DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten T\rlungagung.
5.Masyarakat miskin adalah masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
6.Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lemb"ga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 201r tentang Bantuan Hukum. 8' Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelalsanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 58, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyalcrya jumlah penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum sebag:imana dimalsud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(4)Mahasiswa fakultas hukum segagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegar.

Pasal 5B

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {21 dilakukan dengan cara :

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 5C

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokai, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup eimberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.inves'igasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum; mediasi: negosiasi; pemberdayaan masyaralat; pendampingan di luar pengadialan; dan/atau drafting dokumen h ukum. e. f. c. h. i.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masahhnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum danatau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
f.mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan I pasal yaitu pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Dalam hal pemberi bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri.
(2)Dalam hal tedadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti.
(3)Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima bantuan hukum, maka perjanjian pemberian bantuan hukum dibatalkan. (a) Datam hal terjadi pembatalan pe{anjian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak diberikan anggaran bantuan hukum.

5.Ketentuan ayat (21 Pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(l) untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
2. b.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagri pengganti surat keterangan miskin;
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar_benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi. 4. ,F 5
  1. 6.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan I (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 2lA
(1)Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaislan4 dimaksud dalam Pasal 2l diberikan per perkara atau per kegiatan.
(2)Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
(3)Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatal paling sedikit I (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasc.l 22 dihapus :

Pasal 22

Dihapus

8.Ketentuan Pasal 23 dihapus:

Pasal 23

Dihapus

9.Ketentuan Pasal 24 dihapus:

Pasal 24

Dihapus

10.Ketentuan ayat(21 Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (l) huruf b, ayat (21 dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi Administrasi selagaiman4 dimaksud pada ayat (l) berupa : teguran tertulis; membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum; menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan/atau tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnva. a. b. c. d. 6
(3)Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada.tanggal 3l Agustus 2015 Diundangkan di T\rlungagung pada tanglal 2l Desember 2015 SEKRETADIS DAERAH IT. INDRA FAUZI. ItrM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 8 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH l5/2015 KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 262- PEI{.'TI.ASAI| ATAS PERATT'RAX DATRAH KABT'PATtsII TULUI{GAGT'TG rouoR ls TAIrur 2015 TEI|TAI{G PERI'BAIIAN ATAS PERATT'RAIT DATRAII KABT'PATEN TI'LUICGAGUilG I|OMOR 25 TAHUI| 2012 TEI{TAITG BAITTUAI{ HI'I(T'U UIYTT'K MASYARAKAT UISXII| uuuil Dalam rangka mewujudkan prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten T\.rlungagung, maka setiap penduduk yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkara hukumnya dan hak untuk didampingi advokatbaik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendampinginya dalam menyelesaikan perkara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol1 tentang Bantuan Hukum berhak mendapatkan batuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh Negara. Di Kabupaten T\rlungagung, dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, namun demikina sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2Ol3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Peraturan Daerah tersebut. PASAL DEUI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. I

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…