DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan; memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan ruang lingkup; Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. olahraga tradisional; h. seni; i. bahasa; dan j. permainan rakyat. tugas dan wewenang pemerintah daerah; perlindungan; pengembangan; pemanfaatan; pemeliharaan; peran pemerintah desa dan organisasi kebudayaan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah strategis melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tuban; jdih.tubankab.go.id SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); jdih.tubankab.go.id
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya; jdih.tubankab.go.id
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban. jdih.tubankab.go.id
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Tuban.
7.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
9.Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kesenian dan kebudayaan termasuk harkat dan martabat serta hak seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12.Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan oleh Daerah.
13.Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan Bupati dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumberdaya manusia dalam mendukung pelestarian kebudayaan. jdih.tubankab.go.id
14.Jati Diri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
15.Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
16.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur seni dan budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
17.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
18.Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
19.Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah dan mengkaji data, dan/atau informasi seni dan budaya.
20.Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah oleh peneliti bersertifikat atau perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
21.Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan pada masa lalu.
22.Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum.
23.Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa agar tidak rusak atau punah.

BAB II

jdih.tubankab.go.id ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kearifan lokal;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi:
1. a.pelindungan;
2. b.pengembangan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan.
(2)Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa:
1. a.tradisi lisan;
2. b.manuskrip;
3. c.adat istiadat;
4. d.ritus;
5. e.pengetahuan tradisional; jdih.tubankab.go.id
6. f.teknologi tradisional;
7. g.olahraga tradisional;
8. h.seni;
9. i.bahasa; dan
10. j.permainan rakyat.

Pasal 4

(1)Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.rapalan, terdiri atas:
  1. 1.wiwit tandur;
  2. 2.wiwit panen;
  3. 3.wiwit mbatik;
  4. 4.menek bogor;
  5. 5.kupatan sapi;
  6. 6.tolak hujan; dan
  7. 7.memandikan pusaka.
2. b.pantun, terdiri atas:
  1. 1.parikan dan wangsalan sindir;
  2. 2.vokal sandur; dan
  3. 3.kentrung.
3. c.cerita rakyat, terdiri atas:
  1. 1.asal-usul Tuban;
  2. 2.Badrun;
  3. 3.Letda Sucipto;
  4. 4.palagan prambon wetan;
  5. 5.asal-usul watu gajah;
  6. 6.putri nglirip;
  7. 7.lanjar maibit;
  8. 8.Joko Tarub;
  9. 9.sendang ngerong; dan
  10. 10.legenda montong sekar.
4. d.Mitos, terdiri atas:
  1. 1.larangan menjual nasi di Desa Bejagung, Semanding; jdih.tubankab.go.id
  2. 2.larangan membangun rumah bertingkat di Desa Bejagung, Semanding; dan
  3. 3.pantangan membuat rumah menghadap Syech Abdullah. dan
5. e.epos, terdiri atas:
  1. 1.Ronggolawe;
  2. 2.Sri Huning; dan
  3. 3.cariosipun Prabu Rama.
(2)Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan tradisi lisan lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.naskah kita mangko;
2. b.al-qur’an;
3. c.suluk adsam suci;
4. d.cariosipun Prabu Rama;
5. e.serat johor kajul ngaripin;
6. f.suluk wijil;
7. g.babad Tuban; dan
8. h.suluk winangkane.
(2)Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan manuskrip lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

jdih.tubankab.go.id

(1)Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.wiwit tandur;
2. b.kaleman;
3. c.wiwit panen;
4. d.ngideri;
5. e.hari ulang tahun Kong Co Kwan Sing Tee;
6. f.ngemblok; dan
7. g.petung dino.
(2)Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan adat istiadat lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.ruwatan;
2. b.siraman waranggono; dan
3. c.jamasan pusaka.
(2)Ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ritus lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.obat-obatan, terdiri atas: jdih.tubankab.go.id
  1. 1.sumber belerang;
  2. 2.toak asli;
  3. 3.lateg; dan
  4. 4.empon-empon.
2. b.penyikapan terhadap alam, terdiri atas:
  1. 1.penangkal hujan; dan
  2. 2.almanak.
3. c.Makanan, terdiri atas:
  1. 1.ulas-ulas becek;
  2. 2.garang asem;
  3. 3.kare;
  4. 4.jangan menir;
  5. 5.bumbu urap-urap;
  6. 6.bumbu becek;
  7. 7.nasi beras;
  8. 8.nasi jagung; dan
  9. 9.nasi minthi.
4. d.jajanan, terdiri atas:
  1. 1.dumbeg;
  2. 2.serabih;
  3. 3.bubur suro; dan
  4. 4.ampo.
5. e.minuman berupa legen;
6. f.kerajinan, terdiri atas:
  1. 1.ongkek;
  2. 2.pangot;
  3. 3.caluk; dan
  4. 4.bendo (bandeng ngluyur); dan
7. g.busana, terdiri atas:
  1. 1.udeng;
  2. 2.songkok;
  3. 3.baju hitam potong gulon;
  4. 4.celana maro dengkul;
  5. 5.kebaya;
  6. 6.jarit; dan
  7. 7.udet.
(2)Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan pengetahuan tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang jdih.tubankab.go.id ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.kentongan;
2. b.beduq;
3. c.gerabah;
4. d.cikar; dan
5. e.calok.
(2)Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan teknologi tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
1. a.gulat pathol;
2. b.pencak dor; dan
3. c.dagongan.
(2)Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan olahraga tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…