DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; perencanaan; penyelenggaraan perlindungan; pemberdayaan; pendataan; pembiayaan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b.bahwa nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat tergantung terhadap kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan termasuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban wajib melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sesuai kewenangannya; SALINAN jdih.tubankab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); jdih.tubankab.go.id
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); jdih.tubankab.go.id
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor l8/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/20l7 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57); jdih.tubankab.go.id
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perikanan.
4.Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. jdih.tubankab.go.id
5.Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Penambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
6.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7.Nelayan Kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh gros ton).
8.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
10.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
13.Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan. jdih.tubankab.go.id
15.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
16.Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
18.Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
19.Penggarap Tambak Garam adalah petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
20.Pemilik Tambak Garam adalah petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.
21.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
22.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan dan pemasaran garam.
23.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
24.Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran. jdih.tubankab.go.id
25.Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
29.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
30.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan atau pembudidayaan ikan.
31.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha pergaraman.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; jdih.tubankab.go.id
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
1. a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. c.meningkatkan kemampuan, kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. e.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran;
6. f.mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; dan
7. g.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
(2)Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
(3)Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 4

jdih.tubankab.go.id Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.pemberdayaan;
d.pendataan;
e.pembiayaan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.sanksi administratif.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematik, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan dalam negeri;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana;
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
9. i.tingkat pertumbuhan ekonomi daerah; dan
10. j.jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
(3)Untuk menentukan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1)Strategi perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan jdih.tubankab.go.id dan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
2. b.kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
5. e.pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
6. f.jaminan keamanan dan kesalamatan para nelayan, dan pelaku usaha; dan
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum.
(2)Strategi pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kemitraan usaha;
3. c.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
4. d.penguatan kelembagaan; dan
5. e.pendampingan dan penyuluhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman;
2. b.kemudahan memperoleh sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman;
5. e.pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan jdih.tubankab.go.id
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum.
(2)Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota lain, pelaku usaha, kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Nelayan dan Petambak Garam;
2. b.pengelolaan tempat pelelangan ikan;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(2)Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman meliputi:
1. a.lahan dan air guna keperluan usaha;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
3. c.saluran pengairan;
4. d.jalan produksi;
5. e.jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
6. f.instalasi penanganan limbah; dan
7. g.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
(3)Prasarana pengolahan dan pemasaran antara lain jdih.tubankab.go.id meliputi:
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil perikanan dan pergaraman;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah usaha.
(4)Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berkewajiban ikut serta memelihara prasarana perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman dengan harga terjangkau.
(2)Sarana produksi usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
2. b.alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
3. c.air bersih dan es;
4. d.induk, benih dan pakan;
5. e.peralatan pasca panen;
6. f.pompa air;
7. g.alat angkut;
8. h.alat perata tanah;
9. i.alat ukur suhu dan kualitas air; dan
10. j.alat uji mutu produk perikanan.
(3)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(4)Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: jdih.tubankab.go.id
1. a.lahan;
2. b.saluran pengairan;
3. c.jalan produksi;
4. d.tempat penyimpanan Garam; dan
5. e.kolam penampung air.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
(2)Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya dengan harga yang terjangkau bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi air bersih, es, bahan bakar minyak kepada Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014