DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; perencanaan; perlindungan petani; prasarana dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim; asuransi pertanian; pemberdayaan petani; pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; konsolidasi lahan pertanian; fasilitas pembiayaan dan permodalan; penguatan kelembagaan; kelembagaan petani; pengawasan; peran serta masyarakat; hak dan kewajiban;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan risiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Petani; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tulungagung; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 9 . Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7 /2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/ atau petemakan.
5.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, petemakan.
6.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/ atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ a tau jasa penunjang.
10.Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tulungagung. 4
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan. 1 7. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
19.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
20.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

BAB II

ASAS,TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan asas:

a.kemandirian;
b.kedaulatan; C. kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan; 5
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian U saha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

BAB III

PE REN CANAAN

Pasal 4

( 1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.kebutuhan sarana dan prasarana;
4. d.kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.jumlah petani; dan
7. g.tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang intregal dari :
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.rencana pembangunan Pertanian; dan
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. 6

Pasal 5

(1)Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.
(2)Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
5. e.asuransi pertanian;
6. f.harga komoditas pertanian; dan
7. g.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
1. a.Pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.pengutamaan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
8. h.penguatan kelembagaan petani.

Pasal 6

(1)Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian pertanian;dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ a tau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah. 7

Pasal 7

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh Dinas.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 8

( 1) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah selain berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani nasional dan provinsi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diberikan kepada:
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan U saha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. c.Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada Petani.
(4)Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada petani melalui kelompok tani.
(5)Tatacara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pelaksanaan kegiatan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…