DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai biaya transportasi jamaah haji, meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip, tanggung jawab pemerintah daerah; penyelenggaraan ibadah haji daerah; sumber pembiayaan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
9.Peratu.ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 67);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2018 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 92); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah adalah petugas haji yang melaksanakan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kabupaten Tuban.
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban.
7.Daerah asal adalah Kabupaten Tuban sebagai tempat jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi.
8.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dan/ atau Panitia Penyelenggara Haji daerah, dari Kabupaten Tuban ke Embarkasi Haji dan dari Debarkasi Haji ke Kabupaten Tuban.

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyediaan transportasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.untuk mengurangi beban Jemaah Haji; dan
2. b.untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar rangkaian dalam pelaksanakan lbadah Haji berjalan secara aman, tertib dan lancar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Pemberian biaya transportasi Jemaah Haji ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keadilan;
b.profesionalitas;
c.efektifitas;
d.efisien;
e.transparan; dan
f.akuntabel.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Ibadah Haji di daerah bertanggung jawab menyediakan biaya transportasi calon Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
(2)Biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.angkutan jemaah haji;
2. b.angkutan barang; dan
3. c.komponen pendukung lainnya.
(3)Pelayanan transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi, serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:
1. a.kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.jumlah jemaah haji pada tahun berjalan.
(2)Komponen biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

( 1) Pengelolaan biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikelola oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah.

(2)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi calon Jemaah Haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa kepulangan Jemaah Haji.
(3)Ketentuan mengenai pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 7

( 1) Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

(2)Dalam hal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengangkat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai pengangkatan Petugas Penyelenggara lbadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan mengenai biaya transportasi beserta besaran dan rincian biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati.

Pasal 9

Jemaah Haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu} tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tang al 13 Agustus 2019 Diundangkan di Tuban pada tanggal 13 Agustus 2()19 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BUDI WI ANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERIE NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 216-3/2:ll19 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BIAVA TRANSPORTASI JEMAAH HAJJ Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya dan hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimanaPasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Sebagai upaya untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji secara aman, tertib, dan lancar, maka keluarlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam hal menyiapkan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji di Kabupaten Tu.ban yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, profesionalitas, efektifitas efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pengelolaan Biaya Transportasi bagi Jemaah Haji dan sumber pembiayaannya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Hurufa Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan" adalah bahwa Pemberian biaya transportasi jemaah haji harus dilaksanakan secara adil dan merata kepada semua jemaah haji tanpa diskriminasi dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hurufb Yang dimaksud dengan "prinsip profesionalitas" adalah bahwa Pemberian biaya transportasi jemaah haji harus dilaksanakan secara profesional agar tepat sasaran. Hurufc Yang dirnaksud dengan "prinsip efektifitas" adalah bahwa Pemberian biaya transportasi jemaah haji harus dilaksanakan dengan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan yang sebaik baiknya bagi semua Jemaah Haji daerah. urufd Yang dimaksud dengan "prinsip efisien" adalah bahwa Pemberian biaya transportasi jemaah haji harus dilaksanakan secara tertib, aman, cermat dan hemat, baik waktu, biaya dan tenaga. Huruf e Yang dimaksud dengan "prinsip transparan" adalah bahwa Pemberian dan pengelolaan biaya transportasi jemaah haji harus dilaksanakan secara terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah. Huruff Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa Pemberian dan pengelolaan biaya transportasi jemaah haji harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…