DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 6 dan angka 12 diubah, dan ditambah 6 (enam) angka yaitu angka 20, angka 21 angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 huruf c dan huruf i diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf p, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j; 5. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a); 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h; 7. Ketentuan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); 8. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah; 9. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat; 10. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan dua Pasal yakni Pasal 20A dan 20B; 11. Ketentuan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A; dst

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, perlu penyesuaian atas perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan bagi anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungaan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN jdih.tubankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Conceming Minimum Age For Admission to Employement (konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worth Forms Of Child Labour (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235); jdih.tubankab.go.id
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social And Cultural Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civics and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); jdih.tubankab.go.id
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention On The Rights of The Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); jdih.tubankab.go.id
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
30.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
31.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
32.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak; jdih.tubankab.go.id
34.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 21);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendidikan Ahlak Mulia (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 30);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri E Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20) diubah sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id
1.Ketentuan angka 6 dan angka 12 diubah, dan ditambah 6 (enam) angka yaitu angka 20, angka 21 angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8.Orang Tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Orang Tua Angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11.Anak Jalanan adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih atau tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. jdih.tubankab.go.id
12.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13.Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang didengar sebagai saksi dalam perkara pidana.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
17.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
18.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. jdih.tubankab.go.id
19.Forum Partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak di Daerah.
20.Anak Yang Memiliki Keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
21.Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
22.Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuhkembang anak secara wajar.
23.Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.
24.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
25.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 huruf c dan huruf i diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf p, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap anak berhak:
1. a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; jdih.tubankab.go.id
2. b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. c.beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
4. d.mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. e.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. f.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. g.menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. h.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. i.memperoleh perlindungan dari:
  1. 1.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. 2.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. 3.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  4. 4.pelibatan dalam peperangan;
  5. 5.pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  6. 6.kejahatan seksual; dan
  7. 7.penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain.
10. j.mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan anak;
11. k.diasuh sebagai anak asuh oleh orang lain apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuhkembang anak;
12. l.diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain berdasarkan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak; jdih.tubankab.go.id
13. m.mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
14. n.memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. o.memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan
16. p.memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
(2)Bagi anak yang berhadapan dengan hukum berhak:
1. a.mendapat perlakuan manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa bagi anak yang dirampas kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
2. b.membela diri dan memperoleh perlindungan dan bantuan hukum secara obyektif dan tidak memihak dalam persidangan yang tertutup bagi umum; dan
3. c.dirahasiakan identitasnya dalam hal anak menjadi korban, sebagai pelaku kekerasan seksual atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.
(3)Disamping memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anak Penyandang Disabilitas berhak:
1. a.memperoleh pendidikan luar biasa;
2. b.memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
3. c.mendapatkan pendidikan khusus bagi yang memiliki keunggulan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. jdih.tubankab.go.id

4.Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
b.membantu secara finansial guna kelangsungan hidup anak yang terlantar dan fakir miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Daerah;
c.memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
d.menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
e.mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
f.menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
g.menyediakan sarana rekreasi kreatif dan pelatihan ketrampilan;
h.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
i.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah; dan
j.kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten Layak Anak.
1. 5.Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. jdih.tubankab.go.id (1a) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
(2)Bagi masyarakat yang mengetahui terjadi atau akan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak agar melaporkan kepada pihak yang berwenang.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. d.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
5. e.melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran;
6. f.melaporkan anaknya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
7. g.melaporkan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual; dan
8. h.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id

Pasal 12

(1)Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
(2a)Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
(3)Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4)Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5)Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

8.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2)Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
(3)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi penyandang disabilitas, anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak jalanan, anak terlantar, anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, traffiking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). jdih.tubankab.go.id

9.Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Orang Tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
(2)Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

10.Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan dua Pasal yakni Pasal 20A dan 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tatacara yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013