DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mencegah dan menanggulangi pencemara dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat limbah. memuat antara lain: ketentuan umum; jenis limbah B3; kewenangan pemerintah daerah; pengelolaan dan pengendalian; penanggulangan dan pemulihan; tanggap darurat; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; kerjasama; pembiayaan; sanksi administratif;

Isi peraturan

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan 83 dan/atau menghasilkan Limbah 83 wajib melakukan pengelolaan Limbah E}3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain yang sudah mendapat izin dari Bupati. Dalam hal 83 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah El3. Baglan Kedua Pemantauan dan Pel,aporan

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah E|3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah 83 yang sama s€cara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah E}3 sekurang-kurangnya I (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium. Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan /atau karakteristik Limbah 83 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah 83 wajib melakuran pengujian kembali. Pengujian Limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi. Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati. Paeal 9

(1)Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah 83 wajib:
1. a.memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah E}3; b' melaksanakan pengelolaan Limbah El3, termasuk reduksi Limbah 83:
2. c.memiliki sistem tanggap darurat;
3. d.melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah 83: dan
4. e.melaksanakan pemulihan pencemarErn akibat Limbah 83.
(2)selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
1. a.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah 83;
2. b.jenis, karalteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah 83 kepada pengelola bedzin;
3. c.nama pengangkut Limbah 83 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengorah dan/ atau penimbun Limbah 83; (l) (21
(3)
(4)9
1. d.nama pengumpul dan/atau pemanfaat dartlatau pengoLah dan/atau penimbun Limbah E}3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3: dan
2. e.neraca Limbah 83.
(3)Catatan sebagai64la dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Baglan Kettga Penylmpanan Llmbah Bil Pesal 10
(1)Kegiatan penyimpanan Limbah B3 ditempatkan pada TPS Limbah 83 untuk janeka waktu paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berjzrn.
(2)Dalam hal Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah 83 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
(3)Dalam hal limbah 83 yang dihasilkan adalah limbah 83 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah 83 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Laporan Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan. Paral 11 (l) Penyimpanan Limbah E}3 sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 hanya dapat dilaksanakan pada Tps Limbah 83 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
(2)Pemilihan lokasi rPS Limbah E|3 sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus mampu mencegah dampak yang ditimburkan terhadap ringkungan sekitarnya.
(3)TPS Limbah 83 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) ienis dan/atau karalrteristik Limbah E|3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
(4)Standar konstruksi rPS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10 Baglan Keempat Pengumpulen Llmbah 83 Pa:al 12
(1)Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah 83 yang dapat dimanfaatlan dan/ atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
(2)Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.
(3)Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah El3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah 83 untuk jangka waltu paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berizin.
(4)setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiata.n utamanya berupa pengumpulan Limbah 83 wajib memiliki:
1. a.laboratorium analisis atau alat analisis Limbah 83 dilokasi kegiatan pengumpulan Limbah 83;
2. b.tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah E}3;
3. c.dana penjaminan dan pemulihan pencemaran.
(5)Segala dampak yang diakibatlan dari kegiatan pengumpulan Limbah 83 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul, Paral 13
(1)Pengumpulan Limbah Et3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
(2)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang witayah atau Rencana Detail rata Ruang Kota;
2. b.dilengkapi dengan dokumen pengelolaan tingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.letak tempat pengumpulan Limbah 83 berada di luar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang_undangan tentang sunge.i ;
4. d.lokasi bebas dari banjir; dan
5. e.jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit radius 5o (limapuluh) meter.
(3)Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari I (satu) jenis Limbah E!3.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar pengumpulan Limbah E}3 diatur dalam peraturan Bupati. 11 Paral 14 (l) Pengumpul Limbah 83 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengelolaan Limbah 83;
2. b.memiliki sistem tanggap darurat;
3. c.melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
4. d.melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah El3.
(2)Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengumpul Limbah 83 wajib membuat catatan tentang:
1. a.jenis, karalcteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah 83 dari penghasil Limbah 83;
2. b.jenis, karaliteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah 83 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 yang berizin;
3. c.narna pengangkut Limbah E!3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah Et3 yang beriztn;
4. d.nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah E}3 dengan melampirkan dokumen Limbah 83; dan
5. e.neraca Limbah 83.
(3)Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang. BABV PERIZII{AIT Baglan Kesatu Wewenang Penerbltan Perizlnan Paral 15
(1)Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah El3 skala Kabupaten.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan mekanisme dalam penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati' Baglan kedua Jenls Izln Paral 16
(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah 83 wajib melakukan pengelolaan limbah 83.
(2)Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah 83 dan/ atau pengumpulan limbah 83 wajib memiliki izin dari Bupati'
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: t2
1. a.izin penyimpanan sementara limbah 83;
2. b.inn pengumpulan limbah 83 skala Kabupaten. (41 lzir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas narna penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah 83 dan /atau pengumpulan limbah 83. Pa$l 17
(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan dalam bentuk Keputusan BuPati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring sedikit memuat tentang:
1. a.identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat
2. b.bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
3. c.sumber limbah 83;
4. d.jenis pengelolaan limbah 83 yang meliputi penyimpanan sementara limbah 83 atau pengumpulan timbah 83; e.lokasi/areakegiatanpenyimpanansementaralimbahEl3atau PengumPulan limbah Et3;
5. f.jenis dan karakteristik limbah E}3;
6. g.kewajiban Yang harus dilakukan;
7. h.persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
8. i.masa berlaku izin;
9. j.sistem Pengawasan;
10. k.sistem PelaPoran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Baglan k€tiga Tata c-era ilemPeroleh lzln Paral 18
(1)Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pemohon.
(2)Permohon an i,irn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
3. c.kegiatan yang dilakukan;
4. d.lokasi tempat kegiatan;
5. e.nanna dan alamat penanggung jawab kegiatan;
(1)(21 13
1. f.bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
2. g.spesifrkasi alat pengelolaan limbah;
3. h.jumlah dan karakteristik limbah 83 yang dihasilkan atau disimpan;
4. i.menyediakan alat pencegah pencemaran Limbah 83.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai t:..ta' cara permohonan izrn dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati. Paral 19 Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang. Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah 83;
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
3. c.melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah El3: d.melaksanakanevaluasiterhadapproseduroperasistandar pengelolaan limbah Et3; e.melaksanakanevaluasiterhadapjenisdanatauvolumelimbah83.
(3)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berwenang.

Pasal 20

Jangka waktu dan mekanisme penerbitan keputusan pemberian izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan BuPati. Paral 21 Apabila berdasarkan hasil penilaian, pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin' pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh sKPD yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

(1)(21
(1)Pemberian i^r sebagFimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diterbitkan apabila pemohon inn telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
(2)Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
(3)Penolakan inn sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan palinglambatT(tqjuh)harikerjasejakpemohonizintidakbisa memenuhipersyaratansecaraadministrasidan/atausecarateknis. Paral 23
(1)Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2\ disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluamya keputusan penolakan'
(2)Keputusanpenolakani^fidisertailaranganuntukmelakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah 83'
(3)Pemohon vrn yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru' Baglan Kellma ilata BerlalunYa lzln Peal24
(1)IzinPenyimpananSementafaLimbah83danlzinPengumpulanLimbah83 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak te{adi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)' (2|Izinyangtelahhabismasaberlakunyadapatdiajukanpermohonanizinbaru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir'
(3)DaramhallzinPengumpulantelahhabismasaberlakunya,maka pihak pemegan g izin w4iib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku'

Pasal 25

(1)Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini: a.terjadiperubahansebagaimanadimaksuddalamPasal19ayat (2t;
1. b.pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; (21
(3)t5
1. c.berakhirnya kegiatan atau pemegang izrn tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
2. d.adanya pencabutan izin. Dalam hal E1n tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d dilaksanakan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan izin.

Pasal 26

pencabutan iain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui sKPD yang Berwenang dengan mekanisme sebagai berikut :

a.pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing- masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
b.apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegan g vn, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu tertentu; dan
c.jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dantidakadaupayaperbaikan,makadilaksanakanpencabutanizin. Paral 27 Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini: a.usahadan/ataukegiatanpemegangizindapatmembahayakankepentingan umum;
b.perolehan izin ditakukan dengan cara melawan hukum;
c.adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharu skan pencabutan izilr. Baglan Keenam Penrbahan lzln Panl 28

(1)Penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonanperubahanizinapabilateqjadiperubahanterhadapsalah satu unsur di bawah ini:
1. a.identitas pemegang ijin;
2. b.akta pendirian badan usaha;
3. c.narna limbah B3 Yang disimPan;
4. d.lokasi tempat penyimpanan limbah 83; dan/atau (21
(3)16
1. e.desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah 83. Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan. Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama. Paral 29 Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, penyimpanan dan pengumpulan limbah 83, permohonan izin baru.
(2)
(3)
(4)karakteristik, dan/atau cara pemohon wajib mengajukan
(1)Penghasil Limbah 83 wajib memiliki sistem tanggap darurat' PenanggungjawabpengelolaanLimbah83wajibmemberikaninformasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (21kepada masyarakat' Penghasil dan/ atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/ataupenimbunLimbah83berizinwajibsegeramelaporkantumpahnya bahan Limbah El3 ke media lingkungan kepada SKPD yang Berwenang' pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dart pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh SKPD yang Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan' (s)
(1)(21 Paral 31 Penghasil Limbah 83 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya. Dalam hal penghasil Limbah 83 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah 83 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala sKPD yang Berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan btaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah 83 yangbersangkutan' Pilal 32
(1)Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya'
(1)l7
(2)Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
1. a.pemasangan simbol pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah 83 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
2. b.sistem ventilasi;
3. c.Alat Pemadam APi Ringan (APAR);
4. d.tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah 83 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
5. e.alat bantu keselamatan / Keselamatan dan Kesehatan Ke{'a (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
6. f.fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah 83' Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangandibidangperlindungandanpengelolaanlingkungan hidup. BAB VUI PTUBtrTAAIT DAI{ PEI(GAWASAIT Bagtan Kesatu Umum Passl 34
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara telcris operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.
(3)Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan. Baglan Kedua Pomblnaan Paral 35
(1)Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah 83 sesuai kewenangannya. (2\ l8
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi mengenai peraturan perundang-undanganyangberkaitan dengan pengelolaan Limbah 83;
2. b.mendorong upaya reduksi Limbah E}3;
3. c.mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
4. d.menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah 83;
5. e.penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bulrti bahwa pengelolaan limbah 83 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah E}3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baglan Ketlga Pengawasan Pa:al 36 (l) Bupati melalsanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
7. a.persyaratan yang tercantum dalam izin;
8. b.persyaratan teknis pengelolaan Limbah 83 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan; dan
9. c.ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang Berwenang atau PPLHD.
(3)PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang Berwenang. Paral 37
(1)PPLHD sebagai66la dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (41, berwenang:
1. a.memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penirnbunan Limbah 83;
2. b.mengambil contoh Limbah 83, dokumen administrasi Limbah 83;
3. c.meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah El3;
4. d.melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
5. e.memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah 83;
6. f.memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah 83; dan/atau 19
7. g.menghentikan pelanggaran tertentu.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
(4)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD. Paral 38 Ketentuan mengenai tata cafa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAIT SERTA T,ASYARANAT

Pasal 39

(1)Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untukberperanalrtifdalampengelolaandanpengendalianLimbahE}3.
(2)Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat'
(3)PemerintahDaerahdapatmemberikandukungandalamrangkaperanaktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)'
(1)Bupati dapat menyelenggarakan keq'asama antar daerah dalam I ^ pengendalian dan pengelolaan Limbah 83'
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a.mencegahdanmenindakperpindahanLimbah83daridankedaerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan; b.meningkatkanhubungankoordinasiantardaerahdalampengelolaan Limbah 83; dan c.tujuanlainnyasesuaidengankepentingandaerahdalampengelolaan Limbah 83.
(3)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dituangkanPerjanjian Ke{asama.
(1)Segalabiayauntukmemperolehizindibebankankepadapemohonizin. 20 (21 Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya evaluasi teknis untuk proses perizinan.
(3)Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah 83 yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
(4)Untuk biaya pengelolaan limbah 83 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB XII

SAIVSI ADMIITISTRASI

Pasal 42

. (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi. (21 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan;
c.Pencabutan izin'

(3)Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.

BAB XIII

K TEIYTUAIT PTITUTT'P

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'

Pasal 44

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' 22 PEI{.tELASAN ATAS PTRATI'RAIT DAERAII I{ABI'PATEI{ TULUNGAGT'I{G I{OMOR 14 TAHUN 2015 TEI{TAXG PENGELOL/IAN DAIT PENGEITDALIAIT LIMBAH BAIIAII BERBAIIAYA DAIT BERACUIT I. I'MUM Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan 83. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia' Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori 83, maka resiko tedadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang- undangan telahdilakukan,baikyangsecaralangsungterkaitdenganpencegahandan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam' Misalnya' undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-UndangNomor32Tahun20ogtentangPerlindungandanPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)' Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintalrDaerah,PeraturanpemerintahNomorlolTahun2014 tentangPengelolaanLimbahBahanBerbahayadanBeracun,danperaturan perundang-undangan lainnYa. Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan.BeberapasebabyangmengakibatkanpencemarandiDaerahantara lain:

1.Limbah industri batjk, tekstil, Limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
2.Industri dan pabrik kulit, sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinnYa;
3.Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama; 23
4.Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
5.Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah- sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah 83 di Daerah selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan seb"gai berikut:
1.Penghasil Limbah 83 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit' Puskesmas. Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2.Penghasil Limbah 83 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industi batik;
3.Penghasil Limbah 93 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry; 4.PenghasilLimbah83dariBandaradanBengkelkendaraan,sepertisisaoli bekas dan sisa air aki bekas;
5.Penghasil Limbah 83 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
6.Penghasil Limbah 83 dari industri kreatif atau Home Made dan
7.Handicraft; 8.PenghasilLimbahB3darirumahtangga'antaralain:lampubekas'baterai bekas, dan sprayer. Menurut hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup Daerah menyebutkan, setida}nya ada empat persoalan utama terkait dengan persoalan Limbah 83 di Daerah, Yaitu: Belum adanya kemampuan pihak pengusaha untuk melakukan pengolahan Limbah B3 dengan baik' Kemampuan pihak pengusaha ini sesungguhnya erat kaitannya dengan kesadaran hukum' Namun kepatuhan terhadap aturan hukum itupun terkait dengan pengetahuan yang biasanya diserap melalui ada tidaknya sosialisasi suatu peraturan hukum; Belum tersedianya lokasi untuk melakukan pengelolaan 83 dan Limbah 83, baik yang di fasilitasi oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Daerah yang melihat urgensinya pengaturan Limbah El3. Kurangrrya daya tarik pemerintah dan pengusaha boleh jadi karena Kabupaten Tulungagung tidak merupakan kota industri. Sehingga dalam kalkulasi dampak Daerah tidak tergolong wilayah industri berat. Itulah sebabnya pihak pemerintah baru saat ini terdorong untuk mengelola dampak 83 secara lebih serius; Tidak terkontrolnya pembuangan Limbah 83 dari pelaku usaha ke media lingkungan; Belum tersedianya perangkat hukum di daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian . 1. 2. J. 4. 24 Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengajukan suatu langkah konseptual dan strategis dalam penanggulangan Limbah 83 secara lebih baik, di masa mendatang. Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengeloLaan atas Limbah 83. oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah 83 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah 83 di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebljakan pemerintah. II.Pacal Deml Paral Pasal I Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) huruf a. Asas tanggung jawab negara adalah:

l.negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
1. 2.negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. 3.negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menirnbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. huruf b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesannanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. huruf c Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. hurufd. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. huruf e. 25 Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. huruf f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancarnan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. huruf g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. huruf h. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. huruf i Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. huruf j Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. huruf k Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. huruf I Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. hurufm Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efi siensi, dan keadilan. huruf n Asas otonomi daerah addah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurua sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup JeLas ^

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…