DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia; memuat antara lain: ketentuan umum; azas, prinsip dan tujuan; hak dan kewajiban; pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; sektor formal; sektor non formal; pelayanan pendidikan dan pelatihan; perlindungan sosial; bantuan sosial; kelembagaan dan koordinasi;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Pasal 18 ayat {6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); l,^ 3. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan la.njut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37961; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49671; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72); Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a|; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO4 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan la.njut Usia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaS1); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2ol2 Tentang Penyelenggara€rn Kesejahteraan Sosial (Irmbaran Negara 4. 5. 6. 7. a, 8. 9. 10. 12. 13. 3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO4 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang l,srnfaga-l,embaga Kesejahteraan lanjut Usia;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah l,anjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
19.Keputusan Menteri Peke{aan Umum Nomor 3O/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Asesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2O07 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 20O7, seri E ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KESBJAHTERAAN LANSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4.Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas'
5.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para l,ansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6.l,ansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan peke{aan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa'
7.Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nalkah 4 sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8.Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
9.Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para la.nsia. l0. Lembaga Kesejahteraan Sosial tanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia.
11.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar l.ansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13.Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup [.ansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para [.a.nsia.
15.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi L,ansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16.Masyarakat adalah peror€rngan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. l7.Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18.Dunia Usaha adalah adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19.Panti werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.

BAB II

AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berazaskan

a.keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b.kekeluargaan;
c.keseimbangan;
d.keserasian; dan
e.keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip :

a.kemandirian;
b.keperansertaan;
c.kepedulian;
d.pengembangan diri; dan
e.kemartabatan.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk :

a.memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
b.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
c.memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada T\rhan Yang Maha Esa;
d.meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
e.meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)I"ansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berupa penyelenggaraan pelayanan yang meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan keqia;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungansosial;
8. h.bantuan sosial.
(3)Bagi lansia tidak potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c, huruf d, dan huruf h. (a) Bagi lansia potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.
(5)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing- masing.

Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(1)
(2)6

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a.lansia, atau kelompok lansia yang befasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
b.perorangan, kelompok, keluarga, organisasi / lembaga dan badan usaha yang be{asa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan l,ansia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN Bagial Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tlrhan Yang Maha Esa. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggaralan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keya}jnannya masing-masing, meliputi:

a.bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
b.penyediaan Aksesibilitas pada tempat peribadatan.

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan der4iat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayalan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan (promosi Kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain:
b.upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric / gerontologr ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
c.pengembangan lembaga perawatan lansia dan peningkatan Sumberdaya manusia Kesehatan geriatric;
d.pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang terintegrasi dengan program pelayanan Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit. Pengembangan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi lansia yang tidak marnpu, dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
(1){21
(3)
(1)7 peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pelayanan kesempatan keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalannan yang dimiliki. Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorang€rn, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21, dilaksanakan melalui kebiiakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…