DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; perencanaan; pemberdayaan masyarakat; kemitraan; bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan; sumbangan dan donasi; promosi; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tuban;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); jdih.tubankab.go.id
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 633);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4); jdih.tubankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan adalah perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta baik sebagai kantor pusat/induk maupun kantor cabang atau anak perusahaan yang menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Tuban.
6.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. jdih.tubankab.go.id
8.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya
10.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat FPTJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
11.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
14.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan; jdih.tubankab.go.id
d.partisipasi dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengangaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pembinaan dan pengawasan;
5. e.pelaporan; dan
6. f.sanksi administratif.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh FTJSLP.
(4)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Perusahaan.

Pasal 4

Maksud TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan dalam menjalankan kewajiban terhadap pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Tuban;
b.memberikan kepastian hukum kepada perusahaan dan masyarakat mengenai TJSLP; dan
c.sebagai pedoman perusahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah yang berkelanjutan. jdih.tubankab.go.id

Pasal 5

Tujuan TJSLP adalah:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara dunia usaha, perguruan tinggi Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan media dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.tercapainya tujuan Daerah secara optimal.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipasi yaitu pendekatan melibatkan multistakeholder (banyak pemangku kepentingan) terhadap pemberdayaan dan pembangunan yang dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan yaitu kerjasama yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan berdampak pada perubahan yang lebih baik; dan
c.kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan pada kesamaan dan cara pandang FTJSLP dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1)Program TJSLP dapat berbentuk:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.kemitraan; jdih.tubankab.go.id
3. c.bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
4. d.sumbangan dan donasi; dan/atau
5. e.promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

(1)Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk meningktakan kualitas sumberdaya manusia agar berdaya dan mandiri serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman sesuai dengan nilai- nilai kearifan lokal.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh FTJSLP.
(3)Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa:
1. a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan berupa beasiswa pendidikan formal dan atau non formal warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan baik didalam negeri maupun luar negeri secara penuh;
3. c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; jdih.tubankab.go.id
4. d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesehjateraan sosial;
5. e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
6. f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus

Pasal 9

(1)Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha, mikro, kecil dan menengah masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas;
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
8. h.pemberdayaan kemitraan dengan memperhatikan kelembagaan lokal. jdih.tubankab.go.id

Pasal 10

Program bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…