DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

penyelenggaraan reklame yang meliputi perencanaan penempatan reklame, penataan reklame, kewajiban penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame pada jaringan jalan, materi reklame, perizinan reklame, jaminan biaya bongkar, pengendalian dan pengawasan, penertiban, peran serta masyarakat, dan larangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan reklame guna mencapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
c.bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame untuk memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Tuban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan non komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
5.Reklame insidentil adalah Reklame yang konstruksinya menempel pada bangunan atau yang terbuat dari kayu, bambu dan sejenisnya yang masa izinnya berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
6.Reklame permanen adalah Reklame yang konstruksinya bersifat permanen untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan yang masa izinnya berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
7.Reklame papan/billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
8.Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
9.Reklame film atau slide adalah Reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
10.Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul- umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
11.Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12.Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
13.Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan Reklame dalam undangan.
14.Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
15.Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16.Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
17.Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
18.Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
19.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20.Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta tambang pengamanannya.
21.Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang menjadi jalan pada masa yang akan datang.
22.Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
23.Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan Reklame dan atau media Reklame pada lokasi yang hendak didirikan Reklame dan atau media Reklame oleh penyelenggara Reklame.
25.Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Dae rah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar materi Reklame.

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

a.Perencanaan Penempatan Reklame;
b.Penataan Reklame;
c.Kewajiban Penyelenggara Reklame;
d.Penyelenggaraan Reklame pada Jaringan Jalan;
e.Materi Reklame;
f.Perizinan Reklame;
g.Jaminan Biaya Bongkar;
h.Pengendalian dan Pengawasan;
i.Penertiban;
j.Peran Serta Masyarakat; dan
k.Larangan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Penempatan Reklame.
(2)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
1. a.pendataan;
2. b.pemetaan tata letak; dan
3. c.penetapan titik Reklame.
(3)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk Reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain antara lain:
1. a.proporsi;
2. b.keseimbangan;
3. c.daya tarik;
4. d.keberurutan;
5. e.kesatuan; dan/atau
6. f.irama.
(4)Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
1. a.etika, estetika, dan norma;
2. b.keselamatan;
3. c.sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
4. d.kepastian hukum;
5. e.kemanfaatan; dan
6. f.pendapatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENATAAN REKLAME

Pasal 4

Penataan Reklame dilakukan berdasarkan:

a.kawasan Reklame;
b.jenis Reklame;
c.bentuk Reklame;
d.sifat Reklame;
e.konstruksi Reklame; dan
f.tempat Reklame.

Pasal 5

(1)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.kawasan umum;
2. b.kawasan khusus;
3. c.kawasan selektif; dan
4. d.kawasan terlarang.
(2)Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3)Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
(4)Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame terpilih.
(5)Kawasan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.Reklame komersil; dan
2. b.Reklame non komersil.
(2)Reklame komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah media promosi yang bertujuan untuk menginformasikan barang/jasa kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.
(3)Reklame non komersil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b media informasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Pasal 7

Bentuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.Reklame papan/billboard/ videotron/megatron;
b.Reklame kain;
c.Reklame selebaran;
d.Reklame melekat/stiker;
e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f.Reklame udara;
g.Reklame apung;
h.Reklame film/slide;
i.Reklame peragaan; dan/atau
j.Bentuk reklame lainnya.

Pasal 8

(1)Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas Reklame:
1. a.Permanen; dan
2. b.Insidentil.
(2)Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
2. b.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
(3)Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Reklame kain;
2. b.Reklame selebaran;
3. c.Reklame melekat/stiker;
4. d.Reklame film/slide;
5. e.Reklame udara;
6. f.Reklame apung; dan
7. g.Reklame Peragaan.
(4)Penyelenggaraan Reklame papan/billboard/videotron/ megatron dalam bentuk teks berjalan dapat menempel pada Reklame permanen atau bangunan gedung.
(5)Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.
(6)Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1)Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas Reklame:
1. a.kaki tunggal;
2. b.kaki ganda;
3. c.rangka; dan
4. d.menempel.
(2)Reklame kaki tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga hanya satu tiang.
(3)Reklame kaki ganda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
(4)Reklame rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga berbentuk rangka.
(5)Reklame menempel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 10

(1)Setiap pembangunan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…