DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA BAB IV SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA BAB V JENIS PANGAN BAB VI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN BAB VII PELABELAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Edar Hasil Industri Rumah Tangga Pangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang 3 Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
14.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. 4
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
9.Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
10.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
11.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12.Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi
13.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
14.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
15.Pengawas Pangan Kabupaten (District Food Inspector) yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
16.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah 5 memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
17.Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP- IRT.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IPRT dalam menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen;
b.memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna memperlancar operasional pelaksanaan kegiatannya;
c.memberikan panduan bagi tenaga PKP dan DFI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP agar pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan CPPB-IRT; dan
b.pemberian SPP-IRT.

BAB III

CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 5

(1)Setiap IRTP dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib menerapkan CPPB-IRT.
(2)CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan serta untuk melindungi konsumen. 6
(3)CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor penting untuk memenuhi standar keamanan dan mutu.
(4)CPPB-IRT mencakup persyaratan :
1. a.lokasi dan lingkungan produksi;
2. b.bangunan dan fasilitas;
3. c.peralatan Produksi;
4. d.suplai air atau sarana penyediaan air;
5. e.fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi;
6. f.kesehatan dan hygiene karyawan;
7. g.pemeliharaan dan program hygiene sanitasi;
8. h.penyimpanan;
9. i.pengendalian Proses;
10. j.pelabelan Pangan;
11. k.pengawasan oleh penanggung jawab;
12. l.penarikan produk;
13. m.pencatatan dan dokumentasi; dan
14. n.pelatihan karyawan.

BAB IV

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 6

(1)Setiap IRTP yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati.
(2)SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan :
1. a.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
2. b.Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 7
(2)Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT nya telah berakhir masa berlakunya dilarang diedarkan.
(3)Pengajuan perpanjangan dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
(4)Perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP termasuk alamat harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengacu kepada pedoman pemberian SPP-IRT sebagai dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JENIS PANGAN

Pasal 10

Jenis pangan Produksi IRTP yang diijinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…