DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

Isi peraturan

Pasal 7

(l) setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/kegiatan atau mengubah jenis kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat wajib memiliki lzin Gangguan. (21 Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan bagt :

a.Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat. dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b.Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan f 4
c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai meknisme dan tata cara memoeroleh izin gangguan diatur dalam peraturan Bupati.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 6 pasal, yakni pasal zA, pasal 7E}, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, dan pasal 7F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(l) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati; (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai teta cara pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Dalam memberikan Izin Gangguan, Bupati wajib :

a.menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
b.memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
c.membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d.melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e.memperlimbangkan informasi dari masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f.menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
g.memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
h.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i.melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7C

(1)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebaga imsn4 dimaksud Pasal 7E} huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
(2)Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimna dimaksud dalam Pasal 78 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif diserta dengan alasan yang jelas.

Pasal 7D

Setiap pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak : 5

a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan;
b.mendapatlan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap- lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
c.memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d.mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
e.memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
f.menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan, dan
g.mendapatkan penyelesalian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 7E

Setiap pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai kewajibal :

a.melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
b.memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
c.menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d.membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
e.melalui seluruh tahapan prosedur perizinan. Pasal 7F Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :
a.melakukan perubahan sarana usaha dan/ atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b.melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c.melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
d.menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
e.menjalankan usaha yang menimbulkan pencemar€rn lingkungan hidup; atau
f.mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
1. 4.Diantara Pasal 9 dan Pasal 1O disisipkan satu pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi:

Pasal 9A

(l) Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila :

a.pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
b.teq'adi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/ atau jenis usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; .9 6
c.setelah dikeluarkanny a iztn, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
d.terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
e.te{adi perluasan lahan dan/ atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
f.tefadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
g.menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
h.pemegang izin gangguan melanggar ketentuan yang diatur dalam izin ganggaun;
i.pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya;
j.pemegang izin meninggal atau teq'adi peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak dari padanya tidak segera mengajukan balik nama atas izin gangguan sampai batas waktu pelakanaan her-registrasi atau daftar ulang;
k.lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); I. pemegang izin dalam melakksanakan usahanya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan bahaya, kerugian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. {21 Mekanisme pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(l) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditentukan oleh :

a.luas tempat usaha;
b.jenis usaha; dan
c.indeks gangguan. Struktur dan besarnya tarif retribusi Lampiran II Peraturan Daerah ini, terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dihapus. izin gangguan tercantum dalam dan merupakan bagian tidak
1. 6.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa] 35 Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)t3) 7

7.Ketentuan Penjelasan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.
8.Ketentuan l,ampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paral II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 23 Oktober 2015 BUPATI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 287- 17 /2015 8 PENJELASAIY ATAS PERATURAIT DAERAII KABI'PATEIT TULUI{GAGUI{G I{OMOR 17 TAHT I{ 2015 TEI|TANG PERUBAHAI{ ATAS PTRATT'RAN DAERAH NOMOR 21 TAIIUI{ 2O1O TENTAITG PEI{Y-ELEI{GIGARAAI{ IZII{ GAITCiGUAIT T'MUM Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak-dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan y€rng memsak kelestariannya. Upaya- upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif. Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ini merupakan salah satu bentuk kebljakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hokum bagi dunia usa-ha. Dalam peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perizinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ini hanyalah menambah pada bagran ketentuan-ketentuan yang belum termuat dan diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2olo agar lebih sempurna dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung. PASAL DEUI PASAL Pasal I Angka I Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. 9 Angka 7 Besarnya Retribusi Terutang = Index Gangguan X Luas Ruang Tempat X Tarif Retribusi Contoh : Besarnya retribusi terutang jenis usaha industri ringan di lokasi perumahan dengan 1.500 me. Index Gangguan jenis usaha industri ringan di lokasi perumahan = 5 Tarif Retribusi = Rp. 1.200,00 / m2 Besarnya Retribusi Terutang = 5 x 1500 x 1200 = Rp. 9.000.000,00 Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. tr'- 10 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 TAHUN 2015 TANGGAL : 23 Oktober 2015 INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN No. JENIS USAHA LOKASIKEGIATAN I N D U S T R I P E R D A G A N G A N P A R I W I S A T A PP EE RM UU MK AI HM AA NN I P E N D I D I K A N P E R K A N T o R A N P E R T A N I N It. INDUSTRI - lndustri Berat - lndustri Sedang - Industri Ringan - lndustri Kecil/lndustri Rumah Tangga 1 1 1 I 5 4 3 2 5 4 2 5 5 2 3 4 5 4 3 2 tl PERDAGANGAN - Toko Bahan Bangunan - Toko Bahan Kimia - Toko Makanan Temak - Toko Onderdil Kendaraan Bermotor - Toko Tekstil dan Sandang - Toko Elektronik -Toko Buku dan Alat Tulis - Toko Kelontong - Toko Serba Ada - Toko SwalaYan - Toko Obat, APotik - lain - lain usaha sejenis 2 1 4 I 1 a 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 3 1 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 "l 3 5 4 3 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2 5 3 2 2 2 1 2 1 1 1 5 4 5 3 1 2 1 3 4 1 I 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ill PARIWISATA - Kolam renang - Tempat Pertunjukan dan Mainan Anak- anak - Diskotek - Karaoke - Hotel, Losmen dan Motel - Restoran, Rumah makan - Bilyard - To'ko dan Persewaan Kaset Video, VCD - lain - lain usaha seienis 2 2 3 3 2 2 3 2 { 5 3 5 3 3 2 3 1 { 1 1 4 a 1 1 1 1 .l 1 5 5 5 2 5 3 { 2 5 4 4 .j 5 5 3 4 .l 1 1 4 2 2 2 3 2 ./ IV JASA - Laboraiorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin - Per-Bank-an - Gudang - Bengkel Kendaraan Bermotor - Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang - Wartel, Biro Perjalanan - Laundry, cuci mobil - Menara Bergenset - lain - lain usaha seiens 1 1 1 I a 1 1 I ./ 3 1 3 3 1 1 3 I 2 1 4 2 4 1 ,| 4 .l 1 1 5 : 1 1 5 "/ 2 'l 5 i 1 1 5 ./ 2 1 5 3 I 1 5 2 2 5 2 5 2 2 5 .l {1)

(2)(3) (4) t5) (6) (7) (8) (s) 11 V. PETERNAKAN - Temak Ayam - Ternak Sapi Perah - Ternak Babi - lain - lain usaha sejenis 1 1 ./ 1' 5 3 1 5 ? ./ I a { 2 2 5 { r/ = Ditetapkan kemudian LAMPIRAN II: l2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 TAHUN 2015 TANGGAL : 23 Oktober 2015 BESAR TARIF PER- m2 BERDASARI(AN JENIS USAIIA DAlt LUAS TEMPAT USAIIA lfo. JENIS USAHA LUAS TARIF PER H 2 I \4 trj (4) I. INDUSTRI BERAT < 5OO m2 5OO mz s/d 1.OOO mz 1OO1 m2 s/d 2.OOO m2 > 2.QOO m2 4.OOO.OO 3.500,oo 3.OOO,OO 2.OOO,OO Rp. Rp. Rp. II INDUSTRI SEDANG < 5OO m2 5oO m2 s/d l.oOO m2 1Oo1 m2 s/d 2.oOO m2 > 2.OOO mz 3.OOO,OO 2.500,oo 2.400,oo 1.500.oo Rp. Rp. Rp. Ro. III. INDUSTRI RINGAN < 5OO m2 5OO mz s/d I.OOO m2 1OO1 m2 s/d 2.OOO m2 > 2.OOO m2 1.900,oo 1.600,oo 1.200,oo 850,OO Rp. Rp. Rp. RD. rtt INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI)/INDUSTRI KECIL < 1OO mz loo m2 s/d 5OO mz 5O1 m2s/d 1.OOo me > l.OO0 mz 1.350,OO 950,OO 550,OO 400,oo Rp. Rp. Rp. Ro. V. Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnYa <5Omz 50 m2s/d 1@ m2 101 m2 s/d 5OO m2 > 5OO m2 1.950,OO 1.450,OO 1.100,oo 850,OO Rp. Rp. Rp. Ro.
1. u.Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, APotik dan Toko Obat, danlain-lain@ <50m2 5O m2s/d 1Oo m2 1Ol m2 s/d 5OO m2 > 5OO mx 1.950,OO 1.350,OO 1.200,oo 750.OO Rp. Rp. Rp. Ro. VII. tong' Toko Serba Ada, Toko Swalayan dan Usaha lain sejenisnya <5Om2 50 m2sld 1oo m2 1O1 m2 s/d 5OO mz > 5O0 mz Rp. 95O,Oo Rp. 675,00 Rp. 4oo,Oo RD. 3OO,OO <5Om2 5O m2 s/d 1OO m2 lOl m2 s/d 5Oo m2 > 5OO m2 2.7AO,OO 2.150,oo 1.650,OO 1.100,oo Rp. Rp. Rp. Rp. VIII Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lann-larn usaria
2. x.@nlukandanPermainan dan Us$a lain sejenisnYa <5Om2 5O m2 s/d 1Oo m2 1O1 m2 s/d 5OO m2 > 5OO m2 2.20c'oo 1.700,oo 1.400,oo 1.OOO,OO Rp. Rp. Rp. Rp. X. ffiaatr Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnYa <50m2 50 m2 s/d loo m2 1O1 m2 s/d 5OO m2 > 5OO me Rp. 1.2OO,OO Rp. 1.oOO,OO Rp. 7oo,oo Ro. 4OO,OO < 5OO m2 5OO m2 s/d 1.OOO m2 lOOl m2 s/d 5.OOO m2 > 5.OOO m 2 2.300,oo 1.800,00 1.300,oo 810,oo Rp. Rp. Rp. Ro. xI. BKIA, Rumah Sakit, Laboratorium Medls' Rumafi bersanrn' Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya < 5OO mz 5OO m2 s/d 1'ooo m2 1OO1 m2 s/d 5.OOo m2 > 5.OOO m2 1.500,oo 1.200,oo 900,oo 600,oo Rp. Rp. Rp. Rp. XII. C"a"ttg, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasl MPU' Pengan-gkat Barang dan Us$a lain sejenisnya < 25 rrP 25 mzs/d 5O mr 5l m2s/d 1oO m2 > IOO m2 1.500,oo 900,oo 630,Oo 450,oo Rp. Rp. Rp. Ro. XIII. Wartel, Laundry, cuci mobil' Blro PerJalanan' Us$a lain sejenisnYa < lOO m2 lOO m: s/d 5OO mz 5Ol m2s/d l.OOo m2 > I.OOO m2 675,OO 550,OO 400,oo 275,OO Rp. Rp. Rp. Ro. xlv. ternat eyam, Ternak Sapi Perah dan usa'ba laln se1erusnya Menara Bergenzet <50m 50 m2sld 1@ m 1o1 mz s/d 5OO m2 >5OOm 2.700,oo 2.150,oo 1.650,OO 1.100,@ Rp. Rp. Rp. RD. XV. BUPA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…