DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Sampah Plastik sebagai bagian kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah. memuata antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; kebijakatn dan strategi pengelolaan sampah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan;
c.bahwa sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka sebagai upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik terutama oleh produsen di Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Plastik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); jdih.tubankab.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 55); jdih.tubankab.go.id
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah masyarakat di Daerah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. jdih.tubankab.go.id
7.Sampah Plastik adalah timbulan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, polysterina, polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
8.Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
9.Pelaku Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha/kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi di Daerah.
10.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan beroperasi di Daerah.
11.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam di Daerah yang meliputi bidang: manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pengelolaan Sampah Plastik adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah plastik.
13.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. jdih.tubankab.go.id
15.Lembar Informasi Pengelolaan Sampah Plastik, yang selanjutnya disingkat Lembar Informasi adalah laporan yang berisi upaya yang disusun oleh BUMD, Produsen, Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pasal 2

(1)Pengelolaan sampah plastik di Daerah didasarkan pada kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah.
(2)Disamping kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.kelestarian dan keberlanjutan;
2. b.tanggung jawab;
3. c.keterpaduan;
4. d.manfaat;
5. e.partisipatif; dan
6. f.keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan sampah plastik adalah untuk:

a.melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik; jdih.tubankab.go.id
b.menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
c.menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dari dampak lingkungan yang timbul dari sampah plastik;
d.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang dapat timbul akibat sampah plastik; dan
e.merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Plastik;
b.hak dan kewajiban;
c.insentif dan disinsentif;
d.aksi daerah pengurangan sampah plastik;
e.evaluasi;
f.pendanaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

Pasal 5

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Strategi pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan kinerja melalui:
1. a.pengurangan timbulan sampah plastik; dan
2. b.penanganan sampah plastik. jdih.tubankab.go.id

Pasal 6

(1)Pengurangan timbulan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah;
2. b.upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
3. c.upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha; dan
4. d.upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat.
(2)Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah;
2. b.pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada pada lokasi kerja Perangkat Daerah;
3. c.peningkatan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMD, produsen, pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
5. e.pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik; jdih.tubankab.go.id
6. f.penguatan kelembagaan pengelola sampah plastik di Daerah;
7. g.pelaksanaan kerjasama oleh Perangkat Daerah dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau Pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
8. h.pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Perangkat Daerah di setiap lokasi kerja Perangkat Daerah.
(3)Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD;
2. b.penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada di lokasi kerja Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
3. c.peningkatan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
4. d.pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
5. e.pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/ kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadraaan dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
6. f.pelaksanaan kerjasama oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
7. g.pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD.
(4)Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: jdih.tubankab.go.id
1. a.mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku Usaha;
2. b.memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai;
3. c.meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;
4. d.pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
5. e.pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadraaan dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
6. f.pelaksanaan kerjasama oleh produsen dan pelaku usaha dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
7. g.pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha.
(5)Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
1. a.peran aktif dalam pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan sehari-hari di masyarakat;
2. b.peran aktif untuk menggunakan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan masyarakat;
3. c.penumbuhkembangan partisipasi pada setiap kegiatan seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/DPRD/BUMD; dan
4. d.penumbuhkembangan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau Pemanfaatan kembali sampah plastik. jdih.tubankab.go.id
(6)Penguatan kelembagaan pengelola sampah plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui:
1. a.penguatan kelembagaan terhadap:
  1. 1.bank sampah dan/atau usaha/kegiatan pendaurulangan sampah plastik;
  2. 2.bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terklasifikasi sebagai usaha mikro, kecil dan menengah;
  3. 3.bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah memiliki legalitas sah secara hukum;
  4. 4.bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun; dan
  5. 5.bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terbukti memperlihatkan peningkatan kinerja dalam pendaurulangan sampah plastik selama minimal 2 (dua) tahun terakhir.
2. b.Pemberian fasilitasi:
  1. 1.pembentukan lembaga pengelola sampah plastik dari tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan/atau
  2. 2.pembentukan lembaga pengelola sampah plastik di Kawasan Komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1)Penanganan sampah plastik dilakukan dengan cara:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir sampah.
(2)Kegiatan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai arah kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.tubankab.go.id

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berhak:
1. a.menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik;
2. b.menerima laporan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik melalui pengisian lembar informasi kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
3. c.melaksanakan evaluasi terhadap lembar informasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang disampaikan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidang urusan lingkungan hidup; dan
4. d.menyampaikan masukan terkait perbaikan kinerja dalam pengelolaan sampah plastik kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidang urusan lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban:
1. a.melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, strategi dan rencana aksi Daerah terkait pengelolaan sampah plastik;
2. b.mendorong produsen dan pelaku usaha untuk melakukan upaya pengurangan serta penanganan sampah plastik di wilayah usaha dan/atau kegiatannya masing-masing; jdih.tubankab.go.id
3. c.mendorong dan mendukung masyarakat dalam rangka pengurangan serta penanganan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
4. d.mendorong penggunaan dan/atau penjualan produk alternatif ramah lingkungan manakala produk tersebut telah dinyatakan layak guna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
5. e.memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna, hasil guna serta manfaat guna dalam pembuatan produk ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen dan/atau pelaku usaha terkait pengelolaan sampah plastik.
(3)DPRD dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban untuk:
1. a.mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD;
2. b.mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada pada lokasi kerja DPRD; dan
3. c.meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 9

(1)Produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib:
1. a.mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan; jdih.tubankab.go.id
2. b.meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi kerja produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
3. c.mentaati dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. d.menyusun dan melaporkan kegiatan pelaksanaan pengurangan sampah plastik yang dilakukan; dan
5. e.merancang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengurangan serta penanganan sampah plastik.
(3)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pengurangan sampah plastik meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah dengan cara:
  1. 1.menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin; dan/atau
  2. 2.tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
2. b.pendauran ulang sampah dengan cara:
  1. 1.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  2. 2.menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
3. c.pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Produsen dan pelaku usaha dalam pengurangan timbulan sampah plastik berkewajiban untuk: jdih.tubankab.go.id
1. a.mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;
2. b.memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai; dan
3. c.meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang subtitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;

Pasal 10

(1)Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dan/atau berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik.
(2)Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, produsen dan pelaku usaha.
(3)Masyarakat berhak mendapatkan dukungan dalam rangka fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…