DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

pemberian insentif dan kemudahan investasi yang memuat kriteria pemberian, bentuk, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian, jangka waktu dan frekuensi pemberian, pelaporan dan evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 162); - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertempat tinggal di Daerah.
6.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dimaksudkan untuk menarik investor agar menanamkan modal di Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan dengan tujuan:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.meningkatkan investasi di Daerah;
3. c.meningkatkan Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi;
b.bentuk insentif dan kemudahan investasi;
c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi;
e.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f.pelaporan dan evaluasi.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja; - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan konstribusi bagi peningkatan pelayanan publik:
e.memberikan konstribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

Pasal 5

(1)Investor yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan dan program strategis dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi.
(2)Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
(3)Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kawasan industri;
2. b.kawasan pariwisata; dan
3. c.kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

Sektor Prioritas yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi meliputi:

a.pangan;
b.infrastruktur; dan
c.energi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memprioritas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
1. a.usaha mikro dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal.

Pasal 11

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…