DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; meliputi antara lain:ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; jenis pajak dan retribusi yang dibagikan ke desa; besaran; penyaluran dan pengelolaan dan pertanggungjawaban;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daeratr adalah Kabupaten Tulungagung. 2, Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4' Pajak Daerah yang selajutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakrnuran ralryat. 5' Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. t2. 13. I 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. t4. 4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat BPHTB adarah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi palayanan persampahan / kebersihan adarah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah berupa pemanfaatan fasilitas pasar Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa perayanan Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi lzin Gangguan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Gangguan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam srstem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesra. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DpRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ApBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB II

MAITSI'D DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adarah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. 15. c

Pasal 3

T\rjuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB III

RUAITG LIITGKT'P

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur meliputi: a' Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;

b.Besaran Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.Penyaluran, Pengelolaan dan pertanggungiawaban. BAA IV JENIS PA^'AI( DAERAII DAIY REfRIBUSI DAERAH YAITG DIBAGIHASILKAIY KEPADA DESA pasal S Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah:
a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pqjak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan: dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

Golongan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah:

a.Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. 1.Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
2. 2.Retribusi Pelayanan pasar. s. h. i. j. k. b. 6 Retribusi Perizrnan Tertentu, melipuli:
l.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
1. 2.Retribusi Izin Gangguan.

BAB V

BESARAI{ BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DATRAH

Pasal 7

Besaran bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar l0% (sepuluh per seratus). Penganggaran untuk bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran be{alan.

(1)(21
(3)pasal g (l) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Rekening Kas umum Daerah kepada pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa.
(2)Persyaratan dan tata cara penyaluran bagi hasil pqiak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai64la dimaksud pada ayat (r), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEIYYALT,RAN' PEI| GEIOI,AAII DAIT PERTAITGGT,IICI'AUABAN

Pasal 9

(1)Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dimasukkan daram ApBDesa masing-masing sebagai sumber pendapatan Desa.
(2)sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikerola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan Desa.

BAB VII

PEITUTI'P

Pasal 10

Dengan berlakukanya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bagian Desa dari Hasil penenmaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. I 7 Pasal 1l Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 Januari 2016 Diundangkan di T\.rlungagung pada 2 Maret 2016 DAERAH Utama Madya G, NrP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 49-3/2016 8 PEN.'ELASAI{ ATAS PERATT'RAIY DAERAII I(ABUPATEIY TT'LT,I| GAGT,NG NOMOR 3 TAHTIIT 2016 TENTAITG BAGIAIC DESA DARI IIASIL PEITERIMAAIT PA.'AK DATRAII DAIT RETRIBUSI DATRAII UMUM Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Desa memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan tersebut. Sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hak Desa yang diberikan dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi hasil tersebut diberikan kepada Desa berdasarkan alasan bahwa Desa secara umum mempunyai peranan penting bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. peranan penting tersebut antara rain adalah sebagian besar objek pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada di Desa, sehingga Desa secara langsung maupun tidak langsung ikut menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan objek pajak dan Retribusi Daerah. Disamping itu, untuk jenis-jenrs pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu, Desa juga berperan dalam proses pemungutannya sehingga sudah selayalnya untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Derah tersebut. Dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Turungagung Nomor rg rahun 2ol3 tentang Bagran Desa dari Has penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dicabut dan mengatur kembali Bagian Desa dari Hasil penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PASALDEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas. ,€ 9

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…