DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2O12 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Isi peraturan

Pasal 7

(1)PembentukanperpustakaandilakukanolehPemerintahDaerah dan/atau masYarakat. (21 Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secaramerata,setiappenyelenggaratempatdan/ataufasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(3)Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Badan PDK' 6
(4)Terhadap pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan PDK menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan dan tidak dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat(21Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paral 8

(1)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.tenaga PerPustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.sumber pendanaan. (2\ Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memberitahukan keberadaan perpustakaan kepada Badan PDK.
(3)PembentukanTamanBacaansebagaimanadimaksuddalamPasal 7 aYat (21, Paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi taman bacaan;
2. b.sarana dan prasarana taman bacaan'
(4)Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat{21, Paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi sudut baca;
2. b.sarana dan prasarana sudut baca.
  1. 4.Ketentuan ayat (4) Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paral 11
(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. (21 Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 7
(3)Perpustakaan umum segagaimana dimaksud pada ayat (l) yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Setiap Desa/Kelurahan wajib mengalokasikan €rnggaran untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(5)Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetaD.

5.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 BAB yaitu BAEI IIIA dan BAB ,ii. IIIB, dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 6 pasal yaitu pasal l4A, l4B, l4C, l4D, 14E, 14F, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB NIA PEIYYIMPAI|AIT DAIT PEITGGI'I{AA.IT KOLEKSI NIIUSUS Baglan Keratu Penylmpanan Kolekd Khurur

Pasal 14A

(1)Perpustakaan Daerah mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.
(2)Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan ,: peraturan perundang-undangan. Pa:al 148
(1)Koleksi khusus disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu.
(2)Tempat dan/atau ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditata dengan memperhatikan faktor keamanan. Baglan Kedua Penggunaan Koleksl Khusur Paral 14C
(1)Penggunaan koleksi khusus dilakukan secara terbatas.
(2)Penggunaan koleksi khusus secara terbatas ssfegaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. 8
(1)(21
(3)
(4)(s)
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IIIB PENGIIARGAAJT PEMBI'DAYAA.IT KEGEMARAN MEMBACA Pa:al 14D Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpu stakaan sebagai proses pembelajaran. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarama prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau. Untuk mendorong tumbuhnya budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, melalui :
1. a.gerakan Tulungagung gemar membaca;
2. b.penyediaan buku murah dan berkualitas;
3. c.pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
4. d.penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dljangkau, murah, dan bermutu; taman bacaan masyarakat; sudut baca; dan/atau rumah baca. Pagal 14E
(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil membudayakan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. e. f. c. 9 t0
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa piagam dan/ atau bantuan pembinaan. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paral 14F
(1)Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
(2)Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

6.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal l8A dan l8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3)(41 BAB IVA IITLEUBAGAAIT Baglan Keratu Organlrarl Proferl hrstakawan Paral 18A Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk memajukan dan memberi profesi kepada pustakawan. Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi dapat difasilitasi oleh Badan PDK.
(1)(21 Pustakawan, perlindungan Pustakawan Baglan Kedua Organl:arl Pemurtaka Paral 18B (l) Dalam rangka menarnpung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka. l1
(2)Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi ssfagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

7.Ketentuan Pasal 19 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paral 19

(1)Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatlan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan keg'asama dengan pihak lain.
(2)Keg'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
2. b.penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustalaan;
3. c.peningkatan layanan perpustakaan;
4. d.promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
5. e.peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
6. f.pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
7. g.keq'asama lain sesuai dengan kebutuhan.
(4)Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam bentuk pefanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasaf 23 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paral 23

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Kewenangan 56lagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan PDK sesuai dengan tugas dan fungsinya. l2
(3)Kepala Badan PDK melakukan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Perpustalaan Sekolah/ Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus.

9.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pacal 23A

(1)Badan PDK merupakan instansi pembina terhadap semua jenis perpustakaan.
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a) pemberian pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan; b) pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; c) pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; d) melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan. Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10.Ketentuan Pasal 26 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Semua Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; atau
3. c.pencabutan kartu anggota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)(41 I.)

11.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paral 26A Kepala Desa/Lurah yang melanggar ketentuan Pasal l1 ayat (4) dapat dijatuhi sanksi administrasi dalam bentuk teguran tertulis oleh Bupati. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paral II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di T\rlungagung padatanggal 23 Juni 2015

(1)(21 BT'PATI TULUNGAGUNGy'I \ t' di Tulungagung 15 September 2015 DAERAH Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 r 006 Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 168- 3/2Or5 14 PENJELASAN ATAS PERATT'RAI{ DAERAII KABT'PATEN TULUNGAGUI{G NOMOR 3 TAHUI{ 2015 TENTANG PERUBAHAI{ ATAS PERATT'RAI| DAERAII NOMOR 27 TAI{UN 2OL2 TENTAITG PEITYELENGGARAAN PERPUSTAI(AAIT I. T'UUM Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijalan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daera-l., sehingga keberadaan Perpustakaan benar- benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. II. PASALDEilIPASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…