DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.029.863.115.180,95
2.Belanja Daerah Rp. 2.037.562.852.677,65 Surplus / (Defisit) Rp. (7.699.737.496,70) 8
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 7.699.737.496,70
b.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 7.699.737.496,70 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 213.009.488.569,75
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.281.942.394.282,20
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 534.911.232.329,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 53.873.000.000,00
2. b.Reribusi Daerah sejumlah Rp. 18.489.705.805,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 2.915.868.764,75
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 137.730.914.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 79.902.137.282,20
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.111.457.117.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 90.583.140.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 107.153.422.420,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 427.757.809.909,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,00
6. f.Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,00 9

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.465.539.659.337,65
2. b.Belanja Langsung Sejumlah Rp. 572.023.193.340,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.250.140.122.500,43
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 33.188.700.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.684.960.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 12.507.000.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 155.518.876.837,22
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 60.781.939.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 334.530.129.087,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 176.711.125.253,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 7.699.737.496,70
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 6.814.806.190,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 884.931.306,70
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00 10
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang 11 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

(1)Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulungagung mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.
(2)Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. 12
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 10

(1)Pendanaan keadaan darurat yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan kepada DPRD.
(2)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
(3)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(4)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 13

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 18 Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…