DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PROGRAM / KEGIATAN BAB V BESARAN DANA CADANGAN BAB VI SUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN PEMBENTUKANNYA BAB VII PENGELOLAAN DANA CADANGAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang Penyelenggaraan Pemilu (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4721);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2OlS (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56561, sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 5678);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O. Tambahan Lembaran Negara Republik incionesia Nomor 457g);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan A 3 Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 123, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57l7l;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2or4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan l_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peratr-rran pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
16.Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2al4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratura,n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahr_rn 2el1:
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2oo7 tentarrg Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OOT Nomor 03 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahttn 2Ol4 tentang Pembentukan procl-uk Hr_rkum Daerah Kabupaten Ttrlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2or4 Nomor 12 seri E); 2l.Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor g Tahun 2ol4 tentang organisasi da:r Tata Keq'a perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2OL4 Nomor 3 Seri D); Dengan persetuJuan bersama DEWAIT PERWAKILAIT RAI(YA'T DA"ERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATI TULI'NGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetaptan : PERATURAIY DAERAII TEI{TAIT(} PEUBEI{TUKAN DA![A CN)AI{GAIT. BA'B I KETEI|TUAIY I'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kabupaten T[lnngagnng.
4.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala, yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
6.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutn5ra disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9.Satuan Ke{a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 5 pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan keda pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah .
14.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui menambah nilai kekayaan bersih.
15.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakr-li sebagai pengurang nilai kekayaan bersih,
16.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-fa.hun anggaran berikutnya.
17.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam I (satu) tahun anggaran.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati. BAA II RUAITG LINGKT'P Pa:al 2 Ruang iingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.Maksud dan tujuan;
b.Program/kegiatan;
c.besaran dana cadangan;
d.sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;
e.pengelolaan dana cadangan; dan
f.ketentuan penutup. .tr 6 BAB UI MAKST'D DAIT TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati T\lungagung periode Tahun 2Ol8-2O23 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III tahun 2Olg-2O2O yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaJan.

Pasal 4

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan program/kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV

PROGRAU/KTGIATAN

Pasal 5

Program/ kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah:

a.Pemilihan Kepala- Daerah dan Wakil Kepala Daer:ah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018;
b.Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2O2O.

BAB V

BESARAN DANA CADAITGAIS

Pasal 6

Besaran dana cadangan untuk program / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 25.000.O00.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Besaran dana cadangan untuk program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 1 5.000. 0OO.0OO,0O (lima belas milyar rupiah)' Apabila biaya Pemilihan Kepala Daerah dan \'/akil Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol9 - 2O2O melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2\, kekr-tranga-n pembiayaannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran (i)

(2)t.r, diselenggarak€urnya prograrn/kegiatan tersebut' I
(1)Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus {DAK)' Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluara-n tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan'
(2)Penyisihan atas penerimaan daerah yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dianggarkan dalam APBD.
(3)Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabuPaten Tulungagung Tahun 2018 : 1) Tahun anggaran 2015 sebesar Rp'5'000'O0O'O00'00 (lima milYar ruPiah); 2) Tahun anggara-n 2016 sebesar Rp. 1 0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ; 3) Tahun anggaran 2Ol7 sebesar Rp. 1 0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)'
2. b.Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten T\rlungagung Tahun 2019 : 1) Tahun anggaran 2015 sebesar Rp'2'000'O0O'O0O'00 (dua milYar ruPiah); 2) Tahun anggaran 2016 sebesar Rp 4 O0O'000 000'OO (emPat milYar ruPiah); 3) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp'4'O00'000'000'0O (emPat milYar ruPiah); 4) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5 000 000'000'00 (lima milYar ruPiah).
(1)Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas narna Dana Cadangan
(2)
(3)
(4)(s) 8 Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/ kegiatan selain kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 5. Untuk pelaksan:ran kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5, pencairan Dana Cadangan terlebih dahulu dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD. Pencairan terhadap dana cadangan yang akan digunakan dialokasikan pada anggaran SKPD pengguna dana cadangan berkenaan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimalsud dalam pasal 5 telah selesai dilaksanakan terdapat sisa anggaran atas dana cadangan yang telah ditetapkan, maka sisa dana cadangan dimaksud dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah. paral 9 Daiam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(2)Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah .iumlah dana cadangan. Portofolio ssbagaimans dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Deposito
2. b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. c.Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
4. d.Surat Utang Negara (SUN)
5. e.Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Penatausahaan peiaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.
(6)
(1)
(3)
(4)9

BAB VII

PTNGELOLAAN DAI{A CADAI{GAI{ Paral 8

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungiawaban penggunaan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAA VNI X TENTUAI{ PEXUTUP Paral 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten I\rlungagung. Ditetapkan di T\rlungagung pada tanggal 31 Agustus 20 BUPATI h Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 7 Desember 2Ol5 SEKRETARIS DAERAH Ir. IITDRA FAUZI. MU Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006 le mbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 257- r0/201s 10 PENJELIISAN ATAS PERATURAN DATRAH NABI'PATEII TULUI{GAGT'I|G t{oMoR 10 TArIUlt 2015 TENTAITG PTMBEI| TT'KAN DANA CADAITGAN TIMUM Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan N{enteri Dalam Negeri }{omor 13 Tahun 2006 ientang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telal diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011, maka Pemerintah Daerah pada dasamya dapat membentuk Dana cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran' Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O18, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RepubliklndonesiaTahunlg45danperangkatketentuanperaturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus iitrt "*rr"t"n oleh Pemerintah Daerah dan seluruh ralryat Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud. Pemilihan Kepala Desa secara serentak merupakan pelaksanaan kedaulatan ralcyat di desa dalam rangka memilih kepala desa sesuai amanat undang- undangNomor6Tahun2014tentangDesa,PeraturanPemerintahNomor43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2ol4tentangDesa,sertaPeraturanMenteriDalamNegeriNomorl12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2019- Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahw:a dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatin Tiriungagung Tahun 20i8 dan Perniiihan Kepala DesaSerentakse-KabupatenTulungagungTahun20lgdibebankanpada APBD. Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan xepJa baerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten T\lungagung Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2olg cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaandanapadaAPBDmakaperluuntukmembentukDanaCadangan Daerah. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

CukuP Jelas. II

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…