DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban; Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. dasar pendirian dan perubahan status badan hukum; b. nama dan tempat kedudukan; c. maksud, tujuan, kegiatan dan bidang usaha serta pengembangan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. organ perusahaan; g. kepegawaian; h. tahun buku dan anggaran perusahaan; i. laporan perusahaan dan penggunaan laba j. kerja sama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset; k. asosiasi; l. penyelenggaraan sistem pengembangan penyediaan air minum; m. tarif air; n. tanggung jawab; o. pembubaran; p. sistem informasi dan peran serta masyarakat; q. pengembangan dan inovasi; r. pembinaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); jdih.tubankab.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); jdih.tubankab.go.id
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
5.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. jdih.tubankab.go.id
7.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Lestari.
8.Dewan Pengawasan adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lestari.
9.Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lestari.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja dan Anggaran “Perumda Air Minum Tirta Lestari” yang selanjutnya disebut RKA “Perumda Air Minum Tirta Lestari” adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis “Perumda Air Minum Tirta Lestari”.
13.Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum Tirta Lestari memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai di luar gaji yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Lestari yang kualitasnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Tarif Air Minum, yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Lestari yang wajib dibayar oleh pelanggan.
17.Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah wadah perhimpunan perusahaan air minum seluruh Indonesia.
18.Jasa Produksi adalah Penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. jdih.tubankab.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.dasar pendirian dan perubahan status badan hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud, tujuan, kegiatan dan bidang usaha serta pengembangan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
f.organ perusahaan;
g.kepegawaian;
h.tahun buku dan anggaran perusahaan;
i.laporan perusahaan dan penggunaan laba
j.kerja sama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset;
k.asosiasi;
l.penyelenggaraan sistem pengembangan penyediaan air minum;
m.tarif air;
n.tanggung jawab;
o.pembubaran;
p.sistem informasi dan peran serta masyarakat;
q.pengembangan dan inovasi;
r.pembinaan;

BAB III

DASAR PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Lestari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14). jdih.tubankab.go.id

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14) diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
(2)Perubahan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan hukum atas aset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
(3)Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan berdirinya Perumda Air Minum Tirta Lestari berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Lestari.
(2)Perumda Air Minum Tirta Lestari menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Lestari berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mengembangkan cabang/unit pelayanan di tempat lain. jdih.tubankab.go.id
(2)Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban meliputi seluruh wilayah Daerah.
(3)Pengembangan cabang/unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN DAN BIDANG USAHA SERTA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Lestari didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pelayanan Air Minum bagi masyarakat secara adil, merata, terus menerus memenuhi syarat kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi perekonomian daerah pada umumnya.

Pasal 8

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta barang dan/atau jasa lainnya yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan. jdih.tubankab.go.id

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari meliputi:

a.menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual air minum dan/atau air bersih sebagai bahan baku air minum;
b.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum dan/atau air bersih;
c.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
d.membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
e.melakukan kegiatan usaha lain di bidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah:
1. a.penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air minum dan/atau air bersih;
2. b.mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;
3. c.menyelenggarakan pelayanan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
4. d.melakukan pengelolaan jenis usaha lainnya.
(2)Pengelolaan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…