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
20.Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. jdih.tubankab.go.id
21.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
22.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
23.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
24.Dihapus.
25.Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa kartu pintar/bentuk lainnya dan berupa kertas yang memiliki unsur- unsur pengaman yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.
26.Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang berisi data mengenai nomor kendaraan, Jumlah Beban Berat yang di Ijinkan dan/atau Jumlah Beban Berat Kombinasi yang di Ijinkan, daya angkut orang dan barang, masa berlaku uji kendaraan dan muatan sumbu terberat yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
27.Tidak Lulus Uji adalah kondisi kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
28.Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili. jdih.tubankab.go.id
29.Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
30.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh badan atau perorangan.
31.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
32.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau denda.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap pengguna jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
(2)Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id No. JENIS PELAYANAN BESARNYA RETRIBUSI

1.2. 3.
1.Uji berkala pertama kali, mutasi masuk atau uji berkala perpanjangan dengan penggantian bukti lulus uji:

a.Kendaraan dengan JBB kurang dan/atau sama dengan 3.500 kg.
b.Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg. Rp. 85.000,00 Rp. 100.000,00
1. 2.Uji berkala perpanjangan tanpa penggantian kartu pintas (smart card):
a.Kendaraan dengan JBB kurang dan/atau sama dengan 3.500 kg.
b.Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg. Rp. 60.000,00 Rp. 75.000,00
1. 3.Penggantian bukti lulus uji:
a.Sebelum habis masa uji karena ganti identitas atau rusak dan/atau tidak terbaca.
b.Kendaraan numpang uji keluar wilayah domisili yang kartu uji sudah digunakan 2 (dua) kali masa pengujian. Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00
1. 4.Biaya pelayanan proses mutasi masuk daerah, mutasi keluar daerah, numpang uji keluar daerah, pendaftaran kendaraan baru, perubahan bentuk/ modifikasi dan perubahan fungsi kendaraan wajib uji adalah:
a.Kendaraan dengan JBB kurang dan/atau sama dengan 3.500 kg.
b.Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg. Rp. 30.000,00 Rp. 37.500,00
1. 5.Penggantian identitas dan/atau spesifikasi Rp. 15.000,00 jdih.tubankab.go.id
2. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Apabila terjadi tanda bukti lulus uji hilang, wajib mengajukan penggantian tanda bukti lulus uji.
(2)Biaya penggantian tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: No. JENIS PELAYANAN BESARNYA RETRIBUSI

1.2. 3.
1.Kartu uji berupa kartu pintar/bentuk lainnya. Rp. 150.000,00
2.Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan. Rp. 50.000,00
3.Tanda uji. Rp. 50.000,00 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 2 Maret 2021 BUPATI TUBAN, Ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 2 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, Ttd. BUDI WIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI C NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 31-2/2021 jdih.tubankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya beberapa perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan termasuk yang terkait dengan pengujian kendaraan bermotor maka akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

a.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; dan
b.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji. Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran dimaksud, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah. jdih.tubankab.go.id II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 145

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…