DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas; meliputi : Ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur; kriteria ukuran; dokumen penyusunan andalalin; sertifikasi tenaga ahli; penilaian dokumen hasil andalalin; tindak lanjut andalalin; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan raya. 5' Tim Evaluasi adarah rim yang menilai serta mengevaruasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
6.Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yzrng menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiataa, pemukiman dan infrastruktur. 7' Bangkitan/Tarikan ralu Lintas dan Angkutan Jalan adarah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata _ rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. 4
8.Analisis Dampak la.lu Lintas untuk selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk men€rmpung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. ll.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanf,aatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. L2. Jalan adalah seluruh bagran jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkap€rnnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jatan rel dan jalan kabel. 13' Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan' dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.
(2)Tujuan dari Andalalin :
1. a.memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasanl b' menentukan bentuk peningkatan/perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengemb€rnga.n baru; c' menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah, dan lokasi akses serta alternatif peningkatan perbaikan;
2. d.mengidentilikasi masalah-masarah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proses yang diusulkan;
3. e.sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajeman dan rekayasa lalu lintas; dan I 5
4. f.menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu bangunan.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Bagran kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 3

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru : atau pengembangan.
(3)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
1. a.Kegiatan perdagangan;
2. b.Kegiatan perkantoran;
3. c.Kegiatan industri;
4. d.Fasilitas pendidikan :
  1. 1.Sekolah atau universitas;
  2. 2.Lembaga kursus;
5. e.fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.Rumah sakit;
  2. 2.Klinik bersama; -
  3. 3.Bank.
6. f.Stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.Hotel;
8. h.Gedung pertemuan;
9. i.Restoran;
10. j.Fasilitas olahraga ( indoor atau out door)
11. k.Bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.Pencucian mobil; dan/atau
12. m.Bangunan lainnya;
(4)Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Perumahan dan permukiman;
2. b.Rumah susun dan apartemen;
3. c.Asrama;
4. d.Ruko; dan/atau
5. e.Permukiman lainnya; 6
(5)Infrasruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :
1. a.Akses ke dan dari jalan tol;
2. b.Pelabuhan;
3. c.Bandar udara;
4. d.Terminal:
5. e.Stasiun kereta api;
6. f.Pool kendaraan;
7. g.Fasilitas parkir untuk umum;
8. h.Jalan layang (flgouet);
9. i.Lintas bawah (under pa.ssl;
10. j.Terowongan (tunnetl; dan/atau
11. k.I nfrastruktur lainnva:

Pasal 4

(1)Ikiteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan lantai bangunan.
(2)Ikiteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
1. a.Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam atau diterima untuk dididik; atau
2. b.Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu. ,-.
(3)Kriteria renca.na pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimasudkan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
1. a.Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama ; atau
3. c.Luas bangunan, untuk bank.
(4)IGiteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalatin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(6)IGiteria rencana pembangunan restoran selagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wqjib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk. I
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau out doot) sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
(8)Ikiteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf k dan I yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

(l) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dfunaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.

(2)Kriteria rencana pembangunan asranna ssfagaimana dimalsud datam Pasal 3 ayat ( 4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andafalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 6

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin. Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouefl, lintas bawah (underpassl, dan/ atau terowongan (h.tnnetl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (flgouefl, lintas bawah (underpassl, dan/atau terowongan (funne\ merupakan jalan akses dari/ke jalan yang sudah ada.

(3)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouel, Iintas bawah (und.eryassl, dan/atau terowongan (tunne\ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)(2\ 8

Pasal 8

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 3oo/o (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin. Bagran ketiga Penyusunan Dokumen Analisis Dampak I-alu Lintas

Pasal 9

(1)Pengembang dan pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin. a.
(2)Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(3)Iembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus berbadan hukum.

Pasal 10

(1)Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
(2)Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

1.Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2.Cakupan wilayah kejian berdasarkan rencanan pembangunan atau pengembangan;
3.Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir.
4.Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5.Periode analisi paling sedikit 5 (lima) tahun;
6.Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7.Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8.Penggunaan dan pemilihan model transportasi;
9.Metedologi penyusunan dokumen hasil Andalalin. c. 9

b.Analisis kondisi L^alu Lintas dan angkutan jalan saat ini meliputi :
l.Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, demensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
1. 2.Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
2. 3.Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan faktor tunggu; Analisis Bangkitan/Tarikan lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional; Analisis distribusi peg'alanan Analisis pemilihan moda; Analisis pembebanan peg'alanan; Simulasi kineq'a lalu lintas yang dilakukan terhadap analisi dampak lalu lintas, meliputi :
3. 1.Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
4. 2.Simulasi kineq'a lalu lintas pada saat pembangunan;
5. 3.Simulasi kineg'a lalu lintas setelah pembangunan; dan
6. 4.Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
h.Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi :
1. 1.Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. 2.Penyediaan angkutan umum;
3. 3.Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan ;
4. 4.Manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. 5.Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
6. 6.Penyedian akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. 7.Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. 8.Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. 9.Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan kusus;
10. 10.Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan didalam kawasan; 1 1. Peneydiaan sistem informasi lalu lintas;
11. 12.Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum didalam kawasan;dan / atau 1 3. Penyediaan fasilitas penyebrangan; d. e. f. g. t-_-- 10
i.Rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
j.Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. 1.Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
2. 2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
k.Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi :
1. 1.Pemantauan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. 2.Pemantau terhadap fasilitas parkir; dan
3. 3.Pembarauan terhadap rambu marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
l.Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. 1.Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. 2.Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembanga.n;
3. 3.Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. 4.Kondisi sosial ekonomi disekitar lokasi rencana pembanguanan baru atau pengembangan; dan
5. 5.Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembang€rn.

Pasal 11

(1)Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertilikat kompentensi penyusunan Andalalin. (21 Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(3)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (21telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. I I l1 Bagran Kelima Penilaian Dokumen Hasil Andalalin

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…