Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan raya.
5' Tim Evaluasi adarah rim yang menilai serta mengevaruasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
6.Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yzrng menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiataa, pemukiman dan infrastruktur.
7' Bangkitan/Tarikan ralu Lintas dan Angkutan Jalan adarah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata _ rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. 4
8.Analisis Dampak la.lu Lintas untuk selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk men€rmpung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
ll.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanf,aatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. L2. Jalan adalah seluruh bagran jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkap€rnnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jatan rel dan jalan kabel. 13' Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan' dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN