DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjangpertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan diperlukan sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan;
c.bahwa utuk menunjang pesatnya kemajuan pergerakan barang perlu diatur sistem bongkar muat barang yang bersinergi dengan sistem transportasi yang ada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan SALINAN 2 Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Negara RI Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 5 seri C);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 4 Kabupaten Tulungagung Tahun 2012–2032 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6.Kewenangan Daerah adalah kekuasaan dan hak daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan /atau melakukan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
7.Angkutan Barang adalah Pemindahan Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.
8.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
9.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 5
10.Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan operasional diterminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
11.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12.Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
13.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya.
15.Tempat Istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
16.Tempat Bongkar Muat Barang adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
17.Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara.
18.Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang.
19.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20.Jumlah Berat yang diizinkan selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21.Pelataran Bongkar Muat Barang adalah tempat yang digunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang.
22.Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan. 6
23.Barang khusus adalah barang yang diangkut dengan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas serta barang berbahaya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
(2)Pengangkutan barang dengan mobil barang menurut jenis barang yang diangkut terdiri atas :
1. a.Mobil barang mengangkut barang umum.
2. b.Mobil barang khusus mengangkut barang khusus, termasuk kendaraan bermotor dengan peralatan khusus mengangkat, mengangkut, menarik, mendorong, dan peralatan lain yang menjadi kesatuan dengan kendaraan tersebut.
3. c.Mobil barang alat berat untuk mengangkut / mengangkut barang berat dan /atau besar.
4. d.Mobil barang khusus pengangkut peti kemas.
5. e.Mobil barang berbahaya untuk mengangkut barang barbahaya.
(3)Selain pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan dengan menggunakan, mobil penumpang dan mobil bis serta sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
(4)Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) harus memenuhi persyaratan :
1. a.Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi.
2. b.Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari atas tempat duduk pengemudi (Pengendara).

Pasal 3

Angkutan Barang menurut dimensi ukuran, klasifikasi dan golongan :

a.Mobil barang ukuran kecil adalah mobil yang JBB dibawah 5 ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 meter. 7
b.Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 ton sampai dengan 7,5 ton dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 meter.
c.Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan mulai dari 7,5 ton keatas, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 meter.

BAB III

WILAYAH OPERASI ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 4

(1)Wilayah pengoperasian angkutan barang dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran.
(2)Pengoperasian angkutan barang dijalan wajib melintasi ruas-ruas yang telah ditetapkan dalam jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 5

(1)Pemuatan barang dengan kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.
2. b.Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya angkut dan atau JBB.
3. c.Apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkancahaya.
4. d.Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm).
5. e.Bagian terluar belakang yang lebih dari 100 centimeter (cm), harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya, yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.
(2)Apabila muatan menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu dan/atau pemantul cahaya. 8

Pasal 6

(1)Kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang wajib memenuhi ketentuan fungsi dan dimensi barang yang diangkut sehingga dapat menjamin keamanan barang, keselamatan kendaraan dankelancaran arus lalu lintas.
(2)Mobil barangyang akan melakukan bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan.
2. b.Bagi kendaraan ukuran besar, mobil barang peti kemas, mobil barang alat berat, dan mobil barang berbahaya bongkar muat wajib dilakukan diluar badan jalan.
3. c.Posisi parkir kendaraan wajib mengikuti arah lalu lintas kecuali diatur dengan rambu dan atau marka parkir.
4. d.Alat-alat bantu bongkar muat tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin keamanan barang.

BAB IV

LINTASAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 7

(1)Jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di daerah, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan MST kendaraan.
(2)Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan MST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas.

Pasal 8

(1)Mobil barang dengan muatan sumbu terberat diatas 8000 kg (delapan ribu kilogram), antara pukul 06.00 s/d 22.00 WIB dilarang memasuki dan/atau melintas ruas-ruas jalan di wilayah kota.
(2)Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB V

PENYELENGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
(2)Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
2. b.halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
3. c.lokasi kegiatan pembangunan yang menggunakan jalan di daerah; dan
4. d.Tempat Bongkar Muat Barang.
(3)Penyelenggaraan bongkar muat barang pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus dilengkapi dengan ijin insidentil/surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bongkar muat barang ditepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) maksimum 8000 (delapan ribu) kgdengan muatan atau tanpa muatan hanya diizinkan pada pukul 14.00 WIB s/d 17.00WIB dan pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
(2)Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan)bahan pokok, bahan strategis dan/atau bahan bangunan, barang mewah, pupuk, barang kelontong dan barang khusus lainnya.
(3)Bongkar muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kg hanya diizinkan sesudah Pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
(4)Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak dapat diberikan izin bongkar muat mobil barang di tepi jalan umum sebelum Pukul 22.000 WIB.
(5)Bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjangpertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan diperlukan sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan;
c.bahwa utuk menunjang pesatnya kemajuan pergerakan barang perlu diatur sistem bongkar muat barang yang bersinergi dengan sistem transportasi yang ada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan SALINAN 2 Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Negara RI Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 5 seri C);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 4 Kabupaten Tulungagung Tahun 2012–2032 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6.Kewenangan Daerah adalah kekuasaan dan hak daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan /atau melakukan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
7.Angkutan Barang adalah Pemindahan Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.
8.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
9.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 5
10.Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan operasional diterminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
11.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12.Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
13.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya.
15.Tempat Istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
16.Tempat Bongkar Muat Barang adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
17.Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara.
18.Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang.
19.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20.Jumlah Berat yang diizinkan selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21.Pelataran Bongkar Muat Barang adalah tempat yang digunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang.
22.Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan. 6
23.Barang khusus adalah barang yang diangkut dengan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas serta barang berbahaya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
(2)Pengangkutan barang dengan mobil barang menurut jenis barang yang diangkut terdiri atas :
1. a.Mobil barang mengangkut barang umum.
2. b.Mobil barang khusus mengangkut barang khusus, termasuk kendaraan bermotor dengan peralatan khusus mengangkat, mengangkut, menarik, mendorong, dan peralatan lain yang menjadi kesatuan dengan kendaraan tersebut.
3. c.Mobil barang alat berat untuk mengangkut / mengangkut barang berat dan /atau besar.
4. d.Mobil barang khusus pengangkut peti kemas.
5. e.Mobil barang berbahaya untuk mengangkut barang barbahaya.
(3)Selain pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan dengan menggunakan, mobil penumpang dan mobil bis serta sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
(4)Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) harus memenuhi persyaratan :
1. a.Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi.
2. b.Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari atas tempat duduk pengemudi (Pengendara).

Pasal 3

Angkutan Barang menurut dimensi ukuran, klasifikasi dan golongan :

a.Mobil barang ukuran kecil adalah mobil yang JBB dibawah 5 ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 meter. 7
b.Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 ton sampai dengan 7,5 ton dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 meter.
c.Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan mulai dari 7,5 ton keatas, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 meter.

BAB III

WILAYAH OPERASI ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 4

(1)Wilayah pengoperasian angkutan barang dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran.
(2)Pengoperasian angkutan barang dijalan wajib melintasi ruas-ruas yang telah ditetapkan dalam jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 5

(1)Pemuatan barang dengan kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.
2. b.Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya angkut dan atau JBB.
3. c.Apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkancahaya.
4. d.Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm).
5. e.Bagian terluar belakang yang lebih dari 100 centimeter (cm), harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya, yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.
(2)Apabila muatan menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu dan/atau pemantul cahaya. 8

Pasal 6

(1)Kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang wajib memenuhi ketentuan fungsi dan dimensi barang yang diangkut sehingga dapat menjamin keamanan barang, keselamatan kendaraan dankelancaran arus lalu lintas.
(2)Mobil barangyang akan melakukan bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan.
2. b.Bagi kendaraan ukuran besar, mobil barang peti kemas, mobil barang alat berat, dan mobil barang berbahaya bongkar muat wajib dilakukan diluar badan jalan.
3. c.Posisi parkir kendaraan wajib mengikuti arah lalu lintas kecuali diatur dengan rambu dan atau marka parkir.
4. d.Alat-alat bantu bongkar muat tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin keamanan barang.

BAB IV

LINTASAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 7

(1)Jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di daerah, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan MST kendaraan.
(2)Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan MST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas.

Pasal 8

(1)Mobil barang dengan muatan sumbu terberat diatas 8000 kg (delapan ribu kilogram), antara pukul 06.00 s/d 22.00 WIB dilarang memasuki dan/atau melintas ruas-ruas jalan di wilayah kota.
(2)Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB V

PENYELENGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
(2)Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
2. b.halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
3. c.lokasi kegiatan pembangunan yang menggunakan jalan di daerah; dan
4. d.Tempat Bongkar Muat Barang.
(3)Penyelenggaraan bongkar muat barang pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus dilengkapi dengan ijin insidentil/surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bongkar muat barang ditepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) maksimum 8000 (delapan ribu) kgdengan muatan atau tanpa muatan hanya diizinkan pada pukul 14.00 WIB s/d 17.00WIB dan pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
(2)Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan)bahan pokok, bahan strategis dan/atau bahan bangunan, barang mewah, pupuk, barang kelontong dan barang khusus lainnya.
(3)Bongkar muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kg hanya diizinkan sesudah Pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
(4)Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak dapat diberikan izin bongkar muat mobil barang di tepi jalan umum sebelum Pukul 22.000 WIB.
(5)Bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10