DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai irigasi di kabupaten Tuban. memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan fungsi irigasi; penyediaan air irigasi; hak guna air irigasi; pembagian dan pemberian air irigasi; penggunaan air irigasi; wewenang dan tanggungjawab; lembaga pengelola irigasi; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; rehabilitasi jaringan irigasi; pengembangan jaringan irigasi; pemberdayaan; pengelolaan aset irigasi; pengelolaan aset irigasi air bawah tanah; alih fungsi lahan beririgasi; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; pengaturan irigasi tambak; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di Daerah, diperlukan adanya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, pemeliharaan serta pengendalian pengawasan Jaringan Irigasi yang ada;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah memiliki tugas mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.tubankab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); jdih.tubankab.go.id
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); jdih.tubankab.go.id
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); jdih.tubankab.go.id
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang Irigasi. jdih.tubankab.go.id
5.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
7.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu Jaringan Irigasi.
8.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
9.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
10.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
11.Sistem Irigasi adalah tata kelola irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
12.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di Jaringan Irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
13.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
14.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
15.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Jaringan Irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainya. jdih.tubankab.go.id
16.Garis Sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari Jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
17.Perkumpulan Petani Pemakaian Air, yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakaian air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.
18.Gabungan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
19.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
20.Hak Guna Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan pertanian.
21.Hak Guna Pakai Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan pertanian.
22.Hak Guna Usaha Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
23.Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah.
24.Pengembangan adalah pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
25.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada.
26.Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi. jdih.tubankab.go.id
27.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

(1)Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
(2)Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 3

(1)Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. jdih.tubankab.go.id
(2)Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
(3)Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
(4)Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
1. a.optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi; dan
2. b.andalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 4

(1)Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas atas dasar usulan P3A.
(2)Rencana tata tanam pada Daerah Irigasi disusun oleh Dinas dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
(2)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rencana tata tanam.
(3)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan Daerah Irigasinya.
(4)Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan. jdih.tubankab.go.id

BAB IV

HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 6

(1)Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
(2)Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui P3A.
(3)Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.
(4)Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan.
(5)Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah diberikan berdasarkan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier bagi yang mendapatkannya.

Pasal 7

(1)Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
(2)Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Bupati sesuai permohonan izin pengusahaan air irigasi.
(3)Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian.
(4)Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di Jaringan Irigasi.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi. jdih.tubankab.go.id

BAB V

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

(1)Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas yang membidangi irigasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
(2)Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
(3)Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Rencana pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
(5)Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 9

(1)Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
(2)Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

BAB VI

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

(1)Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.
(2)Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan. jdih.tubankab.go.id
(3)Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh P3A.
(4)Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(5)Perorangan, badan hukum dan badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus mendapatkan izin dari P3A di wilayah itu dan menjadi anggota P3A setempat.
(6)Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(7)Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
(8)Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…